Malaysia Larang Kapal Israel Berlabuh, Tegaskan Solidaritasnya dengan Gaza

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim kemarin mengumumkan negaranya akan segera melarang kapal perusahaan pelayaran Israel, Zim, bersandar di pelabuhan Malaysia.

"Pemerintah Malaysia memutuskan untuk memblokir dan melarang perusahaan pelayaran berbasis Israel, Zim, untuk berlabuh di setiap pelabuhan Malaysia," ungkap Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam pernyataannya di media sosial.

"Kementerian Perhubungan akan segera bertindak dengan memberlakukan larangan permanen terhadap perusahaan ini dengan segera."

Anwar juga menyebutkan pada 2002, Kabinet Malaysia mengizinkan kapal dari Zim untuk berlabuh di Malaysia, dan pada tahun 2005, Kabinet memberi izin Zim untuk mendarat di Malaysia, tetapi sekarang pemerintah telah memutuskan untuk membatalkan semua keputusan sebelumnya tentang perusahaan pengiriman Zim.

"Sanksi ini sebagai respons terhadap tindakan Israel yang mengabaikan prinsip kemanusiaan dan melanggar hukum internasional melalui pembantaian dan kebrutalan berkelanjutan terhadap Palestina," demikian pernyataan perdana menteri Malaysia, seperti dilansir laman the Cradle.

Selain itu, Malaysia juga akan melarang kapal yang dalam perjalanan ke Israel untuk memuat kargo di Malaysia.

Ibrahim meyakinkan larangan ini tidak akan memengaruhi aktivitas perdagangan negara tersebut.

Kapal-kapal Israel juga menjadi target serangan oleh Yaman. Pada 26 November, pasukan bersenjata Yaman meluncurkan serangan drone terhadap kapal Zim di Laut Merah.

Karena ancaman dan serangan oleh Yaman, perusahaan pelayaran Israel memutuskan untuk mengubah rute pengiriman mereka untuk menghindari melewati Selat Bab al-Mandab, dan memilih rute yang lebih panjang mengitari benua Afrika.

"Mengingat ancaman terhadap transit yang aman dari perdagangan global di Laut Arab dan Laut Merah, Zim mengambil tindakan proaktif sementara untuk memastikan keamanan kru, kapal, dan kargo pelanggannya dengan mengubah rute beberapa kapalnya," bunyi pernyataan Zim.

Menanggapi ancaman Yaman di Laut Merah terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Israel, AS telah meluncurkan koalisi multinasional "untuk menegakkan prinsip dasar kebebasan navigasi." Negara-negara yang membentuk koalisi ini termasuk negara-negara Arab dan asing, serta beberapa negara lain yang memilih untuk tetap tidak disebutkan namanya.