RAPBN 2019, DPR harap Jokowi tambah alokasi dana desa buat NTB usai gempa

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan menambah porsi alokasi dana desa, khususnya untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam RAPBN 2019. Seperti diketahui, NTB porak poranda usai diguncang gempa berkekuatan 7,0 SR.

Demikian diungkap anggota Komisi XI DPR RI, Willgo Zainar. Willgo mengatakan sejumlah fasilitas umum serta berbagai masalah seperti ketersediaan air minum, menurut dia membuat proses pemulihan usai bencana memerlukan tambahan anggaran yang besar.

"Saya kira perlu dipertimbangkan, dampak dari gempa Lombok pada desa-desa yang memang mayoritas sebagian besar penduduknya terdampak, fasilitas umum, seperti sekolah, mesjid, penyediaan air bersih, perlu mendapatkan insentif yang lebih dari daerah yang normal," ungkapnya saat ditemui, dalam acara penyerahan bantuan oleh BI, di Desa Gondang Kabupaten Lombok Utara, NTB, Kamis (16/8).

Dia mengatakan kebijakan pengalokasian anggaran memang sepenuhnya wewenang Pemerintah. Meskipun demikian, kejadian khusus yang terjadi di Lombok dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menambah dana desa.

"Tentu kita tunggu kebijakan Pemerintah Pusat, Kementerian Keuangan, terkait pengalokasian dana desa. Termasuk DAK juga kita harapkan bisa membantu recovery dari daerah yang terdampak."

Selain Pemerintah, Willgo pun mengharapkan pihak perbankan dapat melakukan relaksasi kebijakan terhadap debitur, terutama kelompok UKM, yang terdampak gempa.

Meskipun demikian dia tidak menyampaikan relaksasi jenis apa yang seharusnya dilakukan industri jasa keuangan. "Kita harapkan perbankan memberikan relaksasi terhadap petani, peternak yang memang debitur dari perbankan tapi terdampak oleh gempa ini," ujarnya.

"Relaksasi seperti apa, tolong dipikirkan oleh industri jasa keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan," katanya.