Follow
Pesan Jonan ke BPH Migas: Kawal program BBM satu harga
Merdeka.com - Menteri ESDM, Ignasius Jonan melantik sembilan pejabat di Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan 5 orang pejabat di Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
Ada dua pesan Jonan kepada pejabat BPH Migas yang baru. Pertama, Jonan meminta BPH Migas untuk mengawal program pemerintah Jokowi-JK yaitu BBM satu harga.
"Mengawal penerapan BBM satu harga. Ini penting," ujar Jonan di kantornya, Jakarta, Jumat (26/5).
-
Siapa yang BPH Migas ajak kerjasama? BPH Migas bekerja sama dengan berbagai pihak agar BBM dapat dinikmati masyarakat. Salah satunya adalah Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas).
-
Apa yang dilakukan BPH Migas untuk mengatur penyaluran BBM? 'Sekaligus menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa BBM yang disubsidi negara tersebut dipergunakan oleh masyarakat yang memang berhak menerimanya,' kata Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam Technical Meeting Implementasi Aplikasi XStar di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (30/7/2024).
-
Bagaimana BPH Migas awasi penyaluran BBM? 'Pastikan seluruh CCTV berfungsi dengan baik dan merekam aktivitas penyaluran selama minimal 30 hari, hal ini penting sebagai upaya transparansi dan pengawasan lebih lanjut dalam penyaluran BBM. Selain itu, pastikan pula bahwa penyaluran BBM dilakukan sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 yaitu hanya kepada konsumen pengguna yang berhak,' terangnya.
-
Mengapa BPH Migas keluarkan regulasi tentang BBM subsidi? Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, BPH Migas telah mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur.
-
Siapa yang mendukung BPH Migas dalam tugasnya? Yapit mengungkapkan, dukungan yang diberikan DPR RI kepada BPH Migas dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPH Migas sangat berarti.
-
Bagaimana BPH Migas mengawasi penyaluran BBM? Sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, bahwa dalam melakukan pengawasan atas JBT dan JBKP, BPH Migas dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau pemerintah daerah.
Kemudian, Jonan meminta agar biaya transmisi distribusi gas dibuat menjadi reasonable. Sehingga, efisiensi yang diminta Presiden Jokowi bisa tercapai.
"Itu saja dua. Jadi satu itu cost untuk midstream gas. Ini musti diatur lagi supaya fair itu bagaimana. Kedua, mengawal BBM satu harga yang menjadi target pemerintah," katanya.
Sementara itu, Jonan juga meminta kepada pejabat SKK Migas yang baru untuk menjaga efisiensi cost recovery. "Presiden dan saya, dua manusia yang tidak mengerti kalau cost recovery naik, produksi turun. Saya ndak ngerti. Kalau cost recovery naik, produksi harus naik. Enggak ada debat," tegas Jonan.
Tak hanya itu, dia juga mengarahkan agar permohonan izin di SKK migas bisa berlangsung tepat waktu. "Kedua, saya tidak mau mendengar lagi orang protes ke saya proses perizinan di SKK telat. Saya minta harus cepat," pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kerja sama BPH Migas dan Pemprov Sulut ini bertujuan untuk mengawasi konsumen yang berhak mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Baca Selengkapnya
Kerja sama BPH Migas dengan pemerintah daerah diperlukan agar penyaluran BBM bisa dilakukan tepat sasaran.
Baca Selengkapnya
Sinergi dengan pemerintah daerah sangat penting untuk memperkuat pengendalian BBM Subsidi.
Baca Selengkapnya
BPH Migas melakukan pemantauan di Sorong, Papua Barat Daya, untuk melihat pasokan BBM dan kesiapan Badan Usaha Penugasan dalam program BBM Satu Harga tahun 2024
Baca Selengkapnya
SKK Migas berjanji akan menyeimbangkan semua proses harga gas melalui evaluasi penerapan HGBT.
Baca Selengkapnya
Secara umum, finalisasi naskah PKS antara BPH Migas dan Pemprov Kalbar berjalan lancar.
Baca Selengkapnya
Hal ini merupakan upaya pengawasan distribusi BBM di Provinsi Kalimantan Barat, baik BBM subsidi maupun BBM nonsubsidi.
Baca Selengkapnya
Audiensi dilakukan untuk memastikan kelancaran penyaluran BBM di Bengkulu.
Baca Selengkapnya
Jokowi juga mengingatkan agar penyaluran bansos dipantau ketat supaya tepat sasaran.
Baca Selengkapnya
Beroperasinya 51 lembaga penyalur BBM Satu Harga baru ini menjadi wujud komitmen Pemerintah dalam memastikan energi yang berkeadilan
Baca Selengkapnya
Program BBM Satu Harga bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan, kemudahan akses dan keterjangkauan harga BBM.
Baca Selengkapnya
Pengalaman tersebut dimulai ketika dia dilantik sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Baca Selengkapnya