Ternyata Ini Biang Kerok AS Terancam Bangkrut dan Gagal Bayar Utang di 1 Juni 2023

Merdeka.com - Amerika Serikat (AS) tengah dihadapkan dengan risiko gagal bayar utang. Bahkan Menteri Keuangan AS, Janet Yellen menyebut Gedung Putih tidak bisa lagi membayar tagihan utang pada 1 Juni 2023.

Janet Yellen telah meminta Kongres untuk mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini. Tindakannya seperti menaikkan plafon atau pagu utang. Namun hingga berita ini diturunkan belum ada keputusan yang diambil Kongres AS.

Sebenarnya, tidak sulit bagi Kongres AS untuk mengambil keputusan terkait langkah yang perlu diambil saat ini. Hanya saja banyak pertimbangan dari masing-masing pihak yang masih belum juga mencapai kesepakatan.

"Benar-benar tidak sulit untuk menyelesaikan kesepakatan, ada banyak sikap yang terjadi saat ini," kata Penasihat Pajak, Komite Keuangan AS, Dean Zerbe dalam sebuah wawancara, dilansir dari CNN, Selasa (16/5).

Sebagai informasi, Zerbe pernah terlibat dalam negosiasi yang sama dalam penyelesaian utang Amerika Serikat. Dalam situasi sekarang, Zerbe menilai Kongres tengah menghadapi banyak tekanan dari sejumlah kelompok.

Setiap anggota Kongres dituntut untuk bisa menunjukkan sikap bahwa mereka tengah memperjuangkan keberlanjutan negara mereka. Hal ini menunjukkan Partai Republik sebenarnya tidak memiliki kekuatan di Kongres untuk berhadapan dengan Partai Demokrat.

"Ini bukan tidak mungkin, tetapi menurut saya Gedung Putih harus menyadari bahwa Partai Republik tidak benar-benar memiliki kemudi dan bahwa permainan ayam bisa menjadi sangat berbahaya," kata dia.

Keputusan di Tangan Kongres

Di sisi lain, keberadaan para pengusaha juga tidak bisa berbuat apapun untuk mempengaruhi keputusan Kongres. Zerbe mengatakan Ketua DPR akan menerima telepon dari (CEO JPMorgan) Jamie Dimon dan dia akan mendengarkannya.

Namun, posisi Jamie juga perlu dipertanyakan terkait banyaknya suara yang dimiliki di DPR. Dia berurusan dengan mayoritas yang paling sederhana, dan dia berusaha membuat kaukusnya bergabung untuk mendapatkan suara.

"Jadi ya, para pemimpin bisnis dapat memberi nasihat, tetapi mereka tidak hidup dalam situasi ini," kata dia.

Sehingga dalam hal ini, Gedung Putih perlu mengakui bahwa mereka dapat meminta CEO keuangan untuk menghubungi Kongres, tetapi itu tidak akan memengaruhi DPR untuk menyetujui kesepakatan.