Telusuri jejak investor, KSEI gandeng Kemendagri
Merdeka.com - Memperlancar proses administrasi data investor pasar modal, PT Kistodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, memanfaatkan data e-KTP untuk mengelola data investor pemilik efek yang tersimpan dalam Sub Rekening Efek di KSEI.
"Basis data investor pasar modal ini digunakan dalam pengembangan single investor identificatiom (SID) yang telah diterapkan sejak tahun 2012 dan jadi landasan penting untuk pengembangan infrastruktur pasar modal," ujar Direktur Utama PT. KSEI, Heri Sunaryadi di Gedung BEI, Jakarta, Senin (25/8).
Dia mengakui kendala utama dalam pengembangan basis daya pasar modal Indonesia adalah akurasi dan keterkinian dari data investor. Pada saat awal proyek pengembangan infrastruktur pasar modal tahun 2009, belum tersedia basis data kependudukan yang secara nasional diadministrasikan secara terpusat untuk dijadikan acuan.
-
Siapa yang akan mengelola data di KTP Sakti? Nantinya rakyat yang berhak mendapatkan bantuan bisa ada dalam satu data dan dikelola oleh pemerintah.
-
Apa bentuk dasar dari data kuantitatif? Secara sederhana, data kuantitatif adalah jenis data yang diungkapkan dalam bentuk angka dan dapat dihitung serta diukur.
-
Mengapa orang menggunakan BPKB untuk pinjaman dana? Kebutuhan mendesak di tengah kondisi finansial yang sulit, membuat orang-orang mencari solusi pinjaman dana guna memenuhi kebutuhannya. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah pinjaman dana dengan menggadaikan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).
-
Dimana data kuantitatif diterapkan? Keberadaan data kuantitatif mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, sains, kesehatan, hingga pendidikan.
-
Kenapa data penting untuk bisnis? Data dan informasi dapat membantu perusahaan untuk memutuskan informasi penting, seperti merencanakan anggaran atau membuat strategi pemasaran.
-
Bagaimana modus pencurian data KTP? 'Saat ini permintaan data pribadi dapat menggunakan berbagai macam modus,' kata Friderica dalam akun Instagram @ojkindonesia, dikutip Selasa (23/7).
Penerapan KTP elektronik, kata dia, memberikan harapan akan tersedianya basis data kependudukan yang dapat dijadikan sebagai acuan dan investor pasar modal di KSEI. Oleh karena itu, penggunaan nomor induk kependudukan mulai dari proses pendaftaran hingga pengkiniannya, data investor pasar modal yang diterima KSEI dari pemegang saham dapat dipastikan keakuratan data yang akan ada di Ditjen Dukcapil, Kemendagri.
"Ini tentunya akan membuat basis data investor pasar modal Indonesia menjadi lebih akurat sehingga dapat diandalkan untuk mendukung inisiatif inisiatif pengembangan infrastruktur pasar modal," kata dia.
Kementerian Dalam Negeri mencatat hingga saat ini pengguna e-KTP di Indonesia sekitar 90 persen atau 172 juta dari total penduduk sebesar 253 juta. Adanya kerjasama dengan PT Kistodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dapat menghindari pemalsuan identitas.
Dengan adanya KTP elektronik atau yang disebut E-KTP, ada perubahan mendasar, ada perekaman sidik jari dan iris mata. Hal ini sejalan dengan yang dilakukan oleh negara maju di dunia. Program ini dimulai tahun 2011 dan diharapkan selesai tahun ini.
Kerjasama antara Kemendagri dan KSEI, diawali dengan mengonlinekan data kependudukan dari Kemendagri kepada KSEI. Kemudian, meminta agar nasabah dan calon nasabah agar memiliki KTP elektronik. "Nanti di samping datanya online nanti bisa menyediakan card lider agar do office nanti bisa mengidentifikasi dan mengecek apakah KTP itu milik dia pribadi atau orang lain," katanya. (mdk/arr)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BSI menyediakan fasilitas pembukaan RDN secara online dan offline.
Baca SelengkapnyaIKD telah terintegrasi dengan baik dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Untuk itu dunia perbankan diharapkan juga memanfaatkannya.
Baca SelengkapnyaBPJS Ketenagakerjaan dan Ditjen Dukcapil Kemendagri melanjutkan kerja sama.
Baca SelengkapnyaKemnaker siap ikut berkolaborasi dalam pemanfaatan sistem data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
Baca SelengkapnyaMasih ada tantangan dalam pemenuhan data pemerintah yang berintegritas tinggi.
Baca SelengkapnyaPT Kustodian Koin Indonesia atau Indonesia Coin Custodian (ICC) diberikan izin sebagai Lembaga Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto.
Baca SelengkapnyaData dalam Costumer Information File (CIF) lebih akurat dan terjamin sesuai dengan data kependudukan dan catatan sipil.
Baca SelengkapnyaSaat ini, investasi di SBN bisa dilakukan di aplikasi investasi digital, Bibit.id atau Bibit. Kebanyakan pengguna Bibit adalah generasi milenial dan Gen Z.
Baca SelengkapnyaPada tahun 2024, PT Surveyor Indonesia kembali ditunjuk sebagai lembaga yang mendukung percepatan layanan investasi dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi.
Baca SelengkapnyaApabila ada yang menyalahgunakan KTP untuk pinjol, maka telah melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (1) tentang Undang-Undang (UU) ITE.
Baca SelengkapnyaKemendagri terus melakukan pembenahan akan keamanan data untuk mengantisipasi maraknya kejahatan digital.
Baca Selengkapnyandonesia tidak akan mampu mencapai visi tersebut tanpa data yang akurat dan terpercaya.
Baca Selengkapnya