Fadli Zon minta KPK tak hanya usut korupsi di DPR, Sumber Waras juga
Fadli Zon minta KPK juga ungkap kasus korupsi yang ada di eksekutif.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membidik dua anggota Komisi V DPR yang berpotensi menjadi tersangka baru dalam kasus dugaan suap APBN 2016 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) untuk proyek jalan di Maluku dan daerah lain.
KPK menyebutkan dua anggota DPR itu adalah Musa Zainuddin dan Andi Taufan Tiro. Musa Zainuddin merupakan anggota Komisi V dari Fraksi PKB sekaligus Ketua DPW PKB Lampung dan Andi Taufan Tiro adalah anggota Komisi V DPR dari Fraksi PAN yang juga Wakil Ketua Umum DPP PAN Bidang Infrastruktur.
Menanggapi itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk mengusut kasus tersebut.
"Kita hargai proses di KPK. Kita serahkan kasus itu ke KPK," kata Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/3).
Akan tetapi, kata Fadli, KPK seharusnya tak saja membidik kasus korupsi di DPR tetapi juga di pemerintahan. Menurut dia, kasus dugaan korupsi RS Sumber Waras sama sekali tidak diperhatikan oleh KPK.
"Tapi sekali lagi jangan hanya menyoroti korupsi di DPR saja dong tapi di ekskutif juga. Yang korupsi di DPR kan itu personal. Termasuk Sumber Waras. Masa yang ini sedetail-detailnya, KPK macam apa itu," pungkas Fadli.
Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) terseret dalam kasus dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras. Namun KPK sejauh ini belum melihat adanya tindak pidana dalam pembelian lahan tersebut.
Baca juga:
Kalah dari KPK di praperadilan, MAKI gugat BPK soal Sumber Waras
Ngototnya Ahmad Dhani tuding Ahok terbelit kasus korupsi
Dhani gunakan gerakan Turn Back Ahoax untuk serang Jokowi-Ahok
Survei: Hanya 12,8 persen yang percaya Ahok korupsi Sumber Waras
Dukun gelar ritual di KPK, asap kemenyan mengepul
Tak cuma kasus Sumber Waras, MAKI sudah lima kali gugat KPK
PN Jaksel tolak praperadilan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras
-
Apa yang menjadi status Karna Suswandi di mata KPK? Yang jelas Kami tidak masuk di dalam Ranah politik Jadi kalau memang itu Boleh atau tidak boleh bisa atau tidak bisa. Maka itu tentunya dikembalikan oleh KPU ya sebagai lembaga yang akan menentukan statusnya yang bersangkutan
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Bagaimana KPK menindaklanjuti status tersangka Karna Suswandi? Jadi silahkan dikoordinasikan atau ditanyakan dengan KPU dulu tapi yang jelas dari kami akan tetap terus berjalan proses penyidikannya
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023