Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Telusuri jejak investor, KSEI gandeng Kemendagri

Telusuri jejak investor, KSEI gandeng Kemendagri e-KTP. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Memperlancar proses administrasi data investor pasar modal, PT Kistodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, memanfaatkan data e-KTP untuk mengelola data investor pemilik efek yang tersimpan dalam Sub Rekening Efek di KSEI.

"Basis data investor pasar modal ini digunakan dalam pengembangan single investor identificatiom (SID) yang telah diterapkan sejak tahun 2012 dan jadi landasan penting untuk pengembangan infrastruktur pasar modal," ujar Direktur Utama PT. KSEI, Heri Sunaryadi di Gedung BEI, Jakarta, Senin (25/8).

Dia mengakui kendala utama dalam pengembangan basis daya pasar modal Indonesia adalah akurasi dan keterkinian dari data investor. Pada saat awal proyek pengembangan infrastruktur pasar modal tahun 2009, belum tersedia basis data kependudukan yang secara nasional diadministrasikan secara terpusat untuk dijadikan acuan.

Penerapan KTP elektronik, kata dia, memberikan harapan akan tersedianya basis data kependudukan yang dapat dijadikan sebagai acuan dan investor pasar modal di KSEI. Oleh karena itu, penggunaan nomor induk kependudukan mulai dari proses pendaftaran hingga pengkiniannya, data investor pasar modal yang diterima KSEI dari pemegang saham dapat dipastikan keakuratan data yang akan ada di Ditjen Dukcapil, Kemendagri.

"Ini tentunya akan membuat basis data investor pasar modal Indonesia menjadi lebih akurat sehingga dapat diandalkan untuk mendukung inisiatif inisiatif pengembangan infrastruktur pasar modal," kata dia.

Kementerian Dalam Negeri mencatat hingga saat ini pengguna e-KTP di Indonesia sekitar 90 persen atau 172 juta dari total penduduk sebesar 253 juta. Adanya kerjasama dengan PT Kistodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dapat menghindari pemalsuan identitas.

Dengan adanya KTP elektronik atau yang disebut E-KTP, ada perubahan mendasar, ada perekaman sidik jari dan iris mata. Hal ini sejalan dengan yang dilakukan oleh negara maju di dunia.  Program ini dimulai tahun 2011 dan diharapkan selesai tahun ini.

Kerjasama antara Kemendagri dan KSEI, diawali dengan mengonlinekan data kependudukan dari Kemendagri kepada KSEI. Kemudian, meminta agar nasabah dan calon nasabah agar memiliki KTP elektronik. "Nanti di samping datanya online nanti bisa menyediakan card lider agar do office nanti bisa mengidentifikasi dan mengecek apakah KTP itu milik dia pribadi atau orang lain," katanya. (mdk/arr)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tak Perlu Antre di Kantor Cabang, Transaksi Saham Syariah Bisa Pakai Rekening BSI
Tak Perlu Antre di Kantor Cabang, Transaksi Saham Syariah Bisa Pakai Rekening BSI

BSI menyediakan fasilitas pembukaan RDN secara online dan offline.

Baca Selengkapnya
IKD Perkuat Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
IKD Perkuat Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

IKD telah terintegrasi dengan baik dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Untuk itu dunia perbankan diharapkan juga memanfaatkannya.

Baca Selengkapnya
BPJS Ketenagakerjan dan Kemendagri Sepakat Manfaatkan Layanan IKD
BPJS Ketenagakerjan dan Kemendagri Sepakat Manfaatkan Layanan IKD

BPJS Ketenagakerjaan dan Ditjen Dukcapil Kemendagri melanjutkan kerja sama.

Baca Selengkapnya
Kemnaker: Satu Data Ketenagakerjaan Siap Kolaborasi dengan Data Regsosek
Kemnaker: Satu Data Ketenagakerjaan Siap Kolaborasi dengan Data Regsosek

Kemnaker siap ikut berkolaborasi dalam pemanfaatan sistem data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

Baca Selengkapnya
Dukung Digitalisasi, Data di Pemerintah Harus Terintegrasi
Dukung Digitalisasi, Data di Pemerintah Harus Terintegrasi

Masih ada tantangan dalam pemenuhan data pemerintah yang berintegritas tinggi.

Baca Selengkapnya
Bappebti Beri Izin Operasi Kliring Komoditi Indonesia dan kustodian Koin Indonesia, Ini Keputusan Resminya
Bappebti Beri Izin Operasi Kliring Komoditi Indonesia dan kustodian Koin Indonesia, Ini Keputusan Resminya

PT Kustodian Koin Indonesia atau Indonesia Coin Custodian (ICC) diberikan izin sebagai Lembaga Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto.

Baca Selengkapnya
Bank Jatim Menjadi Bank Pertama dalam Pelaksanaan IKD For Banking di Indonesia
Bank Jatim Menjadi Bank Pertama dalam Pelaksanaan IKD For Banking di Indonesia

Data dalam Costumer Information File (CIF) lebih akurat dan terjamin sesuai dengan data kependudukan dan catatan sipil.

Baca Selengkapnya
Jumlah Investor Ritel SBN di Indonesia Terus Naik, Kini Bisa Lewat Fintech Mitra Kemenkeu
Jumlah Investor Ritel SBN di Indonesia Terus Naik, Kini Bisa Lewat Fintech Mitra Kemenkeu

Saat ini, investasi di SBN bisa dilakukan di aplikasi investasi digital, Bibit.id atau Bibit. Kebanyakan pengguna Bibit adalah generasi milenial dan Gen Z.

Baca Selengkapnya
Begini Peran BUMN Surveyor Indonesia dalam Percepatan Layanan Investasi di Indonesia
Begini Peran BUMN Surveyor Indonesia dalam Percepatan Layanan Investasi di Indonesia

Pada tahun 2024, PT Surveyor Indonesia kembali ditunjuk sebagai lembaga yang mendukung percepatan layanan investasi dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

Baca Selengkapnya
Cara Mudah Mengetahui Apakah KTP Disalahgunakan untuk Pinjol atau Tidak
Cara Mudah Mengetahui Apakah KTP Disalahgunakan untuk Pinjol atau Tidak

Apabila ada yang menyalahgunakan KTP untuk pinjol, maka telah melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (1) tentang Undang-Undang (UU) ITE.

Baca Selengkapnya
Dirjen Dukcapil Bersyukur Data Penduduk Tidak Masuk Dalam PDSN yang Diserang Ransomware
Dirjen Dukcapil Bersyukur Data Penduduk Tidak Masuk Dalam PDSN yang Diserang Ransomware

Kemendagri terus melakukan pembenahan akan keamanan data untuk mengantisipasi maraknya kejahatan digital.

Baca Selengkapnya
Wamendagri Bima Arya: Validitas Data Dukcapil Kunci Sukses Indonesia Emas 2045
Wamendagri Bima Arya: Validitas Data Dukcapil Kunci Sukses Indonesia Emas 2045

ndonesia tidak akan mampu mencapai visi tersebut tanpa data yang akurat dan terpercaya.

Baca Selengkapnya