Tax amnesty dinilai bisa jadi solusi stagnansi penerimaan negara

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengakui, pengampunan pajak atau tax amnesty bisa menjadi jalan keluar bagi stagnansi penerimaan negara.

"Namun tanpa visi yang jelas dan persiapan yang matang, program ini berpotensi tidak efektif," kata Yustinus, Selasa (3/5).

Revisi RUU Pengampunan Pajak yang menjadi hanya terbatas pada pengampunan pajak dan memasukkan skema repatriasi, menurut Yustinus, patut diapresiasi. Sikap DPR yang telah dan sedang berupaya keras menyerap seluas mungkin aspirasi publik dan mempertimbangkannya dengan saksama pun perlu mendapat apresiasi.

Orang lain juga bertanya?

"Program Pengampunan Pajak berpotensi menambah penerimaan negara dalam jangka pendek, memperluas basis pajak, dan merepatriasi dana yang selama ini berada di luar negeri. Ketiga hal ini tentu akan sangat bermanfaat bagi perekonomian nasional," papar Yustinus.

Namun, lanjutnya, Program Pengampunan Pajak yang tidak dirancang dengan baik dan disiapkan sebagai instrumen menuju reformasi perpajakan menyeluruh berpotensi hanya menjadi tujuan pada dirinya sendiri.

"IMF sendiri pernah mengingatkan di 2008 Pengampunan Pajak yang berhasil lebih sebagai anomali ketimbang norma. Maka Indonesia perlu cermat dan berhati-hati dalam melakukan persiapan, termasuk belajar dari kegagalan negara-negara yang pernah memberlakukan pengampunan pajak, dan keberhasilan beberapa negara lainnya," ucap Yustinus.

Di sisi lain, Program Pengampunan Pajak harus diletakkan dan dikunci dalam kerangka reformasi perpajakan menyeluruh yang sekaligus menunjukkan komitmen untuk melaksanakan revisi UU Perpajakan dan UU Perbankan, implementasi SIN (Single Identification Number), akses Fiskus ke data perpajakan, transformasi kelembagaan dengan membentuk Badan Penerimaan Perpajakan, dan koordinasi kelembagaan antar lembaga penegak hukum dan lembaga keuangan.

"Tanpa komitmen di atas, Pengampunan Pajak dapat dimaknai sebagai pelucutan kewenangan melalui pelemahan dan pemandegan proyek reformasi perpajakan," katanya. (mdk/yud)