Program pengentasan kemiskinan dinilai tak berhasil

Merdeka.com - Program pengentasan kemiskinan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dinilai tidak berhasil. Pasalnya, dana dari program tersebut sebagian besar habis untuk membayar pegawai program tersebut.

Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) mengatakan program pengentasan kemiskinan yang diusung pemerintah saat ini sangat tidak efektif dan tidak memberikan dampak positif untuk masyarakat miskin khususnya di daerah.

Ketua Pembina ASPPUK Klaten Yanti menyebutkan, program pengentasan kemiskinan di Klaten tidak berhasil. "Ini saya yakin tidak hanya di Klaten, ini terjadi hampir disemua kabupaten di Indonesia. Di daerah mereka tetap miskin walaupun ada program pengentasan kemiskinan," ungkap Yanti di Seminar Nasional di Jakarta, Kamis (13/12).

Pasalnya, lanjut dia, uang untuk mengentaskan kemiskinan habis untuk operasional pegawai. Dia mengatakan, dari total dana pengentasan kemiskinan, 73 persen habis untuk gaji pegawai saja. Sisanya, habis untuk penunjang kegiatan pegawai tersebut seperti transportasi dan alat-alat administrasi.

Bukan hanya itu, Yanti juga menyebut di daerah juga banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkan raskin (beras miskin) dari program pemerintah. Selain itu, dana PNMP juga tidak efektif untuk mengembangkan usaha menghilangkan kemiskinan.

"PNPM tahun 2013 dana nya sekitar Rp 4 triliun. Apakah ini betul-betul menjawab untuk pengentasan orang miskin anda bisa jawab sendiri," tambahnya.

Program penanggulangan kemiskinan tidak efektif karena adanya ikut campur politis yang berdampak tidak terjawabnya kebutuhan masyarakat. Tidak hanya komentar, ASPPUK juga memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah agar program pengentasan kemiskinan diperbaiki.

Rekomendasi pertama adalah pemerintah harus mengevaluasi kembali program pengentasan kemiskinan dan menindak serius dan spesifik penanganan kemiskinan setiap daerah, karena setiap kemiskinan di daerah mempunyai budaya dan masalah berbeda serta penanganannya berbeda.

"Subsidi diberikan hanya kepada kelompok sangat miskin dengan mekanisme by name dan pemerintah harus petakan kembali secara detail data kemiskinan," tambahnya.

Kemudian pemerintah juga harus menciptakan lapangan pekerjaan serta menciptakan ruang bagi orang miskin untuk memberikan pendapat dan mengambil kebutuhan apa yang mereka butuhkan. "Mereka (orang miskin) lebih tahu apa yang mereka butuhkan. Masyarakat tidak pernah dilibatkan," pungkasnya. (mdk/rin)