Program Makan Bergizi Gratis Libatkan 1.336 Koperasi Lokal
Ribuan koperasi dan UMKM berperan sebagai pemasok bahan yang diperlukan.
Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak menggunakan bahan baku impor. Sebagai alternatif, ribuan koperasi dan UMKM berperan sebagai pemasok bahan yang diperlukan.
Dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis ini, pemerintah telah menyediakan anggaran sebesar Rp 71 triliun hingga akhir tahun 2025 dengan target penerima manfaat mencapai 19,47 juta orang. Pasokan bahan baku akan dipenuhi oleh koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Koperasi-koperasi sektor produksi di seluruh Indonesia siap untuk men-supply kebutuhan dapur MBG dengan berbagai komoditas seperti beras, ikan, telur, ayam, sayur, susu, daging dan buah-buahan," kata Menkop Budi Arie, mengutip keterangan resmi pada Selasa (7/1).
Dia juga mendorong agar koperasi di Indonesia dapat berperan penting dalam pelaksanaan program MBG ini. Hasil uji coba yang dilakukan oleh beberapa koperasi menunjukkan kesiapan mereka untuk menjadi badan usaha rakyat yang sukses dalam menjalankan program MBG. Saat ini, terdapat 1.336 unit koperasi di Indonesia yang diarahkan untuk berpartisipasi dalam program ini.
Beberapa koperasi tersebut telah diusulkan untuk menjadi mitra unit pelayanan dalam program MBG. Selain itu, mereka juga mendapatkan pendampingan yang ketat untuk melakukan standarisasi dapur dengan BPOM agar siap sebagai pengelola Satuan Pelayanan Penyediaan Gizi (SPPG) sesuai standar yang ditetapkan.
"Peran koperasi dalam MBG mencakup dukungan terhadap petani, nelayan, dan peternak lokal sebagai penyedia bahan pangan bergizi, serta mengelola SPPG dan distribusi logistik," ujarnya.
Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat
Dia berharap agar sinergi dan kerjasama antara berbagai pihak dapat terus terjalin demi kelancaran program MBG di seluruh Indonesia.
"Kolaborasi antara pemerintah dan sektor lainnya sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan program MBG ini. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, kita dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat," jelas Menkop.
Menkop Budi Arie juga menegaskan bahwa semua pengadaan bahan baku akan berasal dari produk dalam negeri, tanpa melakukan impor. Langkah ini diambil untuk memastikan perputaran ekonomi masyarakat dapat berjalan dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian daerah.
"Hal ini akan memberikan pengaruh besar bagi masyarakat, terutama bagi ekonomi di tingkat bawah. Sebagai contoh, petani akan lebih termotivasi karena adanya offtaker, yaitu Badan Gizi Nasional (BGN)," ungkap Menkop Budi Arie.
Makanan bergizi gratis tersedia dengan anggaran tidak hanya Rp10 ribu per porsi
Anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah ditetapkan sebesar Rp 71 triliun untuk tahun 2025. Meskipun demikian, biaya untuk setiap porsi makanan tidak dibatasi hanya pada Rp 10.000.
Deputi II Kantor Komunikasi Kepresidenan, Noudhy Valdrino, menyatakan bahwa fokus pemerintah adalah pada efisiensi penggunaan anggaran tersebut. Jika Rp 10.000 per porsi sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi, maka nominal tersebut dapat diterapkan.
"Jadi kita tidak fokus pada satu porsi harganya berapa, tapi yang paling penting efisiensi dari anggaran tersebut. Kalau memang Rp10.000 bisa dilakukan dan di beberapa titik bisa dilakukan Rp10.000," kata Noudhy setelah meninjau pelaksanaan MBG di SD Angkasa 05, Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin (6/1).
Noudhy menambahkan bahwa anggaran untuk setiap porsi makanan tidak terikat pada angka Rp 10.000. Jika diperlukan jumlah yang lebih besar, hal tersebut masih dapat diakomodasi.
Yang paling utama, menurutnya, adalah pemenuhan gizi dalam satu porsi makanan bagi target penerima MBG. Dia menjelaskan bahwa hal ini sudah disepakati oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pengelola anggaran.
"Jadi saya rasa memang dari semua kepala, termasuk Kepala BGN, petinggi BGN, semua menyampaikan bahwa anggaran itu yang difokuskan adalah seberapa efisiennya. Kalau misalnya bisa dari jangka mungkin Rp 10.000, ada yang Rp 12.000, Rp 15.000," terangnya.
Dia menegaskan bahwa anggaran utama yang ditetapkan pemerintah tetap sebesar Rp 71 triliun. "Tapi yang mesti kita tekankan dari pemerintah pusat tidak berubah, anggaran Rp 71 triliun komitmennya sama," ujarnya.
