Selain Cegah Transaksi Ilegal, Ini Sederet Alasan Indonesia Perlu Bentuk Bursa Kripto

Merdeka.com - Wacana pembentukan bursa kripto di Indonesia sudah bergulir sejak tahun lalu. Jika rencana ini terealisasi pada tahun 2022, bursa ini akan menjadi yang pertama di dunia yang diregulasi oleh pemerintah.

Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga mengatakan, pertumbuhan aset kripto di Indonesia sangat tinggi dan potensial. Jumlah investor aset kripto di Indonesia per Desember 2021 telah mencapai 11 juta orang. Padahal di tahun 2020 lalu masih berkisar di bawah 5 juta orang.

Selain itu, akumulasi nilai transaksi aset kripto pada tahun 2021 meningkat hingga Rp859,45 triliun hanya dalam waktu satu tahun atau rata-rata per hari mencapai Rp2,3 triliun.

"Untuk itu pembentukan bursa kripto ini untuk memastikan prioritas pada perlindungan konsumen, keamanan pedagang atau pelaku industri, dan juga konsumen yang melakukan jual beli. Pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ingin menciptakan ekosistem yang sehat melalui pembentukan bursa. Hal ini sejalan dengan amanah undang-undang yang berlaku serta mencegah berbagai praktik ilegal," ucap wamendag dalam Zooming With Primus bertajuk ‘Menyongsong Bursa Kripto Indonesia’ dikutip di Jakarta, Jumat (28/1).

Ketua Asosiasi Blockchain Indonesia, Asih Karnengsih mengaku berharap terhadap pembentukan bursa kripto Indonesia. "Semoga dengan terbentuknya bursa akan mendorong industri kripto lebih maju lagi dan aset kripto akan mendapatkan kepercayaan masyarakat serta fungsinya semakin banyak dikembangkan. Akan tetapi yang terpenting adalah terus memberikan edukasi untuk masyarakat terkait investasi aset kripto," katanya.

Founder & CEO PINTU, Jeth Soetoyo juga menyambut baik rencana pembentukan bursa kripto Indonesia. Menurut dia, pembentukan bursa ini dirasa perlu segera dibentuk dalam waktu dekat ini. Dalam pandangan dia, ada empat pondasi yang perlu diperhatikan, yaitu bursa itu sendiri, kedua pedagang aset, ketiga kliring house, dan terakhir adalah kustodian.

"Seluruhnya mirip dengan pembentukan pasar modal namun dengan responsibility yang berbeda. Secara prinsip adalah kebersamaan seluruh pihak, dari mulai pelaku industri, Pemerintah, dan stakeholders terkait untuk membangun ekosistem yang sehat dan dapat menyukseskan rencana pembentukan bursa ini," jelasnya.

Proteksi Ketahanan Nasional

Jeth menambahkan, pembentukan bursa ini juga menjadi bentuk proteksi dalam ketahanan nasional terhadap revolusi industri digital, dalam hal ini melalui teknologi blockchain dan kripto. Di mana, perkembangan serta adopsi dari kedua teknologi tersebut tidak dapat dihindari. "Untuk itu pembentukan bursa dirasa cukup tepat dalam memfasilitasi hal tersebut."

Dalam rangka memfasilitasi antusiasme investor kripto di Indonesia, pemerintah dalam hal ini Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) akan meluncurkan bursa kripto Indonesia pada tahun 2022.

Sesuai Peraturan Bappebti (Perba) No 8 tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan pasar fisik aset kripto, DFX sebagai bursa aset kripto di Indonesia akan segera beroperasi jika syarat-syarat pendiriannya sudah terlengkapi, terutama dalam hal permodalan.

"Saya meyakini, fenomena dan daya tarik kripto akan terus mengalami perkembangan, karena kita tahu aset kripto membuka akses investasi masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi secara global," tutupnya.