Ketidakjelasan batas maritim bikin nelayan lokal sulit cari ikan

Ketidakjelasan batas maritim bikin nelayan lokal sulit cari ikan. Proses penyelesaian delimitasi batas wilayah maritim Indonesia dengan sepuluh negara tetangga telah memunculkan ketegangan tersendiri. Ada beberapa hal yang dinilai menjadikan delimitasi tersebut belum selesai hingga sekarang.

Proses penyelesaian delimitasi batas wilayah maritim Indonesia dengan sepuluh negara tetangga telah memunculkan ketegangan tersendiri. Ada beberapa hal yang dinilai menjadikan delimitasi tersebut belum selesai hingga sekarang.

"Kompleksitas delimitasi disebabkan oleh tiga hal antara lain batas laut teritorial, batas landas kontinen, serta batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Ketiga hal tersebut menyebabkan tidak jelasnya batas maritim Indonesia dengan India, Singapura, Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timur Leste dan Australia," kata ujar Peneliti Bidang Perkembangan Politik Internasional, Awani Irewati, dalam acara National Seminar on Maritime Border Resource Management, di Gedung Widya Graha, LIPI, Jakarta Selatan, Selasa (14/2).

Dampak dari ketidakjelasan batas wilayah perairan tersebut bisa dirasakan langsung oleh masyarakat terutama nelayan di perbatasan yang tangkapannya telah terkuras oleh kapal asing pencari ikan. Selain itu keamanan para nelayan lokal juga tidak terjamin saat mencari ikan di wilayah perbatasan.

Berdasarkan hal tersebut, Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) menawarkan beberapa strategi sebagai penyelesaian agar dapat dicapai pengelolaan sumber daya maritim yang lebih baik.

"Langkah yang dapat dilakukan antara lain, memprioritaskan penyelesaian delimitasi batas maritim, lalu membuat ad hoc yang mengatur hak nelayan asli mencari ikan di wilayah sengketa tanpa ada ancaman dari aparat kedua negara, meningkatkan pengawasan kegiatan ilegal, melibatkan masyarakat secata aktif dalam mengelola sumber daya alam serta menegakkan hukum tegas soal pelanggaran di laut," ungkap Irewati.

Dari lima tahap tersebut, pastinya yang paling penting adalah penegakkan hukum terhadap pelaut asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal.

"Meski sudah ada gebrakan seperti tenggelamkan kapal tetapi jika di lapangan masih belum ada kejelasan proses hukum. Apabila ada TNI yang sudah menangkap nelayan asing tidak ada kejelasan instruksi sehingga kemudian mereka dilepaskan begitu saja," paparnya.

Baca juga:
Lamanya proses delimitasi bikin pencurian ikan marak di Natuna
Curhat Menteri Susi: Saya orang lapangan, bosan di kantor terus
Dubes AS puji langkah Menteri Susi cegah penangkapan ikan ilegal
Menteri Susi telurkan aturan hapus perbudakan awak kapal di laut RI
Menteri Susi: Indonesia sangat serius tangani kejahatan di lautan