Follow
Wamenkeu nilai anggaran sertifikasi guru masih sia-sia
Merdeka.com - Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo memastikan pihaknya telah berkomitmen mengalokasikan sebesar 20 persen anggaran negara untuk pendidikan. Ini sesuai amanat Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang dasar dan pasal 49 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Namun, dia menyayangkan, hingga saat ini pemanfaatan alokasi anggaran tersebut belum maksimal.
"Sebanyak 20 persen dari Rp 2.000 triliun itu sekitar Rp 400 triliun. It's a huge money ditambah alokasi anggaran pendidikan dari setiap pemerintah daerah," ujarnya saat menyampaikan pidato kunci dalam konferensi pendidikan internasional, di Jakarta, Selasa (21/3).
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Bagaimana negara menjamin pendidikan bagi warga negara? Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
-
Dimana Presiden Prabowo menyampaikan anggaran pendidikan 2025? 'Kalau tidak salah alokasi kita dalam anggaran 2025 untuk pendidikan salah satu tertinggi, mungkin selama sejarah kita, untuk pertama kali kita sudah 20 persen,' ujar Presiden.
-
Kapan Presiden Prabowo mengukuhkan komitmennya untuk pendidikan? 'Mencerdaskan kehidupan bangsa mutlak, pendidikan bagi kita adalah prioritas yang sangat tinggi,' ujar Presiden Prabowo di hadapan para menterinya.
-
Siapa Menteri Pendidikan setelah Kemerdekaan? Pasca kemerdekaan Indonesia, jabatan menteri saat itu beberapa dijabat oleh tokoh-tokoh yang kini namanya kurang populer di buku sejarah bahkan di telinga masyarakat.Seperti Menteri Pendidikan, mungkin banyak yang menganggap Ki Hajar Dewantara sebagai sosok utama di bidang pendidikan. Tetapi jangan salah, sosok Todung Sutan Gunung Mulia ini juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan di era Kabinet Sjahrir I dan II.
-
Siapa yang dorong target RPJMN 2020-2024 tercapai? Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong agar asumsi dasar dan sasaran pembangunan pada RAPBN dapat mengejar target dalam RPJMN tersebut.
Namun, lanjutnya, bagaimana meningkatkan efesiensi dan efektivitas penggunaan anggaran tersebut?
"Masih banyak sekolah tak layak dan juga utilisasinya yang tak pas."
Dia mencontohkan, anggaran untuk sertifikasi guru tak banyak terpakai. Sebab, banyak guru tak lulus sertifikasi.
"Alokasi anggaran sertifikasi banyak yang waste karena banyak guru tak perform dan tak mendapatkan sertifikasi," katanya.
Hal tersebut, katanya, menurunkan kualitas guru. "Sudah mutu tak bagus, banyak guru hanya mau berkumpul di kota besar. Sedikit yang di daerah terpencil," katanya.
"Pemerataan dan peningkatan kualitas guru sangat penting untuk memajukan pendidikan di Indonesia."
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
DPR menolak usulan untuk mengkaji ulang dana wajib atau anggaran wajib (mandatory spending) untuk pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.
Baca Selengkapnya
Anggaran 4 persen yang tidak terserap juga bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah uang kuliah bagi sebagian mahasiswa
Baca Selengkapnya
Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim mengatakan Pagu Anggaran Kemendikbudristek TA 2025, sebesar Rp83,19 triliun belum optimal
Baca Selengkapnya
Muhadjir Effendy mengingatkan alokasi anggaran pendidikan bukanlah untuk sekolah kedinasan
Baca Selengkapnya
Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan lima kesimpulan terkait masalah anggaran pendidikan
Baca Selengkapnya
Jusuf Kalla (JK) tidak setuju rencana pemangkasan anggaran wajib (mandatory spending) untuk pendidikan sebesar 20%
Baca Selengkapnya
AHY meminta agar dana anggaran pendidikan dapat dimanfaatkan dengan baik.
Baca Selengkapnya
Misalnya ada puluhan ribu guru honorer belum diangkat jadi guru P3K. Juga ada 1,6 guru belum tersertifikasi.
Baca Selengkapnya
Tidak ada pemerintah provinsi di Papua yang mengalokasikan anggaran pendidikan lebih dari 10 persen.
Baca Selengkapnya
MK mengatakan pemerintah wajib untuk menggratiskan pendidikan dasar, mulai dari SD-SMP negeri atau swasta.
Baca Selengkapnya
Politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan, selama ini kita mengakui pentingnya guru untuk pembangunan sumber daya manusia.
Baca Selengkapnya
Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam rapat meminta adanya penambahan anggaran.
Baca Selengkapnya