22 Negara Kecam Perlakuan China terhadap Minoritas Muslim Uighur
Australia, Inggris, Kanada, Prancis, Jerman dan Jepang adalah beberapa negara yang ikut menandatangani surat yang dirilis pada Rabu 10 Juli 2019.
Sebanyak 22 negara melalui duta besar masing-masing menulis surat kepada pejabat hak asasi manusia PBB. Mereka mengutuk perlakuan China terhadap warga minoritas muslim Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang, Provinsi terbarat China.
Australia, Inggris, Kanada, Prancis, Jerman dan Jepang adalah beberapa negara yang ikut menandatangani surat yang dirilis pada Rabu 10 Juli 2019.
-
Mengapa warga Uighur merasa diperlakukan tidak adil di China? Abdul mengatakan, saat ini terdapat ratusan tempat pengungsian konsentrasi yang mengelilingi pemukiman warga Uighur. Kamp konsentrasi ini diperkenalkan kepada dunia internasional sebagai pusat pendidikan. Namun kenyataannya kamp konsentrasi tersebut ditujukan untuk menghapuskan identitas agama dan bangsa Uighur serta membuat mereka lupa seorang muslim."Penerintah komunis China mengkriminalisasi praktek Islam yang normal," kata Abdul.
-
Apa yang terjadi pada warga Uighur di China yang membuat mereka terpisah dari keluarga? Abdul mengaku mendapat telepon dari kerabat di Shanghai pada September 2017. Menurut Abdul, kerabatnya itu mengabarkan bahwa adiknya diambil dari kamp konsentrasi warga Uighur di China. "Dan kemudian mereka tidak tahu tentang orang tuaku. Itu terakhir kali aku mendengar kabar dari mereka," ujar Abdul ketika menjadi narasumber pada agenda konferensi pers dan dialog publik bertemakan 'Plight of Uyghur and Current Updates' diselenggarakan oleh OIC Youth Indonesia di Marrakesh Inn Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (19/12).
-
Siapa yang menganggap pelanggaran HAM di China terhadap warga Uighur sebagai tindakan pelanggaran HAM? Presiden Organization of Islamic Conference (OIC) Youth Indonesia, Astrid Nadya Rizqita menilai banyak dugaan pelanggaran HAM dalam persoalan warga Uighur."Kalau merujuk pada HAM, kebebasan beragama, itu banyak sekali hal-hal yang melanggar HAM," kata Astrid saat menyampaikan pidato pembukaan di konferensi pers dan dialog publik bertemakan 'Plight of Uyghur and Current Updates' di Marrakesh Inn Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (19/12).
-
Bagaimana cara Indonesia bisa membantu warga Uighur di China? Menurutnya, Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip non-intervensi juga bukan berarti hanya bisa diam, tetapi dapat menerapkan mekanisme dialog ataupun diplomasi untuk ikut bersuara dalam permasalahan dunia. "Ini bukan berarti kita diam atau memalingkan kepala. Namun, bukan berarti indonesia juga langsung lantas berangkat ke sana, tapi kita dapat menggunakan mekanisme dialog dan diskusi," ujar Astrid.
-
Apa yang ditemukan di China selatan? Sebuah fosil buaya yang telah punah ditemukan dengan kondisi terpenggal di China selatan.
-
Apa yang ditemukan oleh ilmuwan di China? Ilmuwan menemukan fosil larva cacing yang hidup sekitar 500 juta tahun lalu.
Surat itu dikirim ke presiden Dewan Hak Asasi Manusia, Coly Seck, dan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet --AFP melaporkan, seperti dikutip dari The Guardian, Kamis (11/7).
Kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh Tiongkok menahan satu juta orang, sebagian besar etnis Uighur, dalam fasilitas yang mereka sebut seperti "kamp-kamp internir atau kamp konsentrasi" di Xinjiang-Uighur Autonomous Region (XUAR).
Beberapa eksil Uighur menggambarkan rekan-rekan sesama etnis mereka dan minoritas lainnya dipaksa berasimilasi agar sesuai dengan "cara hidup bangsa China."
Surat yang ditulis oleh 22 Dubes asing itu mengungkapkan keprihatinan "tentang laporan yang kredibel tentang penahanan sewenang-wenang ... serta surveilans dan pembatasan, terutama menargetkan warga Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang."
Dalam surat itu, ke-22 Dubes menyerukan China untuk "menghentikan penahanan sewenang-wenang dan memungkinkan kebebasan bergerak warga Uighur dan komunitas Muslim dan minoritas lainnya di Xinjiang."
Pejabat China menggambarkan fasilitas itu sebagai "pusat pendidikan vokasional" dan bersifat sukarela, di mana warga Uighur serta etnis minoritas lain menerima pelatihan kerja dan keterampilan.
Beijing mengatakan, fasilitas itu diperlukan untuk menjauhkan orang dari ekstremisme agama, terorisme, dan separatisme --sebuah fenomena dengan rekam jejak menahun di Xinjiang.
Para duta besar, termasuk diplomat dari seluruh Uni Eropa dan Swiss, meminta agar surat itu menjadi dokumen resmi Dewan Hak Asasi Manusia PBB, yang akan mengakhiri sesi Majelis ke-41 di Jenewa pada Jumat 11 Juli 2019.
Para diplomat jarang mengirim surat terbuka ke Dewan HAM PBB yang beranggotakan 47 negara untuk mengkritik catatan hak asasi manusia pada sebuah negara.
Tetapi, langkah itu mungkin merupakan satu-satunya pilihan yang tersedia untuk menyoroti isu di Xinjiang.
Namun, respons konkret dari dewan diperkirakan berujung mentah, dengan China kemungkinan memiliki dukungan yang cukup untuk memveto resolusi.
Reporter: Rizki Akbar Hasan
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Tiongkok Disebut Paksa Install Malware ke Turis, Data Pribadi Terlacak
Mahathir: Ketika China Miskin Kita Takut, Mereka Kaya Kita Semakin Takut
MUI, Muhammadiyah, dan NU akan Kunjungi Muslim Uighur di Xinjiang
Ulama Asosiasi Islam China: Tidak Ada Pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur
Turki Kutuk China atas Penyiksaan dan Cuci Otak Politik di Xinjiang
China Ajak Dubes Indonesia Lihat Langsung Kehidupan Muslim Uighur