DPRD DKI Harap Pemprov Penuhi Kebutuhan Perut Warga Saat PSBB Tahap Dua
Dinas Sosial DKI belum merespons mengenai rincian distribusi bansos untuk PSBB tahap dua.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengingatkan Pemprov DKI mendistribusikan bantuan sosial secara tepat sasaran. Terlebih DPRD telah mengalihkan anggaran kegiatan sebesar Rp256,5 miliar untuk penanganan Covid-19.
Prasetyo menuturkan, bantuan yang diberikan kepada warga jangan hanya berbentuk penunjang kesehatan seperti cairan antiseptik, masker dan sabun. Menurut politikus PDIP itu, kebutuhan perut hal utama.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Kapan Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR? Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa pada 2011 lalu.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kapan Angelina Sondakh menjadi anggota DPR? Setelah itu, ia memutuskan untuk terjun ke dunia politik dan berhasil terpilih menjadi Anggota DPR RI selama dua periode berturut-turut, yaitu periode 2004–2009 dan 2009–2014, melalui Partai Demokrat.
"Kita lengkapi sanitizer, masker, ventilator, tetapi kita lupa perut. Nah kalau lapar, dikhawatirkan mereka mencari dengan hal negatif," kata Prasetyo, Selasa (28/4).
Sementara itu, Dinas Sosial DKI belum merespons mengenai rincian distribusi bansos untuk PSBB tahap dua.
Alihkan Anggaran
Diketahui DPRD mengalihkan sejumlah anggaran kegiatan tahun 2020 untuk penanganan Covid-19. Keputusan ini diambil dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab).
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, efisiensi anggaran dilakukan pada semua kegiatan kunjungan kerja alat kelengkapan dewan (AKD), Sosialisasi Perda, dan Reses. Nilai realokasi yang disepakati sebesar Rp 256,5 miliar.
"Karena kita ikut perihatin, dan ini bentuk support kita dalam penanganan wabah Covid-19 ini. Karena itu semua kegiatan AKD kita nol-kan," ujar Prasetyo, Senin (27/4).
Para pimpinan fraksi dan komisi di DPRD DKI Jakarta turut menyepakati efisiensi untuk realokasi anggaran pada kegiatan reses, pembahasan Bapemperda, pembahasan Banggar, pembahasan Pansus, pembahasan Bamus, pembahasan Badan Kehormatan, kunjungan kerja Komisi, kunjungan kerja sister city, dan penyelenggaraan kegiatan pimpinan.
Politikus PDIP itu menyampaikan, realokasi tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen DPRD DKI Jakarta dalam mendukung penanganan dan pemulihan atas dampak pandemi Covid-19. Disaat yang sama DPRD DKI Jakarta juga memutuskan untuk menghentikan sejumlah kegiatan, sehingga pengalihan anggaran diharapkan lebih produktif dan bermanfaat bagi warga yang membutuhkan.
"Apalagi perekonomian warga Jakarta yang terimbah Covid-19 ini semakin menurun. Kita sebagai wakil rakyat sudah harus berperan. Karena itu saya meminta pengalihan alokasi anggaran yang ada di Komisi A, B, C, D, E itu dialihkan buat penanganan Covid-19," ungkapnya.
Ia berharap, jajaran eksektif sebagai eksekutor dari realokasi anggaran kegiatan DPRD DKI dapat memastikan bahwa distribusi bantuan sosial dilakukan tepat sasaran, dan peristiwa kesalahan pemberian pada warga yang tak berhak kembali terulang.
"Karena kemarin ada anggota DPRD yang dapat bantuan, itu tidak boleh. Data (penerima) harus disisir lagi," tandasnya.