Proyek Strategis Nasional Pembangkit 35.000 MW Baru 14 Persen Beroperasi per November

Merdeka.com - Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mencatat bahwa pembangunan program listrik 35.000 megawatt (MW) hanya beroperasi 5.071 MW untuk saat ini. Ini berarti, hanya sekitar 14 persen dari program yang selesai pada akhir November 2019.

Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Wahyu Utomo mengatakan meski belum rampung, namun proyek tersebut telah beroperasi. "21.824,8 MW masih konstruksi. Ini memang beberapa proyek yang bisa operasi sebagian," kata dia, di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (27/12).

Berdasarkan data KPPIP, realisasi hingga bulan lalu meningkat signifikan dibandingkan realisasi pada Desember 2018 sebesar 2.899 MW. Padahal, pada November 2017 realisasi program ini hanya 998 MW dan 706 MW pada Desember 2016.

Dia menjelaskan saat ini masih ada 21.824,8 MW dalam tahap konstruksi, 6.877,6 MW sudah selesai Power Purchase Agreement (PPA) namun belum financial close, 829 MW dalam tahap pengadaan, serta 734 MW dalam tahap perencanaan.

Sementara itu, nilai investasi yang sudah beroperasi mencapai Rp137 triliun. Sedangkan yang masih dalam konstruksi mencapai Rp589 triliun, sudah PPA namun belum financial close Rp186 triliun, tahap pendanaan adalah Rp22 triliun, dan tahap perencanaan adalah Rp19,8 triliun.

"Tercapainya proyek IPP dengan total kapasitas 14.050 MW ke tahap financial close di tahun 2016-2019 dengan total investasi USD28,1 Miliar. Peningkatan enam kali lipat dibandingkan periode 2010-2015," tutupnya.

Sebagai informasi, proyek 35.000 MW merupakan salah satu PSN yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 2018. Ada 223 proyek dan 3 program termasuk dalam proyek strategis nasional. Angka ini adalah revisi dari Perpres 58/2017 yang mencakup 245 proyek dan 2 program.

Tahun ini sudah ada 30 proyek strategis nasional yang diselesaikan dengan total nilai investasi Rp165,3 triliun. Secara kumulatif, dari 2016 hingga Desember 2019 ada 92 proyek strategis nasional yang diselesaikan dengan investasi Rp467,4 triliun.

65 Persen Pembangkit Listrik Program 35.000 MW Masuk Tahap Konstruksi

Program kelistrikan 35.000 Mega Watt (MW) telah berjalan hampir 5 tahun sejak dicanangkan pemerintah pada 2014, untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik yang terus meningkat. Sampai September 2019, proyek pembangkit listrik 35.000 MW yang telah memasuki tahap operasi sekitar 3.860 MW atau 11 persen.

Sementara, pembangkit masuk tahap konstruksi sekitar 23.165 MW atau 65 persen. Kontrak jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) sekitar 6.923 MW atau 20 persen, proses pengadaan sekitar 829 MW atau 2 persen, tahap perencanaan sekitar 734 MW atau 2 persen.

"35.000 MW kita coba memenuhi kebutuhan yang dicanangkan," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana, di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (24/10).

Dengan melihat penyelesaian pembangkit telah beroperasi mencapai 3.860 MW atau 11 persen dan proyek yang telah kontrak mencapai sekitar 33.947 MW atau 95,60 persen, maka total pembangkit yang belum berkontrak 1.563 MW atau 4,40 persen.

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman Huta Julu, menjelaskan proyek Pembangkit yang telah beroperasi tersebut sebagian besar terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di bawah 200 MW, dan Energi Baru Terbarukan (EBT) skala kecil yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan Gas. Pembangunan konstruksi pembangkit jenis tersebut relatif singkat sekitar 12-24 bulan.

Sedangkan pembangkit listrik skala besar masih dalam proses konstruksi antara lain terdiri dari PLTGU, PLTU di atas 100 MW, PLTP dan PLTA dengan persiapan proyek dan proses konstruksi pembangkit jenis tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama.

"Sementara itu 20 persen proyek pembangkit listrik yang telah kontrak, saat ini dalam proses pemenuhan persyaratan pendanaan agar tercapai financial closing, untuk mencapainya harus menyelesaikan antara lain pembebasan lahan dan izin lingkungan (Amdal/UKL/UPL)," tandasnya.