Follow
Rencana PLN terbitkan obligasi USD 1,5 M mundur ke April 2017
Merdeka.com - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) akan menerbitkan obligasi global senilai USD 1,5 miliar pada kuartal dua 2017. Penerbitan surat utang global itu, menurut Sofyan, memang mundur dari jadwal sebelumnya yakni kuartal pertama 2017.
"Kemungkinan April. Masih tetap nilainya itu," kata Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir seperti dikutip dari Antara saat di kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Kamis (5/1).
Sofyan menambahkan saat ini perseroan juga belum menunjuk penjamin emisi. Obligasi tersebut rencananya akan ditawarkan ke investor Asia Pasifik, Amerika Serikat, dan Eropa.
-
Dimana PLN suarakan kolaborasi global? Di Forum ASEAN-Indo-Pacific, Dirut PLN Suarakan Kolaborasi Global Wujudkan Transisi Energi AIPF bertujuan untuk menghubungkan sektor swasta dan publik di kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik untuk kerja sama yang lebih kuat.
-
Siapa yang menilai kontrak PLN menarik bagi investor? Sahala menilai, saat ini PLN sudah menerapkan skema kontrak kerja sama yang menarik dan mampu mengakomodir kebutuhan para investor untuk bersama mengembangkan kelistrikan nasional.
-
Dimana PLN akan melakukan perdagangan karbon? PLN Group siap menjadi garda terdepan dalam upaya penurunan emisi melalui peran aktif dalam bursa perdagangan karbon di Indonesia.
-
Apa yang akan dilakukan PLN di Bursa Karbon Indonesia? PLN akan menjadi trader terbesar di bursa karbon Indonesia dengan membuka setara hampir 1 juta ton CO2. Hal ini merupakan bagian langkah PLN mendukung pemerintah dalam penurunan emisi dan mengakselerasi transisi energi.
-
Bagaimana PLN mempersiapkan diri untuk masuk bursa karbon? Beberapa pilot project telah kami lakukan sehingga hari ini, sistem perdagangan karbon bisa dilakukan,' ucap Darmawan.
-
Siapa yang akan memimpin langkah PLN masuk bursa karbon? Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan PLN Group siap menjadi garda terdepan dalam upaya penurunan emisi melalui peran aktif dalam bursa perdagangan karbon di Indonesia.
"Agak mundur. Kemarin juga kami dapat uang. Penyertaan modal negara (PMN) sudah turun Rp 23,6 triliun, subsidi juga masuk Rp 10,9 triliun. Jadi sedang kaya kami," katanya sambil berkelakar.
Sebelumnya, hasil penerimaan obligasi global itu akan digunakan untuk mendanai sebagian kebutuhan investasi perseroan dalam jangka menengah. Kebutuhan pembiayaan pembangkit, transmisi, dan distribusi yang dalam lima tahun ke depan berkisar Rp 170 triliun.
Selain dari internal, pembiayaan proyek-proyek PLN juga diperoleh dari obligasi global maupun Rupiah serta pinjaman perbankan.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kemenkeu mencatat, utang jatuh tempo tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp705,5 triliun dan pinjaman senilai Rp94,83 triliun.
Baca Selengkapnya
PGN Lunasi Obligasi Berdedominasi Dolar AS, Segini Nilainya
Baca Selengkapnya
Pembiayaan utang pada semester I-2023 mencapai Rp166,5 triliun, menurun 15,4 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani menjabarkan realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sepanjang 2023 sebesar Rp308,7 triliun.
Baca Selengkapnya
Rasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Baca Selengkapnya
Nilai pelunasan pada 2024 sesuai dengan sisa surat utang yang masih beredar usai beberapa aksi korporasi, yang dilakukan manajemen.
Baca Selengkapnya
Kepercayaan diri dalam mengelola pasar, tergantung dengan kepercayaan pasar.
Baca Selengkapnya
Kemenkeu mencatat, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kini sebesar 38,49 persen.
Baca Selengkapnya
Posisi utang pemerintah relatif aman dan terkendali karena memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen.
Baca Selengkapnya
Perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada SBN.
Baca Selengkapnya
Surplus APBN ditopang oleh penerimaan negara yang masih lebih tinggi dibandingkan belanja negara.
Baca Selengkapnya
Secara rinci, pembiayaan utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp70,2 triliun atau setara dengan 10,5 persen terhadap APBN.
Baca Selengkapnya