ASN WFH Bukan Solusi, Warga Tagih Kebijakan Jangka Panjang Pemerintah Atasi Polusi di Jakarta
Kualitas udara di wilayah DKI Jakarta masih tergolong buruk dan tak sehat pada Rabu (23/8).
Kualitas udara di DKI Jakarta masih buruk setelah tiga hari diberlukan WFH bagi ASN.
ASN WFH Bukan Solusi, Warga Tagih Kebijakan Jangka Panjang Pemerintah Atasi Polusi di Jakarta
Kualitas udara Jakarta pada 23 Agustus 2023 berada di tingkat polusi udara tinggi dan tidak sehat. Artikel ditulis reporter magang program kampus merdeka: M Fhandra H Pemberlakuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) memasuki hari ketiga sejak diberlakukan Senin (21/8) kemarin. Kebijakan diberlakukan pemerintah DKI Jakarta untuk mengurasi polusi udara nyatanya masih belum menunjukkan perubahan. Kualitas udara di wilayah DKI Jakarta masih tergolong buruk dan tak sehat pada Rabu (23/8).
Berdasarkan data diperoleh dari Indeks Kualitas Udara (AQI) Jakarta, kualitas udara ibu kota pada hari ketiga penerapan WFH bagi PNS, berada di angka 156 dengan tingkat polusi udara tinggi dan tidak sehat.
Jakarta Kota Kelima Paling Polusi di Dunia
Angka itu menjadikan DKI Jakarta sebagai kota kelima paling berpolusi di dunia setelah Kota Doha, Qatar.
Warga Nilai Kualitas Udara Jakarta Buruk karena Penggunaan Kendaraan Pribadi Masih Tinggi
Salah satu warga, Arfin (32) mengatakan, buruknya kualitas udara Jakarta disebabkan karena tingkat mobilitas masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi masih tergolong tinggi. Selain itu, pabrik-pabrik yang mengeluarkan emisi karbon juga menjadi faktor semakin rendahnya kualitas udara ibu kota. "Menurut saya, ya karena banyaknya kendaraan pribadi yang digunakan warga ketimbang transportasi publik," kata Arfin ditemui Rabu (23/8).
Kebijakan WFH Bukan Solusi Atasi Polusi
Perihal kebijakan kerja dari rumah bagi PNS menurut Arfin, merupakan aksi tanggap Pemprov DKI Jakarta menyikapi kualitas buruk di ibu kota. Pegawai swasta ini menilai butuh kebijakan lebih konkret dari Pemprov DKI Jakarta yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 17/2023 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN, yang Berkantor di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tersebut.
Kebijakan WFH Pencegahan Sementara
Menurut seorang mahasiswi bernama Eli (22), kebijakan WFH bagi PNS DKI Jakarta tersebut hanya bersifat pencegahan sementara dalam mengatasi buruknya polusi di ibu kota. Eli mengatakan, harus ada kebijakan yang total untuk mengatasi buruknya udara di Jakarta. Kebijakan itu seperti pengintegrasian moda transportasi massal yang lebih efektif dan efisien di beberapa tempat.
Selain itu Eli menambahkan, diperlukan sosialisasi edukasi kepada warga tentang pentingnya menggunakan transportasi publik guna menjaga kualitas udara ibu kota. "Percuma juga kalau udara Jakarta sudah bersih, terus mereka (PNS) kerja dari kantor lagi, artinya kan masalahnya muter di situ aja terus. Ya, lebih baik ada kebijakan jangka panjang yang mengatur tentang ini. Kayak, integrasi transportasi publik yang efektif, dan sosialisasi ke masyarakat gitu sih," kata Eli, salah satu mahasiswi perguruan tinggi di Jakarta ini.Warga Rasakan Udara Buruk
Namun Arfin dan Eli, sejauh ini belum ada efek khusus yang menyebabkan sakit karena buruknya kualitas udara Jakarta. Hanya saja, saat menghirup udara terasa tak sedap dihirup. Sebagai warga ibu kota, mereka berharap udara di langit Jakarta kembali baik, sehingga semua orang bisa mobilitas di luar rumah dengan nyaman. "Tapi, paling pas napas tuh kayak enggak enak aja, terasa enggak bersih di hidung gitu," ujar Arfin.