Cara Menjadi Polwan, Berikut Syarat dan Tahapannya yang Wajib Diketahui

Polisi wanita atau yang biasa disingkat polwan adalah salah satu profesi yang banyak dicita-citakan. Menjadi aparat penegak hukum artinya Anda akan berkontribusi terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat, khususnya dalam menumpas tindak kejahatan. Penting diketahui, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang polwan.

Persyaratan Umum Menjadi Polwan

Tanpa pengecualian, semua wanita bisa mendaftarkan diri sebagai anggota polri, baik itu Tamtama, Bintara, Bintara Pembantu Penyidik, maupun Akpol.

Namun tentu saja, ada beberapa persyaratan umum yang harus dilengkapi, berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia. Lalu, ada juga tes-tes yang harus dikerjakan apabila Anda sudah memenuhi persayaratan awal pendaftaran. Berikut adalah persyaratan umum untuk menjadi polwan:

Syarat Khusus Menjadi Polwan

Apabila syarat umum di atas telah Anda penuhi, masih ada lagi persyaratan khusus yang patut diperhatikan. Adapun syarat khusus menjadi polwan adalah:

Syarat Khusu Menjadi Polwan 2023

• Wanita, bukan anggota/mantan Polri/TNI dan PNS atau pernah mengikuti pendidikan Polri/TNI.
• Berijazah serendah-rendahnya SMA/sederajat jurusan IPA/IPS (bukan lulusan Paket A, B, dan C).

• Bagi lulusan tahun 2023 yang masih kelas XII pada saat mendaftar, nilai rapor rata-rata semester V kelas XII minimal 80,00 atau minimal A bagi yang menggunakan alphabet. Sementara itu, khusus untuk Polda Papua dan Papua Barat, nilai rapor rata-rata semester V kelas XII minimal 75,00 atau minimal B bagi yang menggunakan alphabet.
• Berusia minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun pada saat pembukaan pendidikan.
• Tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku) adalah 163 cm.
• Belum pernah menikah/hamil atau melahirkan bagi peserta calon Taruna dan belum pernah punya anak kandung/biologis bagi peserta calon Taruna serta sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan.

• Tidak bertato/memiliki bekas tato dan tidak ditindik/memiliki bekas tindik telinga atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat.
• Bagi peserta calon Taruna/i yang telah gagal karena pidana/asusila atau Taruna/i yang diberhentikan dengan tidak hormat tidak dapat mendaftar kembali.
• Mantan siswa/i yang diberhentikan tidak dengan hormat dari proses pendidikan oleh lembaga pendidikan yang dibiayai oleh anggaran negara tidak dapat mendaftar.
• Dinyatakan bebas narkoba dengan menyerahkan surat keterangan bebas narkoba dari instansi kesehatan pemerintah (RS Pemerintah atau Klinik BNN/BNP/BNK).
• Tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau faham yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

• Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial, dan norma hukum.
• Membuat surat pernyataan materai bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan bersedia ditugaskan pada semua bidang tugas Kepolisian.
• Membuat surat pernyataan bermaterai untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan, menjanjikan, dan menjamin dapat membantu meluluskan dalam proses seleksi penerimaan terpadu yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali.
• Bagi yang memperoleh ijazah dari negara lain, harus mendapat pengesahan dari Dikdasmen Kemdikbud.

• Berdomisili 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan surat keterangan domisili dari Lurah/Kades setempat dengan diketahui oleh Kapolsek, apabila terbukti melakukan duplikasi/pemalsuan/rekayasa keterangan akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.
• Bagi peserta calon Taruna/i yang berasal dari SMA Taruna Nusantara dan SMA Krida Nusantara yang masih kelas III dapat mendaftar di Polda asal sesuai alamat KTP/KK atau dapat mendaftar untuk SMA Taruna Nusantara di Polda Jateng dan DIY, untuk SMA Krida Nusantara di Polda Jabar, dengan ketentuan mengikuti kuota kelulusan/perankingan pada Polda asal sesuai domisili KTP/KK.

• Bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 (sepuluh) tahun terhitung saat diangkat menjadi Perwira Polri.
• Memperoleh persetujuan dari orang tua/wali.
• Tidak terikat perjanjian ikatan dinas dengan instansi lain.
• Bagi calon Taruna/i yang dinyatakan lulus terpilih, agar melampirkan Kartu BPJS Kesehatan.
• Bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai/karyawan wajib mendapat persetujuan/rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan serta bersedia diberhentikan dari status pegawai/karyawan bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan taruna AKPOL.
• Mengikuti dan lulus pemeriksaan/pengujian sesuai ketentuan.

Tahapan Seleksi Polwan

Adapun tahapan seleksi polwan yang berlangsung adalah sebagai berikut:

• Seleksi administrasi.
• Penelusuran rekam jejak media sosial.
• Tes Psikologi Tahap I secara tertulis.
• Tes Kompetensi bagi Calon Bintara Kompetensi Khusus.
• Tes Kesehatan Tahap I.
• Tes Kesamaptaan Jasmani.
• Pemeriksaan Antropometri.
• Tes Akademik (Bintara PTU, Brimob, PPKT/Wiltas).
• Kesehatan Tahap II, termasuk Keswa.
• Tes Psikologi Tahap II atau wawancara
• Pendalaman PMK
• Pemeriksaan Administrasi Akhir.