DPRD DKI Minta Pemprov Anggarkan Program Makan Bergizi Gratis Prabowo ke APBD
Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menganggarkan dana untuk program makan bergizi gratis Prabowo
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco, meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menganggarkan dana untuk program makan bergizi gratis milik Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Hal ini disampaikan Baco merespons rencana penambahan anggaran untuk subsidi pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Jakarta 2024.
- Ini Hasil Pertemuan Sri Mulyani dan Prabowo Subianto, Tak Bahas Program Makan Bergizi Gratis
- Pemerintah Anggarkan Rp10 Miliar untuk Promosi Program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran
- Ternyata, Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Berbeda Tiap Daerah
- PDIP Tak Yakin Pemerintah Prabowo Lanjutkan IKN: Program Makan Gratisnya Rp 70 Triliun
"Fraksi Golkar mendorong Pemprov DKI Jakarta menganggarkan untuk program makan bergizi gratis menyesuaikan dengan program pemerintah pusat yang telah diuji coba. Salah satunya adalah pemberian susu gratis," kata Baco dalam keterangannya, dikutip Jumat (9/8).
Menurut Baco, program makan bergizi gratis menjadi salah satu upaya untuk menekan semakin banyaknya anak-anak yang menderita gagal ginjal akibat pola makan dan minum yang salah.
Lebih lanjut, Baco menyatakan Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta juga menyetujui penambahan anggaran untuk bantuan sosial (bansos) pendidikan, antara lain program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
"Penambahan tersebut (anggaran KJP dan KJMU) sangat bermanfaat bagi para pelajar tidak mampu yang bersekolah di sekolah-sekolah swasta dan juga madrasah atau yang setingkat dengan itu," jelasnya.
Meski begitu, Baco menilai penambahan anggaran untuk KJP dan KJMU juga harus dibarengi dengan memperluas penerima manfaat.
Anggaran Jaring Pengaman Sosial
Diketahui, Pemprov DKI Jakarta memiliki anggaran sebesar Rp18,2 triliun sebagai social safety net atau jaring pengaman sosial bagi warga Jakarta.
Sosial safety net itu meliputi berbagai bentuk bantuan sosial (bansos) yang tujuannya untuk menjaga, membina, dan meningkatkan taraf hidup warga DKI Jakarta.
Hal itu disampaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di acara penyuluhan pencegahan narkoba pelajar se-Jakarta di Gedung PKK Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2024).
"Kami laporkan bahwa DKI Jakarta memiliki anggaran kurang lebih Rp 18,2 triliun itu untuk menjaga, membina, sosial savety net," kata Heru.
Menurutnya, anggaran itu salah satunya dikucurkan untuk program bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Mahasiswa Unggul (KJMU).
"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan anggarannya yang dibutuhkan Rp 2 triliun untuk Kartu Jakarta Pintar. Tahun ini DKI menambah dana Kartu Jakarta Pintar Rp 200 miliar," ungkap Heru.
Oleh sebab itu, Heru menegaskan tidak segan mencabut bantuan KJP dan KJMU pelajar, apabila kedapatan merokok, tawuran, narkoba, hingga main judi online (judol).
"Bagi adik-adik yang kedapatan merokok, termasuk rokok elektrik, itu akan saya cabut Kartu Jakarta Pintar-nya. Bagi pelajar yang tawuran saya akan cabut Kartu Jakarta Pintarnya," kata Heru.
- Manusia Purba Gunakan Anak Panah Beracun Saat Berburu 54.000 Tahun Lalu, Mangsa Lebih Mudah Dilumpuhkan
- Mengenal Janis Rosalita Suprianto, Atlet Selam Kebanggaan Jawa Timur yang Dijuluki The Golden Mermaid
- Laparoskopi Bisa Jadi Pilihan untuk Atasi Masalah GERD
- Potret Mahalini Pulang Kampung ke Bali, Cantik Banget saat Buat Kue di Dapur & Ternyata Disusul Adik-adik Rizky Febian
- Momen IShowspeed Diberi Batik Dibilang Khas Malaysia, Langsung Cari Tahu Ternyata Asal Indonesia
Berita Terpopuler
-
Jokowi Tak Mau Buru-Buru Teken Kepres Pemindahan IKN, Ternyata Ini Alasannya
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Bahlil Minta Jokowi Naikkan Gaji PNS Kementerian ESDM, Ini Alasannya
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Presiden Jokowi Heran Urus Izin PLTP Memakan Waktu 6 Bulan: Saya Sendiri Tidak Kuat Menunggu Selama Itu
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Jokowi soal Belum Terbitkan Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN: Ini Bukan Pindah Rumah
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Jokowi: Lamanya Waktu Perizinan Memulai Konstruksi Energi Panas Bumi, Jadi Problem Investor
merdeka.com 18 Sep 2024