Tokoh NU: Kalangan ulama tetap optimis Indonesia akan aman

Merdeka.com - Di tengah kekhawatiran menguatnya kelompok-kelompok ekstrem yang mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Abdullah Kafabih Mahrus mengatakan, kalangan ulama tetap optimis Indonesia akan aman dan tenteram selama tokoh-tokoh NU ikut memimpin Indonesia.

Optimisme para ulama, lanjut Kiai Kafabih, didasarkan pada keputusan NU yang menetapkan NKRI dengan dasar Pancasila dan UU 1945 sebagai bentuk final negara Indonesia.

"Bagi Ulama NU, NKRI adalah kesepakatan final bangsa Indonesia yang tidak akan berubah oleh sebab apapun. Karena itu, para tokoh NU yang ikut memimpin negara ini, seperti Pak Menteri Hanif ini, pasti akan bertaruh jiwa raga demi tetap utuhnya NKRI," saat menyambut kehadiran Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri di di Ponpes Lirboyo, Jawa Timur, Jumat (05/05).

Sementara itu, Hanif dalam pidatonya, menyambut gembira kegiatan Musabaqah Kitab Kuning yang diselenggarakan Dewan Koordinasi Nasional (DKN) Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa. Menurutnya, selain karena Kitab Kuning yang menjadi rujukan utama Islam Nusantara, dia meyakini Musabaqah Kitab Kuning akan menanamkan naluri para santri untuk berani berkompetensi secara fair dan adil.

"Memiliki daya saing yang kuat adalah kunci bagi semua orang, termasuk para santri, untuk mendapatkan tempat yang layak dalam kehidupan. Di mana pun pilihan pengabdiannya. Tanpa daya saing yang kuat, bangsa Indonesia hanya akan menjadi penonton dari dinamika sejarah dunia", ujarnya.

Lebih lanjut Hanif menjelaskan, pemerintah akan terus mengembangkan upaya untuk meningkatkan daya saing rakyatnya. Di antaranya adalah dimulainya pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, yang ditujukan untuk memperluas akses dan mutu pelatihan kerja bagi kelompok-kelompok rentan.

"Lokus BLK Komunitas di antaranya adalah pesantren. Pemerintah menyadari, selama ini santri dan pesantren termasuk kelompok rentan, masih minim akses dan fasilitasi dari program-program yang dijalankan pemerintah", jelas Hanif.