Mengenal Pemakzulan dalam Demokrasi, Bagaimana Mekanisme Hukum Menjamin Akuntabilitas Pemimpin Negara?

Sejarah Serta Latar Belakang Pemakzulan

Konsep pemakzulan memiliki sejarah yang panjang dalam perkembangan sistem pemerintahan demokratis. Beberapa hal penting mengenai sejarah dan latar belakang pemakzulan adalah sebagai berikut:

1. Pemakzulan pertama kali muncul dalam sistem parlemen Inggris pada abad ke-14 sebagai cara untuk mengawasi kekuasaan raja.
2. Di Amerika Serikat, pemakzulan diatur dalam konstitusi tahun 1787 sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan presiden.
3. Pemakzulan berfungsi sebagai bagian penting dari sistem checks and balances yang bertujuan membatasi kekuasaan eksekutif.
4. Di Indonesia, ketentuan mengenai pemakzulan baru dimasukkan dalam UUD 1945 setelah amandemen pada tahun 2001.
5. Sebelum amandemen UUD 1945, proses pemberhentian presiden di Indonesia cenderung bersifat politis tanpa adanya mekanisme hukum yang jelas.

Latar belakang diadopsinya ketentuan pemakzulan dalam konstitusi adalah untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden serta memastikan akuntabilitas pemerintahan. Pemakzulan berfungsi sebagai "rem darurat" ketika presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum yang serius.

Syarat-syarat untuk Memakzulkan Presiden

Tidak semua kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dapat dijadikan dasar untuk pemakzulan. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar proses pemakzulan dapat berlangsung. Sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945, syarat pemakzulan presiden di Indonesia meliputi:

1. Terbukti melakukan pelanggaran hukum yang terdiri dari:
2. Pengkhianatan terhadap negara
3. Korupsi
4. Penyuapan
5. Tindak pidana berat lainnya
6. Terbukti melakukan perbuatan tercela
7. Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden

Beberapa poin penting mengenai syarat pemakzulan yang perlu dicatat adalah:

1. Pelanggaran hukum harus dapat dibuktikan secara sah melalui proses peradilan
2. Perbuatan tercela harus dipahami sebagai tindakan yang melanggar norma hukum, agama, kesusilaan, atau adat
3. Tidak memenuhi syarat sebagai presiden dapat terjadi jika seseorang kehilangan kewarganegaraan atau tidak mampu secara fisik maupun mental
4. Alasan untuk pemakzulan harus berhubungan dengan pelanggaran hukum, bukan hanya karena kebijakan yang tidak populer

Syarat-syarat ini menunjukkan bahwa pemakzulan adalah langkah yang sangat serius yang hanya dapat dilakukan jika ada bukti kuat mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden. Tujuannya adalah untuk menghindari penyalahgunaan mekanisme pemakzulan demi kepentingan politik semata.

Proses Pemakzulan di Indonesia

Proses pemakzulan presiden di Indonesia melibatkan tiga lembaga negara, yaitu DPR, MK, dan MPR. Mekanisme ini diatur secara rinci dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilalui dalam proses pemakzulan presiden:

1. DPR mengajukan usulan pemberhentian presiden kepada MPR.
2. Sebelum mengajukan ke MPR, DPR harus meminta Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR.
3. Permintaan DPR kepada MK harus didukung oleh minimal 2/3 anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna.
4. MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR paling lambat 90 hari setelah permintaan diterima.
5. Jika MK memutuskan bahwa presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, DPR akan mengadakan sidang paripurna untuk meneruskan usulan pemberhentian ke MPR.
6. MPR wajib mengadakan sidang untuk memutuskan usulan DPR paling lambat 30 hari setelah menerima usulan tersebut.
7. Keputusan MPR mengenai usulan pemberhentian presiden harus diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh minimal 3/4 anggota dan disetujui oleh minimal 2/3 anggota yang hadir.

Beberapa hal penting yang perlu dicatat terkait mekanisme pemakzulan adalah:

1. Proses di MK bersifat pembuktian hukum, bukan proses politik.
2. Presiden diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dalam sidang MPR.
3. Memerlukan dukungan politik yang sangat besar untuk melakukan pemakzulan terhadap presiden.
4. Proses pemakzulan ini memerlukan waktu yang cukup lama, maksimal 120 hari.

Mekanisme yang ketat dan melibatkan tiga lembaga negara ini menunjukkan bahwa pemakzulan adalah upaya terakhir yang harus melalui serangkaian proses hukum dan politik yang panjang.

Contoh kasus Pemakzulan dapat Ditemukan Baik di Indonesia maupun di Berbagai Negara

Walaupun ketentuan mengenai pemakzulan telah diatur dalam konstitusi, pelaksanaan proses ini terhadap presiden jarang terjadi, baik di Indonesia maupun di negara lain. Ada beberapa contoh kasus pemakzulan yang pernah tercatat dalam sejarah, seperti yang terjadi di Indonesia.

