Rugikan Negara Rp11 Miliar, Tiga Orang Jadi Tersangka Korupsi Jembatan Merah Purbalingga

Seharusnya jembatan bisa dilalui kendaraan bertonase berat, namun karena dikorupsi sehingga tidak mampu.

Jumat, 17 Nov 2023 21:09:00

Seharusnya jembatan bisa dilalui kendaraan bertonase berat, namun karena dikorupsi sehingga tidak mampu.

Rugikan Negara Rp11 Miliar, Tiga Orang Jadi Tersangka Korupsi Jembatan Merah Purbalingga

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Jateng menetapkan tiga orang tersangka terkait kasus korupsi pembangunan Jembatan Merah Kaligintung, Purbalingga, Jawa Tengah dengan kerugian negara Rp 11 miliar. Penetapan tersangka lantaran dari kajian teknis jembatan tersebut dibangun tidak sesuai spesifikasi atau peruntukkannya.

Direktur Kriminal Khusus Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagio mengatakan jembatan yang dibangun dengan APBD Pemda Purbalingga tahun 2017-2018 itu kini direkomendasikan tim ahli hanya boleh dilalui mobil pribadi dan motor. 

"Jadi tidak sesuai spesifikasi, sehingga berbahaya jika dilewati truk, bus, atau kendaraan dengan tonase tinggi," kata Dwi Subagio.

Seharusnya jembatan bisa dilalui kendaraan bertonase berat, namun akibat dugaan korupsi itu maka berbahaya dari aspek keselamatannya.

"Jembatan beroperasi tetapi hanya bisa dilalui kendaraan pribadi dan penumpang maksimal 25 orang, truk tidak diizinkan melewati jembatan itu," ungkapnya.

Meski jembatan merah bagian ikon di wilayah Kabupaten Purbalingga, polisi meminta agar Pemkab turut serta dalam sosialisasi himbuan penggun jalan jembatan.

"Kami sudah minta pemkab agar melakukan sosialisasi karena didapati masih digunakan kendaraan besar melintas di jembatan itu," jelasnya.

Kepala Subdit III/Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jateng AKBP Gunawan mengatakan ada tiga tersangka yang ditetapkan, namun baru satu yang disebutkan yaitu tim pelaksana proyek. Sedangkan dua lainnya belum disebutkan.

"Sementara kita sudah menetapkan tiga. Tersangka pertama dari pihak pelaksana," kata Gunawan.

Nilai kontrak pembangunan jembatan tersebut sebesar Rp 28,86 miliar dan dibangun dua tahap yaitu pada tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018. Kepolisian juga menggandeng ahli dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogja dan dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR dalam penanganan kasusnya.

"Kerugian negara diperkirakan Rp 11 miliar, itu berdasar audit dari auditor BPKP perwakilan Jawa Tengah," tutupnya.