Tekan pengangguran, Bappenas andalkan program infrastruktur desa
Merdeka.com - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) masih optimis tingkat pengangguran 2013 bisa ditekan ke angka 5,8 persen di akhir tahun. Caranya dengan memaksimalkan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur desa, yang dananya bersumber dari hasil pemangkasan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengaku sempat risau karena data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ada lonjakan pengangguran 0,11 persen dibanding tahun lalu. Tapi, setelah diperiksa, laporan BPS baru sampai Agustus 2013.
Seharusnya, program infrastruktur desa itu bisa menambah jumlah pekerja kasar untuk menggarap pelbagai sanitasi, pemukiman, sampai sumber daya air. Perkiraannya, 150.000 orang berpeluang direkrut sebagai buruh kasar di pelbagai desa.
-
Bagaimana orang Bekasi dipekerjakan? Para pekerja asal Jawa ini juga dibantu tenaga dari India yang dikerjasamai dengan pemerintah kolonial Inggris.
-
Bagaimana Pemprov DKI membantu pendatang baru mendapatkan pekerjaan? Pemprov DKI menyediakan 10 pelatihan, misalnya pelatihan tata boga, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan menyetir.
-
Apa manfaat BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja di desa? Lebih jauh Zainudin menyebut jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menjadi alat untuk mencegah dan mengurangi kemiskinan serta menjadi alat untuk menjamin keberlangsungan pendidikan generasi penerus bangsa melalui manfaat beasiswanya.
-
Di mana agen penyaluran tenaga kerja beroperasi? Demi menagih uang yang telah disetorkan ke HS, ia bersama puluhan orang yang merasa tertipu mendatangi rumah milik ibu dari HS, lokasinya berada di Gang Rambutan RT 1 RW 4 Desa Kalirejo, Kecamatan Undaan, Kudus.
-
Siapa saja yang boleh daftar Kartu Prakerja? Melansir dari prakerja.go.id, semua warga negara Indonesia yang berusia di atas 18 tahun ke atas dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal, bisa mendapatkan kartu Prakerja.
-
Apa yang dilakukan KITB untuk menyerap tenaga kerja lokal? Penyerapan tenaga kerja dimulai dari warga desa penyangga yang ada di sekitar KITB. Warga yang direkrut tersebut adalah warga yang telah mendapatkan pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan.
"Setelah pengurangan subsidi BBM, kita punya paket kebijakan macam-macam, yang cukup besar adalah program khusus infrastruktur pedesaan. Besaran dananya Rp 7,25 triliun. Dari hitungan mestinya menciptakan kesempatan kerja. Jadi pertanyaannya apakah ini sudah terdata, karena survei BPS itu Agustus," kata Armida di kantornya, Jakarta, Kamis (7/11).
Kalaupun belum masuk dalam pantauan BPS, Armida yakin dampak program itu terhadap peningkatan jumlah pekerja akan terasa mulai triwulan IV. Sebab, Kementerian Pekerjaan Umum sebagai kepala program itu butuh waktu buat persiapan sampai implementasi.
"Memang ada periode persiapan, kan program itu masuk di APBN-P, Juni akhir, kalau menyiapkan begini tidak bisa besok langsung jalan. Ada tahapan di Kementerian PU, bikin DIPA dulu, sosialisasi, baru implementasi. Efektif implementasi sekitar 3-4 bulan," ungkapnya.
Bappenas berharap pada program kompensasi pengurangan subsidi BBM itu, karena ada anomali di sektor infrastruktur swasta. Proyek pembangunan gedung, jalan, dan lain-lain yang dikerjakan pengusaha sampai triwulan III tumbuh 5,66 persen.
Armida khawatir, ada kemungkinan tak banyak buruh kasar yang direkrut karena lebih banyak menggunakan mesin.
"Kesempatan kerja di bidang konstruksi juga negatif 7,51 persen. Sektor konstruksi ini jadi pertanyaan, kenapa pertumbuhannya negatif," ujarnya.
Sesuai data BPS, secara netto, sepanjang Juli-September 2013, 10.000 orang kehilangan pekerjaan. Armida menilai jumlah itu kecil secara proporsi bila dibandingkan pertambahan angkatan kerja. Meski demikian, pemerintah berjanji akan memikirkan pelbagai cara supaya jumlahnya terus ditekan.
"Sebetulnya tingkat pengangguran terbuka triwulan III kecil, tapi kan bertambah satu orang menganggur saja jadi concern kita," tandasnya. (mdk/bim)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Program itu dijalankan dengan melakukan pemberdayaan keluarga miskin maupun warga yang masih pengangguran
Baca SelengkapnyaProgram 1 desa 1 faskes 1 nakes menjadi prioritas Ganjar-Mahfud dalam menahkodai pemerintahan selanjutnya.
Baca SelengkapnyaBanyuwangi menerapkan skema padat karya, dengan melibatkan warga pra sejahtera untuk tenaga kerjanya.
Baca SelengkapnyaDemo di Kantor Bupati Bekasi itu diwarnai kericuhan.
Baca SelengkapnyaKegiatan PKT non rutin dimaksudkan agar dapat membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.
Baca SelengkapnyaMenparekraf menekankan bahwa UMKM harus berada di garis depan
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (UU Desa).
Baca SelengkapnyaPenyaluran KPR sektor informal menjadi fokus perseroan.
Baca SelengkapnyaAndra Soni bersama Dimyati Natakusumah, mempunyai program bantuan insentif bagi desa sebesar Rp300 juta.
Baca SelengkapnyaMendagri menegaskan, penguatan desa perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya urbanisasi.
Baca SelengkapnyaPersoalan lapangan pekerjaan menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Baca SelengkapnyaInaugurasi Desa BRILiaN Batch 1 2024, BRI Beri Apresiasi Bagi 40 Desa Terpilih
Baca Selengkapnya