Di Indonesia:

1. Presiden Soekarno mengalami pemakzulan oleh MPRS pada tahun 1967 melalui TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967.
2. Presiden Abdurrahman Wahid, yang lebih dikenal sebagai Gus Dur, dimakzulkan oleh MPR pada tahun 2001 dalam Sidang Istimewa MPR.

Perlu dicatat bahwa kedua pemakzulan tersebut terjadi sebelum amandemen UUD 1945, sehingga prosedurnya berbeda dengan ketentuan yang berlaku saat ini.

Di Amerika Serikat:

1. Presiden Andrew Johnson dimakzulkan oleh DPR pada tahun 1868, tetapi tidak dipecat karena tidak mendapatkan dukungan dua pertiga suara dari Senat.
2. Presiden Bill Clinton juga mengalami pemakzulan oleh DPR pada tahun 1998 dengan tuduhan sumpah palsu, namun gagal di Senat.
3. Presiden Donald Trump menghadapi pemakzulan dua kali oleh DPR pada tahun 2019 dan 2021, tetapi keduanya gagal di Senat.

Di negara lain:

1. Presiden Brasil, Dilma Rousseff, dimakzulkan dan dicopot dari jabatannya pada tahun 2016 akibat tuduhan manipulasi anggaran.
2. Presiden Korea Selatan, Park Geun-hye, dimakzulkan dan dicopot pada tahun 2017 karena terlibat dalam skandal korupsi.
3. Presiden Peru, Martin Vizcarra, juga dimakzulkan pada tahun 2020 dengan tuduhan korupsi.

Dari berbagai contoh yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa pemakzulan merupakan proses politik yang sangat rumit dan jarang berhasil dalam mencapai pemberhentian presiden. Hal ini menunjukkan bahwa pemakzulan dirancang sebagai mekanisme pengawasan yang seharusnya digunakan dalam situasi luar biasa.

Mengenai Pro dan Kontra Pemakzulan

Pemakzulan sebagai bagian dari mekanisme konstitusi memiliki aspek positif dan negatif yang sering menjadi bahan perdebatan. Di bawah ini adalah beberapa argumen yang mendukung dan menentang pemakzulan:

Argumen Pro Pemakzulan:

1. Berfungsi sebagai alat pengawasan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden.
2. Menjamin akuntabilitas pemerintah serta menegakkan supremasi hukum.
3. Dapat mencegah tindakan sewenang-wenang oleh presiden karena adanya ancaman pemakzulan.
4. Memberikan solusi konstitusional apabila presiden terbukti melanggar hukum.
5. Menjaga stabilitas dalam sistem pemerintahan dengan adanya prosedur pemberhentian yang terencana.

Argumen Kontra Pemakzulan:

1. Berisiko disalahgunakan oleh pihak oposisi untuk menjatuhkan presiden secara politis.
2. Memiliki potensi untuk menimbulkan ketidakstabilan politik dan pemerintahan.
3. Proses yang panjang dan kompleks dapat menghambat jalannya pemerintahan.
4. Standar pembuktian yang tinggi membuat pemakzulan menjadi sulit meskipun ada bukti pelanggaran.
5. Dapat melemahkan posisi presiden dalam sistem pemerintahan presidensial.

Meskipun terdapat argumen pro dan kontra, pemakzulan tetap dianggap sebagai mekanisme yang esensial dalam sistem demokrasi modern.

Tantangan utama adalah memastikan bahwa proses pemakzulan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan konstitusi dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik jangka pendek.

Pemakzulan dapat Memengaruhi Sistem Politik Secara Signifikan

Proses pemakzulan, baik yang berhasil maupun yang tidak, dapat memberikan pengaruh besar terhadap sistem politik suatu negara. Beberapa konsekuensi yang mungkin timbul dari pemakzulan antara lain:

1. Instabilitas politik jangka pendek akibat pergantian kepemimpinan yang tidak biasa.
2. Polarisasi politik yang semakin mendalam antara pendukung dan penentang presiden.
3. Penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara.
4. Terbentuknya preseden baru dalam praktik ketatanegaraan.
5. Penguatan atau pelemahan sistem checks and balances tergantung pada proses yang berlangsung.
6. Perubahan konstelasi politik dan penyesuaian kekuatan-kekuatan politik.
7. Reformasi sistem hukum dan politik untuk mencegah terulangnya krisis serupa di masa mendatang.

Karena dampak yang signifikan dari pemakzulan, proses ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan berlandaskan pertimbangan konstitusional yang kokoh. Pemakzulan seharusnya tidak dijadikan sebagai alat politik untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.