Wagub DKI Dukung Usulan Anggaran Dapil DPRD Rp49 M: Semua untuk Membangun Jakarta
"Sejauh sesuai dengan RPJMD dibahas bersama, disepakati peruntukkannya untuk kepentingan masyarakat banyak, tentu tidak ada masalah," kata Riza.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria tidak mempermasalahkan usulan anggaran dari DPRD DKI terkait kunjungan anggota ke daerah pemilihan atau dapil di tahun 2022 sebesar Rp 49 miliar. Menurut Riza, terpenting anggaran yang tersebut digunakan untuk masyarakat banyak.
"Sejauh sesuai dengan RPJMD dibahas bersama, disepakati peruntukkannya untuk kepentingan masyarakat banyak, tentu tidak ada masalah. Bukan untuk kepentingan golongan, atau partai atau kepentingan pribadi," kata Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (15/11/2021).
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
Politikus Gerindra tersebut menyatakan usulan tersebut nantinya akan masih dilakukan pembahasan bersama dengan Pemprov DKI. Saat ini, anggaran tersebut masih sebatas usulan pada Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022.
"Semua program-program yang dianggarkan di APBD semua untuk kepentingan membangun kota Jakarta. Agar maju kotanya bahagia warganya," jelas dia.
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengusulkan anggaran senilai Rp49 miliar untuk 106 anggota DPRD selama setahun untuk mengunjungi daerah pemilihan (Dapil).
Besaran anggaran tersebut diusulkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2022.
"Ada kegiatan kunjungan kerja daerah. Itu bukan reses tapi semacam prareses, dengan dasar itu kita menganggarkan setiap bulannya untuk anggota dewan ke dapilnya masing-masing, total anggarannya sebesar Rp49 miliar," kata Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD DKI Augustinus saat dikonfirmasi, Senin (15/11/2021).
Dia menjelaskan nantinya anggaran yang diterima setiap anggota dewan digunakan untuk fasilitas kegiatan ke Dapil. Misalnya makanan, sewa bangku, hingga tenda.
"Jadi setiap mereka melakukan komunikasi dengan masyarakat, ada masalah di dapil masing-masing terus laporannya sesuai dengan komisi masing-masing," ucap dia.
Lanjut dia, dalam usulan tersebut setiap anggota dewan diperkirakan mendapatkan anggaran sebesar Rp 40 juta untuk ke Dapil masing-masing.
Reporter: Ika Defianti
Baca juga:
Ketua DPRD DKI Harap TPAD Kaji Ulang Alokasi Anggaran Biaya Tak Terduga di APBD 2022
DPRD Minta Pemprov DKI Setop Dana Hibah untuk Bamus Betawi Mulai 2023
DPRD DKI Minta Dinas SDA Fokus Penanganan Banjir di KUA-PPAS APBD 2022
PSI Prediksi Usulan Pendapatan Pajak DKI di 2022 Berpotensi Defisit Rp5,2 T
Dinas Gulkarmat Beranggaran Rp131 M, PSI Soroti Minimnya Upaya Pencegahan Kebakaran