Pertamina pasrah dengan keputusan pemerintah soal kenaikan BBM

Merdeka.com - PT Pertamina (Persero) mengaku belum mendapat informasi terakit rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Meski demikian, menurut VP Corporate dan Communication Pertamina Ali Mundakir pihaknya selalu diminta masukan dalam menentukan tiap kebijakan energi.

"Saya belum mendapat informasi. Kalau koordinasi kita mesti diajak, cuma pengumuman resmi di pemerintah," ujar Ali saat dihubungi merdeka.com di Jakarta, Senin (29/4).

Ali juga enggan membocorkan perkembangan pembahasan kebijakan energi yang saat ini tengah digodok pemerintah. "Tidak boleh kita infokan," katanya.

Dia menambahkan apapun keputusan pemerintah terkait kebijakan energi tersebut, perseroan siap melaksanakannya, termasuk menyangkut teknis di lapangan. "Prinsipnya tinggal tunggu untuk tanggal pelaksanaannya, Pertamina siap," kata dia.

Pekan lalu, Pertamina juga sudah menggelar simulasi pemasangan banner di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU), Cikini, Jakarta Pusat. Dalam simulasi itu dijelaskan untuk setiap SPBU akan dipasang penanda berupa banner dan sign board, di mana SPBU tersebut menjual BBM dengan harga Rp. 4500 atau harga baru.

Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menyatakan, dalam sidang kabinet terbatas yang berlangsung di Kantor Presiden sejak tadi pagi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) cenderung memilih kebijakan satu harga, bukan dua harga. Dengan kebijakan satu harga ini maka BBM bersubsidi akan mengalami kenaikan untuk semua golongan.

"Mengerucut pada 1 harga, bukan 2 harga," ungkap Julian di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.