Transformasi Polri dari Masa ke Masa, Bermula dari Pasukan Pelindung Raja dan Kerajaan Zaman Majapahit
Cikal bakal Kepolisian Republik Indonesia (Polri) ternyata sudah ada sejak zaman Majapahit. Begini kerjaan mereka dulu.
Keberadaan Polri yang kita kenal hari ini ternyata sudah ada sejak zaman kerajaan. Pada zaman Kerajaan Majapahit, Patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang bertugas melindungi raja dan kerajaan. Pasukan ini diberi nama Bhayangkara.
Kata Bhayangkara berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti penjaga, pengawal, pengaman, dan pelindung keselamatan Negara dan bangsa.
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
-
Bagaimana tanggapan Polri terkait kasus Aiman Witjaksono? "Nanti kita konfirmasi dengan Polda Metro, yang jelas bahwa setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan, sehingga prosedur hukum juga berjalan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Bareskrim Polri, Selasa (5/12).
-
Kapan Polri mengatur pangkat polisi? Hal itu sesuai dengan peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
-
Kenapa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) didirikan? Pembentukan pemerintahan darurat Republik Indonesia berawal dari adanya Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948 di Yogyakarta. Dalam agresi tersebut, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditawan oleh Belanda, sehingga menyebabkan vakum dan lumpuhnya pemerintahan.
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Bagaimana Polri meningkatkan digitalisasi informasi? Divisi Humas Polri berupaya menyesuaikan tren kekinian generasi milenial melalui peningkatan digitalisasi informasi, melalui aplikasi Portal Humas Presisi, yang merupakan rumah besar bagi seluruh aplikasi dan platform online yang dimiliki Divhumas Polri.
Bhayangkara merupakan pasukan elite Kerajaan Majapahit yang berada di garda terdepan saat terjadi peperangan. Sejak pertama kali terbentuk, pasukan ini hanya terdiri 15 orang dan dikepalai oleh Patih Gajah Mada.
Prestasi
Mengutip buku berjudul Kumpulan Cerita Majapahit karya penulis Ayuhanafiq, dkk (Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, 2020), proses menjadi anggota pasukan Bhayangkara tidak mudah.
Calon anggota Bhayangkara harus menguasai berbagai ilmu dan tangkas dalam bela diri. Alasan inilah yang membuat pasukan Bhayangkara sangat sedikit jumlahnya. Bahkan ada cerita bahwa kekuatan satu orang personel Bhayangkara sama dengan kekuatan empat puluh orang prajurit biasa.
Adapun prestasi pasukan Bhayangkara yakni berhasil mengungkap kasus-kasus makar. Kisah yang paling dikenal adalah saat menyelamatkan Jayanegara dari pemberontakan Ra Kuti. Pemimpin pasukan Bhayangkara, Patih Gajah Mada juga berhasil mempersatukan Nusantara.
Masa Kolonialisme
Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali pembentukan pasukan jaga yang terdiri dari orang-orang pribumi. Tujuannya untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka.
Selanjutnya, pada masa pendudukan Jepang. Pihak kolonial membagi wiliyah kepolisian Indonesia. Kepolisian Jawa dan Madura berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan berpusat di Banjarmasin.
Mengutip laman polri.go.id, setiap kantor polisi di daerah dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, namun selalu didampingi pejabat Jepang yang disebut sidookaan yang dalam praktiknya lebih berkuasa dari kepala polisi.
Zaman Kemerdekaan
Dua hari usai proklamasi kemerdekaan RI, pada 19 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk Badan Kepolisian Negara (BKN).
Pada 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN).
Awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi. Sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.
Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini.