DPRD DKI Bakal Mulai Bahas APBD 2021 di Cisarua, Dimulai Pekan Ini
Sementara untuk membahas KUA-PPAS, Taufik mengatakan pembatasan 50 persen tidak bisa diterapkan.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik memastikan pembahasan APBD 2021 dimulai Kamis (5/11). Rapat akan digelar di Cisarua, Jawa Barat.
"Besok itu KUA-PPAS, hari Kamis di Cisarua," ujar Taufik, Selasa (3/11).
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
Dia mengatakan, pembahasan kebijakan umum APBD prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) sengaja kembali digelar di luar Jakarta mengingat status Jakarta masih Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi. Dalam kebijakan PSBB transisi, maksimal kapasitas orang dalam gedung hanya 50 persen.
Sementara untuk membahas KUA-PPAS, Taufik mengatakan pembatasan 50 persen tidak bisa diterapkan.
"Iya karena di sini tidak memadai, tetap masih 50 persen. Ini anggota dewan saja 56 kalau ditambah SKPD bisa ratusan, enggak cukup," tuturnya.
Politikus Gerindra itu menargetkan, pembahasan untuk APBD 2021 akan selesai pada akhir tahun 2020. "Sampai Desember. Insya allah cukup waktu."
Berdasarkan Permendagri 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, kepala daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 hari sebelum satu bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD.
Penjelasan dan dokumen pendukung antara lain nota keuangan RKPD, KUA-PPAS. Rancangan peraturan daerah tentang APBD diajukan dalam bentuk hardcopy dan dalam bentuk softcopy.
Kepala daerah yang tidak mengajukan rancangan Peraturan daerah tentang APBD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan selama 6 bulan.
Baca juga:
APBD-P DKI Diusulkan Rp63,23 Triliun, FITRA Nilai Target yang Terlalu Optimis
Banggar DPRD DKI Usulkan APBD Perubahan 2020 Naik Jadi Rp63,23 Triliun
Penyertaan Modal Daerah Paling Banyak Dipangkas di APBD-P DKI 2020
DPRD dan Pemprov DKI Kembali Rapat APBD-P 2020 di Puncak Bogor
Pembahasan APBD-P DKI di Puncak Dinilai Rawan Anggaran Siluman