Sri Mulyani Sumringah Dapat Predikat WTP 3 Tahun Berturut-Turut
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hari ini mewakili Menko Perekonomian Darmin Nasution menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan kementerian/lembaga Tahun 2018 pada bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dalam laporan tersebut, BPK mengganjar Laporan Keuangan Pemerintah Pusat pemerintah pusat (LHP LKPP) dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini merupakan WTP kali ketiga selama tiga tahun berturut-turut.
Sri Mulyani usai menerima laporan tersebut menyatakan rasa bangganya karena berhasil mempertahankan WTP.
-
Apa yang diungkapkan Sri Mulyani tentang bukber Kabinet Jokowi? Sangat terbatas, tidak semua menteri hadir termasuk dari PDIP, PKB dan NasDem.
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Siapa yang melakukan kunjungan ke Menko Perekonomian? Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket, Selasa (15/8).
-
Apa profesi Sri Mulyani saat ini? Hingga saat ini, Ia mesih menjabat sebagai menkeu selama dua periode kepemimpinan Jokowi di Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju.
-
Apa yang dilakukan Sri Mulyani setelah bertemu Jokowi? Namun, Sri Mulyani enggan bicara banyak setelah rapat bersama Jokowi. Dia menolak memberikan pernyataan dan enggan tanya jawab dengan awak media. Sembari menjawab singkat, ia cuma menunjukkan gestur minta maaf dengan tangannya.
-
Siapa yang hadir di rapat Sri Mulyani dan Jokowi? Rapat itu juga dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.
Untuk mengekspresikan kebahagiannya, dia menyampaikan dua buah pantun bernuansa idulfitri 2019 dengan sumringah.
"Pulang mudik lewat Cipali kena macet cuma sesekali, kerja sama yang baik perlu digali tahun depan WTP lagi," ujarnya.
Tidak hanya satu, dia menyampaikan dua pantun sekaligus.
"Bila datang ke Jakarta jangan lupa bawa KTP, sekali WTP tetap WTP," tutupnya sambil disambut riuh seluruh tamu undangan yang hadir.
Sementara itu, Anggota II BPK, Agus Joko Pramono mengaku bangga terhadap pemerintah dengan hasil tersebut.
"Saya sangat bangga dengan pemerintah sekarang dengan effort (usaha) yang cukup dengan usaha yang keras dengan komunikasi yang bagus dapat mencapai wajar tanpa pengecualian dengan tingkat profesionalisme," ujarnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pada tahun ketiga pemerintahan Jokowi, Sri Mulyani ditarik kembali ke Indonesia untuk menduduki lagi posisi Menteri Keuangan.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani dinilai memiliki kemampuan dalam menjaga disiplin fiskal APBN.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto, Megawati dan Sri Mulyani bertemu rutin secara tertutup.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani kembali akan menjadi Menteri Keuangan di kabinet Prabowo.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri Menyebut Sri Mulyani jadi menteri yang paling siap mundur.
Baca SelengkapnyaKemenhub menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI
Baca SelengkapnyaDalam rapat tersebut, pemerintah bersama DPR dan merampungkan naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025
Baca SelengkapnyaYasonna tidak ingin ada temuan berulang pada pemeriksaan laporan keuangan tahun-tahun berikutnya.
Baca SelengkapnyaKetua Banggar DPR Said Abdullah mendoakan agar Menteri Keuangan Sri Mulyani tetap menjabat di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaOpini WTP tersebut diberikan langsung oleh Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana
Baca SelengkapnyaDi bawah kepemimpinan Yaqut Cholil Qoumas, laporan keuangan Kementerian Agama mendapatkan opini WTP dari BPK 3 tahun berturut-turut.
Baca SelengkapnyaLewat akun media sosialnya Sri Mulyani membagikan momen terakhir berbicara sebagai Menteri Keuangan di Badan Anggaran.
Baca Selengkapnya