Follow
Wamenkeu: Tax amnesty bukan hanya isu pajak, tapi ekonomi
Merdeka.com - Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menegaskan bahwa tax amnesty atau pengampunan pajak bukan hanya sekedar upaya untuk meningkatkan penerimaan negara.
Lebih jauh dari itu, kebijakan yang bisa mendorong dana konglomerat nasional masuk ke Indonesia tersebut diharapkan bisa menekan kesenjangan kesejahteraan lewat pembangunan infrastruktur.
"Tax amnesty itu bukan hanya isu pajak, tapi lebih isu ekonomi. Karena, bagaimana Presiden dan kabinet bisa melaksanakan Nawacita kalau APBN terbatas?" ungkap Mardiasmo, Jakarta, Selasa (3/5).
-
Bagaimana cara Kementerian ATR/BPN menyelamatkan aset negara? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset
-
Bagaimana APBN mengatur perekonomian? Fungsi stabilisasi, APBN sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan dasar perekonomian. Ini dilakukan agar kondisi perekonomian Indonesia tetap stabil dan risiko gejolak di masyarakat bisa lebih diminimalisir.
-
Siapa yang bertanggung jawab pada APBN? Fungsi otorisasi, APBN sebagai dasar dalam mengatur pendapatan dan belanja negara di setiap tahun. Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Kenapa APBN dibuat? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset dengan estimasi nilai yang terselamatkan mencapai ± Rp643,9 triliun.
-
Apa yang dimaksud dengan APBN? APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini merupakan rencana keuangan pemerintah yang mencakup semua pemasukan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran.
Diakuinya, kesenjangan ekonomi masih menjadi persoalan utama Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan indeks gini rasio Indonesia hanya turun 0,01 dari 0,42 menjadi 0,41.
"Presiden selalu menekankan pembangunan infrastruktur (khususnya di Timur) untuk menekan kesenjangan ekonomi," kata Mardiasmo.
Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty masih dibahas pemerintah bersama DPR. Ditargetkan beleid tax amnesty segera rampung sehingga bisa diterapkan Juni 2016.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Lembaga ini nantinya akan berada langsung di bawah komando Presiden.
Baca Selengkapnya
Staf Khusus Menkeu menjelaskan, adanya pengurangan anggaran Kementerian dan Lembaga lantaran APBN diprioritaskan untuk pandemi covid-19.
Baca Selengkapnya
Hal itu dikatakan Anies saat menjadi pembicara di depan para pengusaha.
Baca Selengkapnya
TKN Prabowo-Gibran menilai kritik PDI Perjuangan sebagai nalar yang salah dan bisa berdampak negatif kepada masyarakat.
Baca Selengkapnya
okowi ingin agar rencana pembangunan jangka panjang hingga menengah baik di daerah dan pusat berjalan sinkron.
Baca Selengkapnya
"Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun," Kata Presiden Joko Widodo.
Baca Selengkapnya
APBN 2025 mematok target belanja negara senilai Rp3.621,3 triliun.
Baca Selengkapnya
Permasalahan lainnya ialah potensi melebarnya defisit APBN 2025 akibat terbatasnya penerimaan negara.
Baca SelengkapnyaSekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menanggapi soal ucapan Presiden. Meskipun Presiden tak menyebut spesifik daerah yang dimaksud.
Baca Selengkapnya
Penambahan 44 kementerian ini berpotensi untuk mengancam pelaksanaan program prioritas.
Baca Selengkapnya
Ronny menyoroti kendala laten terjadi pada pergerakan ekonomi nasional.
Baca Selengkapnya
Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah pada Mei 2024 sudah mencapai Rp8.353,02 triliun.
Baca Selengkapnya