Viral Uang Pecahan Rp75.000 Tidak Bisa Dipakai Transaksi, Begini Respons Bank Indonesia
Penjelasan Bank Indonesia soal penggunaan uang khusus Rp75.000 untuk bertransaksi.
Baru-baru ini viral di media sosial TikTok, sebuah unggahan video warganet yang mempertanyakan uang Rp75.000 bisa digunakan untuk transaksi atau tidak.
- Uang Pecahan Rp75.000 Kembali Viral, Ternyata Ada Makna Tersembunyi di Balik Gambar Uang Kertas Khusus Ini
- Viral Uang Pecahan Rp75.000 Dikhawatirkan Tak Bisa Dipakai Transaksi, Ternyata Punya Sistem Pengaman Paling Canggih
- Viral Rp400 Juta Hilang, BRI: Uang Diambil Oleh Nasabah Tahun 2018 & Terjebak Investasi Bodong
- Tak Dapat Uang Baru dan Masyarakat Setrika Uang Lama, Bank Indonesia Beri Respons Begini
Mengutip dari akun TikTok @chilkidtiktok mengatakan Bank Indonesia (BI) tidak lagi mencetak uang Rp75.000 tersebut. Apalagi dia memiliki uang itu yang begitu banyak, terlihat dari unggahan fotonya.
"Bingung ini uang Rp75.000 masih bisa dipakai enggak? Apalagi pihak bank (BI) sudah enggak cetak uang Rp75.000 lagi," kata @chilkidtiktok, dikutip Kamis (18/7).
Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI, Marlison Hakim menegaskan uang Rupiah kertas pecahan Rp75.000 TE 2020 (UPK 75) merupakan alat pembayaran yang sah (legal tender) di seluruh wilayah NKRI. Hal itu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 22/11/PBI/2020.
"Kami tegaskan bahwa selain dikeluarkan sebagai uang peringatan 75 tahun Kemerdekaan RI atau uang commemorative, UPK 75 juga merupakan alat pembayaran yang dapat digunakan masyarakat dalam kegiatan transaksi sehari-hari," kata Marlison kepada merdeka.com, Kamis (18/7).
Marlison menyampaikan uang peringatan 75 tahun Kemerdekaan RI hanya dicetak dalam jumlah terbatas yaitu sebanyak 75 juta bilyet/lembar. Sesuai dengan limitasi jumlah UPK 75 yang dicetak tersebut, maka saat ini BI tidak lagi mencetak UPK 75.
Oleh karena itu, karena UPK 75 merupakan alat pembayaran yang sah, ia meminta kepada masyarakat untuk tidak menolak transaksi menggunakan uang tersebut.
Pihaknya mengimbau masyarakat tidak perlu ragu untuk menggunakan UPK 75 sebagai alat transaksi di dalam negeri.
Lebih lanjut, di dalam Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dijelaskan bahwa setiap orang dilarang menolak menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran.
"Pasal 33 ayat (2) UU Mata Uang juga menegaskan bahwa setiap orang yang menolak menerima Rupiah sebagai alat pembayaran bisa dipidana dengan pidana kurungan dan denda," tutup Marlison.
- Inilah Cara untuk Menghilangkan Bau Asap Rokok pada AC Mobil, Dijamin Berhasil
- Potret Rumah Zaman Belanda Mantan Gubernur Jabar, di Dalamnya Penuh Sejarah Bikin Merinding
- Misteri Hilangnya Air di Mars Terungkap
- Deretan Potret Kebersamaan Baim Wong dan Paula Verhoeven, Terdengar Isu Perceraian
- 8 September 1964 Bulgaria Menggelar Referendum Penghapusan Monarki, Ini Sejarahnya
-
Siti Ayu Rachma
Berita Terpopuler
-
VIDEO: Intip Lagi Momen-Momen Menyentuh Paus Fransiskus di RI, Dicium 2 Kali Imam Besar Istiqlal
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Kejutan Jokowi, Blak-blakan Sosok Faisal Basri "Pengoreksi Saat Pemerintah Tak Baik"
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Respons Jokowi, Angkat Tangan Ada 41 Kotak Kosong di Pilkada 2024 "Yaa Proses Demokrasi"
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Sampai Ngantuk, Jokowi Terpukau Aksi Martin Paes saat Timnas Indonesia 1-1 Lawan Arab
merdeka.com 06 Sep 2024 -
Resmikan Gedung Baru RSUP Wahidin Makassar, Presiden Jokowi Ingin Tekan Kematian Ibu dan Anak
merdeka.com 06 Sep 2024
