Ini tanggapan Kemlu soal ganti nama Laut China Selatan jadi Natuna

Rencana penggantian nama itu disampaikan Ketua Tim Satgas 115 yang menangani penangkapan ikan ilegal.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan beberapa waktu lalu mengungkap rencana pemerintah mengganti nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna.

Mendengar hal tersebut, Kementerian Luar Negeri Indonesia merasa masih ada hal yang harus dipikirkan sebelum usulan itu diajukan ke PBB.

"Kita masih bahas, karena masih ada wilayah yang tumpang tindih dan harus segera diselesaikan di Natuna," ucap Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir dalam jumpa pers, Jakarta, Kamis (25/8).

Koordinasi yang dilakukan Luhut tak hanya dengan kementerian-kementerian di bawah Kemko Kemaritiman. Luhut menyampaikan, dia juga sudah berbicara dan melibatkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam hal ini.

"Ya kita lagi usulkan. Kita lihat lah," ujar Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Istana beberapa hari lalu.

Menurut dia, usulan tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, Laut China Selatan memang berada pada wilayah Indonesia, tepatnya Natuna.

"Ya kan dari sejarahnya itu juga itu memang Laut Natuna. Biar lebih konkret lah ya, kita punya itu gitu," jelas Luhut.

Rencana perubahan nama ini sudah diungkapkan Ketua Tim Satgas 115, Achmad Santosa yang bertugas memerangi penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Bahkan proposal rencana perubahan nama laut itu akan didorong ke Perserikatan Bangsa-Bangsa.