Kadinkes DKI Datangi Ombudsman: Bukan Pemanggilan, Soal Distribusi Vaksin Covid-19
Ombudsman memanggil Kadinkes DKI terkait peristiwa vaksin untuk Helena Lim, melalui mekanisme pemeriksaan atas prakarsa sendiri (own motion investigation) tanpa menunggu laporan dari masyarakat.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti memenuhi panggilan Ombudsman Jakarta terkait kasus Selebgram Helena Lim mendapat vaksin Covid-19 tahap awal.
Widyastuti menyatakan dirinya diminta menjelaskan proses distribusi vaksin di Ibukota.
-
Apa yang Ombudsman RI ungkapkan tentang Puskesmas di Indonesia? Ombudsman RI mengungkapkan 4.770 puskesmas di Indonesia tidak memiliki sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang lengkap. Jumlah tersebut setara dengan 45,64 persen dari 10.454 puskesmas yang ada di Indonesia.
-
Bagaimana cara Pemilu menjaga integritas demokrasi? Pemilu yang bersih, adil, dan transparan menjadi kunci utama untuk menjaga integritas demokrasi dan meyakinkan masyarakat akan keabsahan hasilnya.
-
Bagaimana Pemilu di Indonesia membantu menjaga integritas demokrasi? Pemilu juga memiliki peran penting dalam menjaga integritas demokrasi suatu negara. Melalui Pemilu yang transparan dan berkualitas, kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dapat terjaga, dan masyarakat dapat merasa bahwa suara mereka benar-benar didengar dan diwakili oleh pemimpin yang dipilih.
-
Kapan Pemilu Susulan di Demak digelar? Pada Sabtu (24/2) kemarin, pemilu susulan digelar di lokasi terdampak banjir besar Demak.
-
Apa yang dilakukan KPK terhadap Helmut Hermawan? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Direktur PT Cipta Lampia Mandiri (PT CLM) Helmut Hermawan dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
-
Bagaimana Ombudsman melakukan kajian tentang Puskesmas? Ombudsman melakukan kajian lebih dalam di kota dan kabupaten pada empat provinsi di Indonesia pada 22-27 Mei 2023 dan 5-9 Juni 2023. Empat provinsi tersebut adalah Jambi, Kalimantan Utara, Jawa Barat, dan Maluku.
"Kami bukan pemanggilan, jadi kita diminta koordinasi terkait distribusi vaksin di Jakarta," kata Widyastuti di Jakarta Selatan, Rabu (17/2).
Kepada Ombudsman Widyastuti menjelaskan bahwa distribusi vaksin dilakukan berdasar wilayah yakni kotamadya dan kecamatan.
Ia juga memastikan distribusi dilakukan secara terbuka dan dapat dicek oleh masyarakat luas.
"Kita memakai konsep wilayah, kita mendapatkan berapa, semuanya sudah open digital bisa diakses oleh bagaimana kami membagi vaksin dengan tingkat kota kemudian tingkat kecamatan, contoh di Setiabudi bukan hanya untuk memvaksin pegawai Setiabudi, tapi semua rumah sakit yang terdaftar menjadi tempat vaksinasi bisa mendapatkan vaksin," terangnya.
Sebelumnya, Ombudsman Jakarta Raya telah mengirimkan undangan pemanggilan kepada Dinas Kesehatan DKI pada Senin (15/2).
Ombudsman memanggil Kadinkes DKI terkait peristiwa vaksin untuk Helena Lim, melalui mekanisme pemeriksaan atas prakarsa sendiri (own motion investigation) tanpa menunggu laporan dari masyarakat.
Menurut Teguh, pemeriksaan tersebut bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, namun lebih ditujukan pada upaya perbaikan yang perlu dilakukan jika ada celah dalam 'database' dan mekanisme distribusi vaksin sesuai dengan ketentuan.
"Karena kalau hanya pemidanaan pelaku tapi sistemnya tidak diperbaiki, kami khawatir di kebocoran tahap berikutnya lebih tinggi," ujar Teguh.
Ombudsman melihat dalam kasus tersebut ada dua potensi pelanggaran atau kesalahan yang terjadi hingga vaksinasi diberikan kepada Helena Lim. Potensi kesalahan pertama, yakni sistem vaksinasi belum cukup bagus untuk mencegah celah kesalahan data.
"Kedua, ada oknum yang memanfaatkan celah kelemahan sistem itu," kata Teguh.
Helena Lim merupakan sosialita yang ramai dibicarakan lantaran mendapatkan vaksin Covid-19 gratis jatah tenaga kesehatan. Helena yang juga selebgram itu merupakan pecinta supercar McLaren 570S Spider.
Video proses vaksinasi Helena yang diunggahnya juga viral di media sosial mengingat sampai saat ini tenaga kesehatan belum rampung diberi vaksin.
Namun demikian, disebutkan bahwa Helena Lim mendapatkan vaksin Covid-19 karena membawa keterangan bekerja di Apotek Bumi.
Mengacu peraturan Kementerian Kesehatan, yang masuk prioritas pemberian vaksin kepada tenaga kesehatan meliputi dokter, perawatan, bidan, tenaga kesehatan lainnya termasuk pegawai apotek.
Merujuk pada Undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, pemilik apotek di pasal 11 masuk dalam kategori tenaga kesehatan.
Dalam proses vaksinasi itu, empat orang yang mendapatkan vaksin, termasuk Helena, diketahui merupakan keluarga pemilik Apotek Bumi. Pemberian vaksin kepada keluarga pemilik apotek dan Helena Lim ini pun telah masuk ranah penyelidikan Kepolisian.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber : Liputan6.com
Baca juga:
Lansia Disuntik Vaksin Covid-19, Kemenkes Pastikan Tak Ada Efek Samping
Membongkar Rahasia Vaksinasi Covid-19 Berjalan Lancar di Tanah Abang
Kemenkes Targetkan Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Mulai Juni 2021
Tingkat Fatalitas Tinggi, Pegawai Lansia di DKI Jadi Prioritas Penerima Vaksin
Sudah 80 Persen Tenaga Kesehatan di Jabar Vaksinasi Covid-19
BPOM Segera Menerbitkan Izin Darurat Penggunaan Vaksin Astrazeneca