Suasana Blora Jelang Pilkades Serentak, Pemkab Antisipasi Serangan Fajar
Pelaksanaan pilkades berada di bawah ancaman serangan fajar.
Pelaksanaan pilkades berada di bawah ancaman serangan fajar.
Suasana Blora Jelang Pilkades Serentak, Pemkab Antisipasi Serangan Fajar
Sebanyak 27 desa di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, menggelar hajat pilkades serentak pada tanggal 8 Juli 2023 mendatang. Para pemangku kepentingan bersiap diri. Apalagi penyelenggaraannya kerap kali dihadapkan pada ancaman serangan fajar atau politik uang.
-
Di mana 'uang perahu' sering terjadi? Didapati salah satu calon membayar Rp 5 miliar kepada partai politik untuk dapat dicalonkan sebagai wakil rakyat dari partai tersebut.
-
Apa itu politik uang dalam pemilu? Politik uang (money politic) adalah sebuah upaya memengaruhi pilihan pemilih (voters) atau penyelenggara pemilu dengan imbalan materi atau yang lainnya. Dari pemahaman tersebut, politik uang adalah salah satu bentuk suap. Politik uang dalam pemilu adalah sebuah praktik yang melanggar aturan pemilu, di mana calon atau tim kampanye memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih atau penyelenggara pemilu untuk memengaruhi pilihan suara mereka.
-
Kenapa harga saham bisa naik turun? Salah satu yang sering jadi dilema adalah harga saham yang begitu cepat naik turun bagaikan roller coaster. Jadi, sebenarnya apa sih penyebab harga saham bisa naik turun?
-
Kapan Bursa Berjangka Aset Kripto diluncurkan? Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan meluncurkan Bursa Berjangka Aset Kripto di Jakarta, Jumat (28/7).
-
Mengapa 'uang perahu' dilarang? Tindakan pemberian uang perahu merupakan hal yang dilarang oleh Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Karena merupakan tindakan politik uang yang merusak demokrasi dan menciptakan kondisi politik tidak sehat.
-
Apa yang dimaksud dengan Reksa Dana Pasar Uang? Reksa Dana Pasar Uang adalah produk investasi dengan portofolio instrumen aset jangka pendek, bertujuan menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Risiko rendah-sedang dengan return rata-rata 3% - 4% pa dalam tenor 1-2 tahun.
Salah seorang warga Blora yang tak ingin disebutkan namanya bercerita, beberapa tahun lalu dia mendapatkan uang saku untuk nyoblos jelang momen pilkades tersebut. “Saya dapat sangu Rp250 ribu biar nyoblos dia. Tim suksesnya calon kades. Seluruh keluargaku ada empat orang ya dapat semua,” katanya dalam bahasa Jawa.
Ia melanjutkan, calon kades yang dulu memberinya uang pada akhirnya gagal menjadi kades. Hal ini dikarenakan uang yang diberikan pihak lawan kepada pemilih lain lebih besar. “Kalah. Lha uang Rp250 ribu saja masih tinggi lawannya. Kabarnya kemarin uangnya Rp500 ribu. Yang dapat uang dobel ya ada,” kata warga tersebut dikutip dari Liputan6.com.
Tidak Harus Waktu Fajar
Saat disinggung mengenai kapan waktu uang itu diberikan, ia mengatakan kalau momen tersebut tidak tentu. Namun biasanya sehari sebelum coblosan datang. “Bisa siang, malam, atau pagi-pagi sebelum berangkat coblosan,” kata warga itu.
Menurutnya, pihak pemangku kepentingan sendiri sebenarnya sudah mengetahui kalau serangan fajar menjelang waktu nyoblos kerap terjadi. Namun karena sudah menjadi tradisi, hal tersebut sulit dihindari.
Ia menganggap kebiasaan pengawas yang dulu tidak mengawasi 24 jam jelang coblosan. Selain itu ia merasa di kampungnya tidak ada pengawas yang jemput bola secara totalitas. “Jarang banget. Kalau misal jemput bola sampai pengawas menginap 24 jam terus pasang mata, pasang telinga, dan pasang badan mengawasi, pastinya banyak yang ketahuan. Lha kebiasaannya pada menunggu laporan dulu, susah kalau pengen nyari pelanggaran,” ungkapnya.
Anggaran untuk Pilkades
Seperti diketahui, Pemkab Blora menggelontorkan bantuan keuangan untuk menyukseskan Pilkades serentak sebesar Rp700 juta untuk 27 desa yang menggelar coblosan. Jika anggarannya dirasa kurang, Pemkab Blora memperbolehkan pihak ketiga jika ingin membantu. Namun panitia penyelenggara harus memasukan anggaran tersebut ke APBDes. “Saya ingin meluruskan terkait sumbangan pihak ketiga kepada panitia yang masuk ke APBDes, sebagai bagian dari penyelenggaraan Pilkades yang apabila dana dari bankeu dan PAD tidak cukup, itu bukan money politik,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blora, Yayuk Windarti, dikutip dari Liputan6.com
Yayuk mengatakan pihaknya mendukung kalau ada calon Kades yang berkomitmen menyalonkan diri tanpa menggunakan politik uang. Jika ditemukan ada calon Kades di Blora yang melakukan serangan fajar melalui para tim sukses atau relawannya, proses pemilihan tetap jalan. Hanya saja akan ada proses hukum bagi yang kedapatan melakukan pelanggaran tersebut.