28 Mei 1964 Organisasi Pembebasan Palestina Dibentuk, Ini Sejarahnya

Organisasi Pembebasan Palestina atau Palestine Liberation Organization (PLO) adalah organisasi yang didirikan pada 28 Mei 1964 dengan tujuan untuk kemerdekaan Palestina dari gangguan Israel. PLO didirikan pada 1964 setelah sebelumnya Alm. Yasser Arafat menyatukan semua organisasi perlawanan Palestina di bawah satu wadah bernama Al Fatah, pada tahun 1950-an.

Seiring berjalannya waktu, PLO telah mengambil peran yang lebih luas, mengklaim mewakili seluruh warga Palestina saat menjalankan Otoritas Nasional Palestina (PA).

Meskipun tidak ada catatan mengenai tindak kekerasan oleh PLO pada tahun-tahun awalnya, organisasi ini seringkali dikaitkan dengan taktik kontroversial, terorisme, dan ekstremisme.

PLO sendiri merupakan organisasi yang dikenal sebagai perwakilan sah dari bangsa Palestina oleh 100 negara, dan mendapatkan status peninjau oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak 1974.

Berikut ini adalah sejarah pembentukannya pada 28 Mei 1964 yang menarik untuk disimak.

Asal Usul Pembentukan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO

Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO muncul sebagai respons terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di Timur Tengah. Pada tahun 1948, Israel menjadi negara merdeka, yang mengakibatkan lebih dari 750.000 warga Palestina meninggalkan tanah airnya. Perang berikutnya pada tahun 1948 memicu ketegangan dan kekerasan selama bertahun-tahun antara orang Arab dan Israel.

Pada masa ini, warga Palestina tersebar di beberapa negara, tidak memiliki kepemimpinan formal dan tidak terorganisir dengan baik. Hal ini membatasi pengaruh dan kehadiran politik mereka.

Selama KTT Liga Arab pada tahun 1964, warga Palestina bersatu untuk membentuk satu organisasi sentral yakni Palestine Liberation Organization (PLO). Dewan Nasional Palestina (PNC) PLO awalnya terdiri dari warga sipil Palestina dan membantu menentukan tujuan kelompok tersebut, termasuk penghancuran Israel. Ketua pertama organisasi tersebut adalah Ahmad Shuqayrī.

Ideologi PLO dirumuskan pada tahun berdirinya, 1964, dalam Perjanjian Nasional Palestina. Pada tahun 1968, Piagam tersebut diganti dengan versi yang direvisi secara komprehensif.

Inti dari ideologi PLO adalah keyakinan bahwa Zionis telah secara tidak adil mengusir warga Palestina dari Palestina dan mendirikan negara Yahudi dengan dalih memiliki ikatan sejarah dan Yahudi dengan Palestina. PLO menuntut agar pengungsi Palestina diizinkan kembali ke rumah mereka.

Setelah Perang Enam Hari Arab-Israel pada tahun 1967, di mana Israel menang, PLO mulai meningkatkan kehadiran mereka.
Sebuah kelompok yang dikenal sebagai Fatah, dipimpin oleh pemimpin militer Yasser Arafat, mulai menyusup dan mendominasi organisasi tersebut.

Pada tahun 1974, Arafat menyerukan agar serangan PLO terhadap sasaran di luar Israel dihentikan, sebagai bagian dari rencana untuk mendapatkan penerimaan dan legitimasi global.

Pada bulan Oktober 1974, Liga Arab mengakui PLO sebagai “satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina,” dan memberinya keanggotaan penuh. Sebulan kemudian, Arafat menjadi pemimpin non-negara pertama yang berpidato di Majelis Umum PBB.

Pada tahun 1969, Arafat menjadi Ketua Komite Eksekutif PLO, memegang gelar tersebut hingga kematiannya pada tahun 2004. Dimulai pada akhir tahun 1960an ini, PLO melancarkan serangan terhadap Israel dari basisnya di Yordania. Pada tahun 1971, PLO terpaksa pindah dari Yordania dan memindahkan kantor pusatnya ke Lebanon.

