Tak gubris kata Djarot dan Sylvi, Sumarsono skorsing pasukan oranye
Sumarsono meyakini pasukan oranye yang berfoto dengan spanduk Agus-Sylvi telah melanggar aturan. Keikutsertaan mereka dalam kampanye sama saja mengindahkan netralitas yang seharusnya dipegang teguh.
Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono tetap menindak tegas memberikan sanksi pada pasukan oranye yang kedapatan terlibat dalam kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut satu, Agus Yudhoyono dan Sylviana Murni. Menurutnya, langkah ini sebagai bagian dari penegakan aturan. Semua pegawai di lingkungan pemerintah harus bersikap netral dalam Pilkada.
"Tentang skorsing pasukan oranye, Djarot bilang mereka itu hanya korban, dan bu Sylvi bilang Pak Plt dimana hatimu, tapi tetap skorsing karena ikut kampanye pasangan calon," kata Sumarsono di Balai Kota, Jumat (25/11).
-
Di mana PTPS bertugas selama Pemilu? PTPS adalah individu yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) selama proses pemilihan umum berlangsung.
-
Siapa yang ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan pasangan Ridwan Kamil - Suswono di Pilgub DKI Jakarta? Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus akhirnya menunjuk Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem, Ahmad Sahroni sebagai ketua pemenangan untuk pasangan Ridwan Kamil - Suswono di Jakarta.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Kenapa Kapolri dan Panglima TNI meninjau SUGBK? “Kami ingin memastikan serangkaian kesiapan pengamanan khususnya terkait dengan kegiatan puncak yang dilaksanakan besok sore ini betul-betul bisa terselenggara dengan baik,” tutur Sigit.
-
Kapan hasil PSU DPD RI Sumbar diumumkan? Perolehan suara itu dibacakan langsung oleh Ketua KPU Sumbar Surya Efitrimen pada Sabtu, (20/7) siang.
-
Kenapa BPH Migas dan Gubernur Sulawesi Utara menandatangani PKS? "Penandatanganan PKS ini dalam rangka pengendalian konsumen agar tepat sasaran. BPH Migas perlu menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Kepala BPH Migas Erika Retnowati.
Sumarsono meyakini pasukan oranye yang berfoto dengan spanduk Agus-Sylvi telah melanggar aturan. Keikutsertaan mereka dalam kampanye sama saja mengindahkan netralitas yang seharusnya dipegang teguh.
"Yang penting tetap netral. Wong dia kampanye untuk pasangan calon Agus-Silvy toh. Ya tidak apa-apa, tetap skors sampai akhir kontrak. Itu adalah penegakan aturan," tegasnya.
Sumarsono mengingatkan kepada semua anak buahnya, jika ingin berkampanye maka harus melepaskan diri dari ikatan dinas sebagai pegawai Pemprov DKI.
"Kalau peraturan tetap kita tegakkan. Kira-kira gitulah. Supaya orang juga posisinya jelas, karena dia masih pake rambu-rambu pemerintah provinsi. Kalau dia mau ikut kampanye ya jangan jadi pegawai pemprov. Keluar jadi pegawai biasa baru ikut kampanye," ucapnya.
Baca juga:
Agus dan tim sukses bantah libatkan pasukan oranye dalam kampanye
Sylviana soal pasukan oranye diskors: Saya prihatin, salahnya dimana
Ahok tak tahu ada pasukan oranye dukung Agus-Sylvi
Kronologi pasukan oranye diduga ikut kampanye versi Kadis Kebersihan
Djarot kaget ada pasukan oranye diskors karena ikut kampanye
Pasukan oranye ketahuan ikut kampanye Agus-Sylvi terancam dipecat