Bos Mossad Israel Ancam Keluarga Jaksa Mahkamah Internasional Soal Kejahatan Perang di Gaza

Pimpinan Badan Intelijen Israel (Mossad) disebut mengancam jaksa Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terkait penyelidikan kejahatan perang Israel di Jalur Gaza, Palestina.

Dilansir The Guardian, Direktur Mossad, Yossi Cohen, diduga terlibat dalam upaya rahasia untuk menekan Kepala Jaksa Mahkamah Pidana Internasional, Fatou Bensouda, agar menghentikan penyelidikan kejahatan perang di Palestina.

Kontak rahasia antara Cohen dan Bensouda berlangsung beberapa tahun sebelum keputusan Bensouda untuk memulai penyelidikan formal mengenai dugaan kejahatan perang di wilayah Palestina yang diduduki.

Investigasi yang dimulai pada 2021 ini memuncak pekan lalu ketika penerus Bensouda, Karim Khan, mengajukan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant atas kejahatan perang di Gaza.

Operasi rahasia Cohen dilakukan saat ia menjabat sebagai Direktur Mossad. 

Aktivitas ini disetujui otoritas tinggi di Israel dengan dalih ICC mengancam akan menuntut personel militer Israel, menurut seorang pejabat senior Israel.

Sumber lain mengungkapkan, Mossad berupaya mengkompromikan Bensouda atau membuatnya lebih kooperatif terhadap tuntutan Israel. Cohen, sebagai salah satu sekutu terdekat Netanyahu, memimpin operasi ini selama hampir satu dekade untuk melemahkan Mahkamah Internasional. Empat sumber mengonfirmasi bahwa Bensouda memberi tahu sekelompok kecil pejabat senior Mahkamah Internasional tentang upaya Cohen yang semakin gigih dan mengancam.

Bensouda dilaporkan mengatakan kepada Mahkamah Internasional bahwa Cohen beberapa kali menekannya untuk menghentikan penyelidikan kejahatan perang di Palestina. Cohen diduga berkata, "Anda harus membantu kami dan biarkan kami melindungi Anda. Anda tidak ingin terlibat dalam sesuatu yang dapat membahayakan keamanan Anda atau keluarga Anda."

Mossad juga mengawasi keluarga Bensouda dan memperoleh rekaman rahasia suaminya.

Informasi ini digunakan untuk mencoba mendiskreditkan Bensouda. 

Namun, upaya ini tidak berhasil meyakinkan sekutu Israel tentang pentingnya materi tersebut.

Penyelidikan bersama yang dilakukan oleh Guardian, +972 Magazine, dan Local Call mengungkapkan bahwa badan intelijen Israel telah melakukan operasi rahasia melawan Mahkamah Internasional selama hampir satu dekade. Juru bicara kantor Perdana Menteri Israel membantah tuduhan ini, menyebutnya palsu dan tidak berdasar. Cohen dan Bensouda menolak memberikan komentar.

Dalam upaya Mossad, Israel mendapat dukungan dari mantan Presiden Republik Demokratik Kongo, Joseph Kabila, yang berperan mendukung plot tersebut. Kepala Jaksa Mahkamah Internasional saat ini, Karim Khan, memperingatkan bahwa ia tidak akan ragu untuk mengadili upaya menghalangi, mengintimidasi, atau mempengaruhi pejabat Mahkamah Internasional.

Upaya Cohen mengancam atau menekan Bensouda dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap penyelenggaraan peradilan menurut Statuta Roma, perjanjian sebagai dasar berdirinya Mahkamah Internasional. Meski juru bicara Mahkamah Internasional menolak mengomentari tuduhan spesifik, mereka mengatakan kantor Imran Khan telah menjadi sasaran beberapa bentuk ancaman.

Mahkamah Internasional pertama kali mengambil tindakan terhadap pemimpin negara sekutu AS dan Eropa yaitu Netanyahu dan Gallant, yang disebut melakukan kejahatan perang termasuk menyerang warga sipil dan menggunakan kelaparan sebagai metode peperangan. Penyelidikan Mahkamah Internasional dimulai pada 2015 ketika Bensouda memutuskan membuka pemeriksaan pendahuluan di Palestina. Israel, yang menolak otoritas Mahkamah Internasional, marah atas keputusan ini dan berusaha membubarkan pengadilan tersebut.

Cohen mulai mengoordinasikan upaya melawan Mahkamah Internasional setelah Bensouda membuka penyelidikan awal pada 2015. Interaksi pertama Cohen dengan Bensouda terjadi pada konferensi keamanan di Munich pada 2017. Setelah pertemuan ini, Cohen terus mendekati Bensouda dalam berbagai kesempatan, termasuk di kamar hotel Manhattan pada 2018 saat Bensouda bertemu Kabila.

Tidak jelas mengapa Kabila membantu Cohen, namun hubungan mereka terungkap pada 2022 ketika Cohen melakukan serangkaian perjalanan rahasia ke Kongo. Kabila memainkan peran pendukung penting dalam operasi Mossad melawan Bensouda. Upaya diplomatik oleh Israel dan pemerintahan Trump di AS juga bertujuan memberikan tekanan terhadap Bensouda.

Pada 2021, majelis praperadilan Mahkamah Internasional mengonfirmasi yurisdiksi pengadilan atas Palestina, dan Bensouda mengumumkan penyelidikan penuh. Penyelidikan ini kini mendapat urgensi baru setelah agresi brutal Israel di Gaza yang dimulai pada 7 Oktober 2023.

Sumber yang mengetahui operasi Cohen menyebut bahwa fakta dipilihnya Cohen sebagai utusan tidak resmi menunjukkan intimidasi terhadap Bensouda. Upaya ini, bagaimanapun, gagal.