DPRD DKI Minta Pemprov Anggarkan Program Makan Bergizi Gratis Prabowo ke APBD
Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menganggarkan dana untuk program makan bergizi gratis Prabowo
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco, meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menganggarkan dana untuk program makan bergizi gratis milik Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Hal ini disampaikan Baco merespons rencana penambahan anggaran untuk subsidi pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Jakarta 2024.
- DPR Akui PPN 12 Persen untuk Biayai Program Prabowo, Salah Satunya Makan Bergizi Gratis
- Program Makan Bergizi Gratis, Prabowo: Uang Beredar Rp8 miliar per Desa Tiap Tahun
- Cawabup Jaro Ade Bagikan Makan Siang Gratis di Bogor: Selaras dengan Program Prabowo-Gibran
- PDIP Tak Yakin Pemerintah Prabowo Lanjutkan IKN: Program Makan Gratisnya Rp 70 Triliun
"Fraksi Golkar mendorong Pemprov DKI Jakarta menganggarkan untuk program makan bergizi gratis menyesuaikan dengan program pemerintah pusat yang telah diuji coba. Salah satunya adalah pemberian susu gratis," kata Baco dalam keterangannya, dikutip Jumat (9/8).
Menurut Baco, program makan bergizi gratis menjadi salah satu upaya untuk menekan semakin banyaknya anak-anak yang menderita gagal ginjal akibat pola makan dan minum yang salah.
Lebih lanjut, Baco menyatakan Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta juga menyetujui penambahan anggaran untuk bantuan sosial (bansos) pendidikan, antara lain program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
"Penambahan tersebut (anggaran KJP dan KJMU) sangat bermanfaat bagi para pelajar tidak mampu yang bersekolah di sekolah-sekolah swasta dan juga madrasah atau yang setingkat dengan itu," jelasnya.
Meski begitu, Baco menilai penambahan anggaran untuk KJP dan KJMU juga harus dibarengi dengan memperluas penerima manfaat.
Anggaran Jaring Pengaman Sosial
Diketahui, Pemprov DKI Jakarta memiliki anggaran sebesar Rp18,2 triliun sebagai social safety net atau jaring pengaman sosial bagi warga Jakarta.
Sosial safety net itu meliputi berbagai bentuk bantuan sosial (bansos) yang tujuannya untuk menjaga, membina, dan meningkatkan taraf hidup warga DKI Jakarta.
Hal itu disampaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di acara penyuluhan pencegahan narkoba pelajar se-Jakarta di Gedung PKK Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2024).
"Kami laporkan bahwa DKI Jakarta memiliki anggaran kurang lebih Rp 18,2 triliun itu untuk menjaga, membina, sosial savety net," kata Heru.
Menurutnya, anggaran itu salah satunya dikucurkan untuk program bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Mahasiswa Unggul (KJMU).
"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan anggarannya yang dibutuhkan Rp 2 triliun untuk Kartu Jakarta Pintar. Tahun ini DKI menambah dana Kartu Jakarta Pintar Rp 200 miliar," ungkap Heru.
Oleh sebab itu, Heru menegaskan tidak segan mencabut bantuan KJP dan KJMU pelajar, apabila kedapatan merokok, tawuran, narkoba, hingga main judi online (judol).
"Bagi adik-adik yang kedapatan merokok, termasuk rokok elektrik, itu akan saya cabut Kartu Jakarta Pintar-nya. Bagi pelajar yang tawuran saya akan cabut Kartu Jakarta Pintarnya," kata Heru.