Selama berada di Lebanon, faksi-faksi di dalam PLO mulai mengabaikan serangan sasaran militer Israel dan malah melakukan rencana terorisme, termasuk pemboman tingkat tinggi dan pembajakan pesawat.

Pada tahun 1982, pimpinan PLO memindahkan basisnya ke Tunisia, hingga mereka pindah ke Gaza pada tahun 1994.

Kesepakatan Oslo

Intifada Pertama, yakni peristiwa pemberontakan Palestina melawan pendudukan Israel di Tepi Barat dan Gaza, dimulai pada tahun 1987 dan berakhir sekitar tahun 1991. Periode konflik berdarah ini memicu proses perdamaian yang dikenal dengan Perjanjian Oslo.

Arafat menandatangani serangkaian perjanjian dengan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin. Kedua pemimpin bersama-sama dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1994.

Perjanjian Oslo Accord pertama ditandatangani pada tahun 1993, dan perjanjian kedua pada tahun 1995. Perjanjian Oslo membentuk Otoritas Nasional Palestina (PA), yang berfungsi sebagai badan PLO, untuk memerintah sebagian Gaza dan Tepi Barat. Perjanjian ini juga menciptakan jadwal bagi Israel untuk secara bertahap menarik diri dari wilayah-wilayah utama.

Pada tahun 1994, Arafat kembali ke Gaza untuk memimpin PA, setelah diasingkan selama 27 tahun. Namun perdamaian antara Israel dan Palestina hanya berumur pendek. Intifada Kedua, periode konflik berdarah lainnya, terjadi pada tahun 2000 hingga 2005.

Hamas Mengambil Alih

Pada tahun 2006, kelompok militan Islam Sunni bernama Hamas memenangkan mayoritas dalam pemilihan Dewan Legislatif Palestina.

Konflik antara Fatah yang berkuasa dan Hamas menyebabkan kekerasan pada tahun 2007, ketika Hamas mengalahkan Fatah dalam pertempuran di Gaza. Kedua wilayah PA dijalankan oleh faksi yang berbeda, dengan Fatah menguasai Tepi Barat dan Hamas menguasai Gaza.

Pada tahun 2014, Hamas dan Fatah menyetujui kesepakatan yang akan membentuk pemerintahan nasional Palestina yang bersatu. Hamas memiliki reputasi melakukan aksi teroris. Faktanya, banyak negara yang menganggap kelompok ini sebagai organisasi teroris, sementara negara lain menganggap mereka sebagai partai politik.

Hamas telah masuk dalam daftar organisasi teroris Departemen Luar Negeri AS sejak tahun 1997.

Struktur Organisasi Pembebasan Palestina

Organisasi Pembebasan Palestina terdiri dari badan-badan utama berikut:

1. Dewan Nasional Palestina (PNC): Cabang PLO ini dianggap sebagai otoritas tertinggi. Di antara banyak tanggung jawabnya, PNC menetapkan kebijakan, memilih Komite Eksekutif dan Dewan Dewan, serta membuat keputusan keanggotaan.

2. Komite Eksekutif: Komite ini mengawasi urusan sehari-hari, mengelola anggaran dan mewakili PLO secara internasional. Anggota melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh PNC dan Dewan Pusat.

3. Dewan Pusat: Dewan Pusat memiliki 124 anggota yang berfungsi sebagai perantara antara PNC dan Komite Eksekutif.

4. Tentara Pembebasan Palestina (PLA): Cabang militer resmi PLO ini pertama kali dibentuk pada tahun 1964.

Pada tahun 2011, Otoritas Palestina mengajukan tawaran untuk mendapatkan status negara anggota penuh di PBB. Meskipun upaya ini gagal, Majelis Umum PBB memutuskan untuk menjadikan Palestina sebagai “negara pengamat non-anggota” pada tahun 2012.

Perbedaan ini memungkinkan warga Palestina untuk berpartisipasi dalam perdebatan Majelis Umum dan meningkatkan peluang mereka untuk akhirnya bergabung dengan badan-badan PBB.

Langkah maju lainnya adalah PLO menjadi anggota Mahkamah Pidana Internasional pada tahun 2015. Upaya PLO saat ini berfokus pada pencapaian pengakuan internasional atas negara Palestina.