Ramai Perdagangan Orang Berkedok Tawaran Kerja di Luar Negeri, Pemkab Kediri Jamin Warganya Aman

Beberapa waktu terakhir marak terjadi kasus perdagangan orang dengan modus tawaran kerja ke luar negeri dan iming-iming gaji besar.

Upaya Perlindungan

Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menjamin warganya aman dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Bupati Kediri, Hanindhito Himawan, mengajak jajarannya kompak memberikan upaya perlindungan terhadap para pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri. (Foto: Freepik fabrikasimf)

"Terkait dengan TPPO yang marak terjadi tiga bulan terakhir, komitmen di Kabupaten Kediri, saya sudah komunikasi dengan Sekda dan meminta agar pahlawan devisa di luar negeri itu harus dipastikan dulu (datanya),"

kata Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana.

Bupati Kediri juga meminta Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri mendata Warga Negara Indonesia (WNI) asal kabupaten setempat yang berada di luar negeri. "WNI itu dilindungi dan jadi tanggung jawab pemerintah. Jangan sampai ada warga di luar negeri yang terlibat atau menjadi korban dalam TPPO" ungkap Bupati Dhito, dikutip dari ANTARA. (Foto: Freepik stockking)

Belum Ada Laporan Indikasi TPPO

Mas Bup, sapaan akrab Bupati Dhito, menambahkan, hingga kini Pemkab Kediri belum menerima laporan terkait adanya indikasi TPPO yang menimpa atau melibatkan warganya. Dia berharap, tidak ada warganya yang menjadi korban TPPO. (Foto: Freepik wirestock)

Komitmen pemberantasan TPPO juga pernah disampaikan Presiden Jokowi pada penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN. Negara-negara anggota KTT ASEAN pun menyepakati kerja sama pemberantasan TPPO.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah TPPO yang berhasil diungkap negara-negara ASEAN. Salah satunya pada 5 Mei 2023. Otoritas Filipina dan perwakilan negara lain, termasuk Indonesia berhasil menyelamatkan 1.048 orang dari 10 negara. Sebanyak 143 korban TPPO berasal dari Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah menyelamatkan 20 WNI korban TPPO di Myanmar. (Foto: Freepik freestockcenter)

Kondisi PMI di Luar Negeri

Data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dari tahun 2007 hingga 2023 menunjukkan, ada 9 juta warga Indonesia yang bekerja di luar negeri. Dari jumlah tersebut hanya 4,6 juta PMI yang terdata berangkat ke luar negeri sesuai prosedur. Sisanya, sebanyak 4,3 juta tidak masuk dalam sistem komputerisasi perlindungan pekerja migran Indonesia. PMI yang tidak terdata ini terindikasi ditempatkan secara nonprosedural. Mereka berpotensi mengalami berbagai macam eksploitasi. Hal ini dibuktikan dengan jenazah WNI yang kembali ke Tanah Air akibat TPPO dalam setahun mencapai lebih dari 1.900 orang.