Setya Novanto puji Presiden Jokowi atas lonjakan peringkat kemudahan berusaha

Merdeka.com - Laporan Bank Dunia tentang Ease of Doing Business (EODB) 2018 atau kemudahan berusaha, menempatkan Indonesia di posisi ke-72, naik 19 peringkat dari peringkat sebelumnya. Pemerintahan Presiden Jokowi dinilai sukses memperluas lapangan pekerjaan sehingga mendapatkan respon positif dari dunia internasional.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto, menyambut baik laporan Bank Dunia tersebut. Ini menunjukan kecepatan Indonesia dalam memperbaiki iklim usaha.

"Saya telah membaca laporannya. Capaian Indonesia luar biasa. Kita merupakan salah satu dari 10 reformer teratas dunia. Selama dua tahun berturut-turut, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia melakukan 7 reformasi seperti penurunan biaya memulai usaha, mengurangi biaya sambungan dan sertifikasi kabel internal, peningkatan akses perkreditan, dan memperbaiki sistem penagihan elektronik. Semua ini dilakukan untuk memperbaiki iklim usaha di Indonesia," kata Novanto dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (2/11).

Novanto mengaku sangat senang. Posisi Indonesia yang berada di peringkat ke-72 jauh lebih baik dari beberapa posisi negara tetangga di ASEAN, seperti Filipina (113), Kamboja (135), Laos (141), dan Myanmar (171). Di tingkat negara G-20, Indonesia mengungguli China (78), Afrika Selatan (82), Arab Saudi (92), India (100), Argentina (117), dan Brazil (125).

"Laporan ini sekaligus menunjukan perekonomian Indonesia selalu on the track dan kita semakin optimis memasuki tahun 2018. Fundamental ekonomi makro kita juga terus meningkat, karena DPR selalu mendorong dan bekerjasama dengan pemerintah untuk menerapkan reformasi struktural. Kita terus meningkatkan belanja modal, pembangunan infrastruktur dan penguatan sumber daya manusia," jelas Novanto.

Novanto juga berharap momentum reformasi perbaikan iklim usaha ini tetap bisa dijaga dengan baik, seiring dengan terjaganya stabilitas politik dan keamanan. Jika tidak, potensi pertumbuhan ekonomi bisa melambat dan menjadi beban pembangunan.

"Butuh kerja sama semua pihak, dari mulai DPR dan pemerintah, maupun dengan para stakeholder terkait. Sehingga proyeksi perekonomian kita tetap positif. Kita ingin di tahun 2018 Indonesia akan semakin sibuk dengan berbagai pembangunan, bukan sibuk dengan perpecahan," tutup Novanto.