Utang Indonesia Tembus Rp7.897 Triliun, Masih Amankah?

Merdeka.com - Utang Indonesia per Maret 2023 tercatat mencapai Rp7.897 triliun. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tak perlu panik terhadap total utang luar negeri Indonesia, karena persediaan kas negara masih cukup aman untuk membayar utang.

"Pengadaan utang tetap menggunakan prinsip kehati-hatian dengan kondisi pasar dan kas pemerintah yang saat ini cukup tinggi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di Kantor LPS, Pasific Central Palace, Kawasan SCBD, Jakarta Pusat, Senin (8/5).

Benarkan demikian?

Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action, Ronny P Sasmita mengatakan tidak ada yang salah atas pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebab jika dilihat rasio utang luar negeri pemerintah dengan Produk Domestik Bruto (PDB) di bawah 40 persen.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 menyebutkan bahwa jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60 persen dari Produk Domestik Bruto.

"Saya sepakat dengan pemerintah bahwa rasio utang terhadap PDB masih jauh di bawah negara lain, apalagi negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, Inggris, Jerman, atau negara berkembang dengan ekonomi yang dinamis seperti China atau Brazil," kata Ronny kepada merdeka.com, Kamis (11/5).

Dia mengatakan, rasio utang terhadap PDB di negara-negara maju rata-rata sudah di atas 100 persen, sementara rasio utang Indonesia masih di bawah 40 persen, "Artinya, kue ekonomi kita masih terbilang sangat besar, yang masih bisa menghasilkan pajak yang juga cukup besar untuk membayar utang," imbuh Ronny.

Selain itu, yang perlu ditekankan peningkatan drastis nilai utang luar negeri pemerintah saat ini karena tidak lepas dari dua tahun masa pandemi Covid-19, yang memaksa pemerintah meningkatkan belanja negara di saat ekonomi super sulit.

Dalam laman resmi Bank Indonesia bahwa pemanfaatan utang luar negeri (ULN) terus diarahkan untuk fokus mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas, khususnya dalam rangka menopang dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global.

Dukungan tersebut mencakup antara lain;

Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 24,0 persen dari total ULN pemerintah,

Administrasi pemerintah pertahanan dan jaminan sosial wajib 17,8 persen,

Jasa pendidikan 16,7 persen,

Konstruksi 14,2 persen,

Jasa keuangan dan asuransi 10,4 persen,

BI mengklaim bahwa sisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali, mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.

ULN pemerintah juga mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi ULN pemerintah pada Februari 2023 tercatat USD192,3 miliar, lebih rendah dibandingkan posisi sebelumnya sebesar USD194,3 miliar secara tahunan.

ULN pemerintah mengalami kontraksi pertumbuhan yang lebih dalam dari 2,5 persen year on year pada Januari 2023 menjadi 4,4 persen year on year pada Februari 2023.

Sementara itu, berikut daftar 5 negara pemberi utang terbesar kepada Indonesia hingga Februari 2023;

1. Singapura USD57.455 miliar atau setara Rp847 triliun.

2. Amerika Serikat, USD32.757 atau setara Rp480 triliun.

3. Jepang USD23.764 miliar atau setara Rp350 triliun.

4. China USD20.011 miliar atau setara Rp295 triliun.

5. Hongkong USD17.741 miliar atau Rp261 triliun.