Rudiantara bicara situs porno, e-blusukan hingga penyadapan

"Menteri Kominfo itu bukan dewa, yang segalanya bisa mengeblok. Jadi mereka itu kasih rekomendasi, baru kita eksekusi."

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara bicara panjang lebar terkait tugas yang telah diembankan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepadanya. Dalam lima tahun menjabat, Presiden Jokowi meminta Rudiantara fokus pada e-commerce. Perkembangan e-commerce di Indonesia yang sangat pesat menjadi potensi besar yang harus dikelola serius.

Selain itu, Rudiantara juga banyak berkomentar mengenai konten-konten porno yang saat ini masih bisa diakses oleh masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, Rudiantara mengaku akan membentuk sebuah panel yang akan diisi oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya.

"Bagaimana kita menangani situs-situs tertentu dengan perlakuan khusus apakah itu filtering, di-blok atau yang lainnya. Saat ini kan orang-orang lihatnya Kominfo main blok aja, jadi karena Kominfo bukan paling yang mengetahui tentang isu, jadi kita bentuklah panel. Akhir bulan ini saya tanda tangani keputusan menteri tentang panel," kata Menkominfo dalam wawancara khusus dengan merdeka.com, Jumat (6/3) lalu.

Berikut wawancara selengkapnya:


Bagaimana Kominfo mengatasi situs-situs tak layak dibuka yang masih saja bisa diakses?

Internet itu ada kaitannya dengan internet cyber security. Internet governance. Bagaimana kita menangani situs situs tertentu dengan perlakuan khusus apakah itu filtering, di-blok atau yang lainnya. Saat ini kan orang-orang lihatnya Kominfo main blok aja, jadi karena Kominfo bukan paling yang mengetahui tentang isu, jadi kita bentuklah panel. Akhir bulan ini saya tanda tangani keputusan menteri tentang panel.

Panel ini siapa saja?

Para tokoh atau ahli di bidangnya masing-masing. Contohnya misalnya soal kerukunan antarumat beragama, yang sudah saya telepon seperti Pak Din Syamsudin, Gus Sholah. Itu bagian dari panel. Kemudian pornografi itu, yang ahli juga. Kemudian kekerasan terhadap anak, ada Arist Merdeka Sirait. Jadi kalau misalnya mereka bicara ada "Ooo ini situs gak baik nih!" Terus orang bakal percaya kepada siapa? Percaya ke Pak Arist atau ke saya? Ya pasti percaya sama Pak Arist dong. Menteri Kominfo itu bukan dewa, yang segalanya bisa mengeblok. Jadi mereka itu kasih rekomendasi, baru kita eksekusi.


Di Facebook ataupun Twitter masih ada yang nongol konten pornografi, bagaimana langkah Kominfo memberantas ini?

Begini, kita tidak bisa kayak China tapi tidak bisa seperti Amerika dalam hal konten ya, kita harus pintar. Kalau orang Jawa bilang, ngeli ojo keli. Nah salah satunya dengan membuat panel seperti yang saya sampaikan tadi. Karena semua kalau dilakukan oleh Kominfo, nanti bisa abuse, bisa salah-salah. Jadi untuk meningkatkan e-goverment kita bikin panel.


Soal penyadapan dari Snowden terhadap operator Indonesia?

Saya terus terang belum tahu ya. Tapi itu bisa terjadi di sini maupun di luar ya. Kalau kita pelanggan salah satu operator telepon ke luar negeri, kebetulan si penerima sedang disadap, kita juga kena sadap. Kemudian informasi tentang apa apa saja kebawa juga. Tapi kita gak bisa apa-apa kan ya. Nah, yang kita bisa cegah yakni kita sudah minta operator mengecek secara sistem untuk memperkuat lah. Karena kita regulator gak punya alat untuk hal itu. Paling-paling kita hanya bisa melakukan penetration test saja ke network salah satu operator.

Tapi kok semudah itu disadap?

Enggak tahu saya. Saya belum tahu faktanya. Lebih baik cek aja deh network masing masing operator. Atau usahakan aplikasi atau software yang mungkin bisa mencegah.

Kenapa kok Telkomsel terus?

Mungkin karena Telkomsel pelanggannya paling besar. Kenapa Telkomsel, orangnya yang disadap pakai Telkomsel. Kalau Indosat yang paling besar ya mungkin Indosat yang disadap.

Mestinya bisa dicegah?

Ada pencegahan, tapi gak bisa 100 persen, namanya juga teknologi.

Ada gak security system untuk antisipasi penyadapan?

Ada sekarang kalau mau pakai. Tapi harus nambah biaya ya. Jadi yang berkembang itu bukan teori penyadapan, tapi mencari antinya. Itu sudah jelas ya.

Soal e-goverment?

Tadi kebetulan baru selesai membahas masalah rapat penerapan e-goverment dan e-commerce dengan dua menko, Menteri Perekonomian dan Polhukam. Jadi kesimpulannya,
pemerintah menyiapkan road map, karena ini untuk semua kementerian harus bergerak, road map-nya 3 sampai 6 bulan sudah tersedia.

Ini akan mengatur siapa yang bakal kena pajak?

Pajak hanya sebagian kecil. Itu semua akan diatur baik dari sisi infrastrukturnya bagaimana perizinan, dan lain sebagainya. Di Kominfo 2012 kan sudah diatur, itu
tinggal medaftar. Tapi nanti kita keluarkan pertengahan tahun, harus ada sertifikasi. Mendaftarnya ada syarat-syaratnya, NPWP atau apa, mudah kok, nanti ada sertified.

Kemudian perdagangan, bagaimana, mau lapor saja atau gimana, kemudian dari segi investasi, ini kan masuk DNI, jadi nanti gimana apakah tetap, atau sedikit dilonggarkan. Kemudian juga logistiknya, karena logistik salah sau kompponendari e-commerce penyumbang high cost, kaitannya pelabuhan, dll, semua. Karenanya dua menko langsung memimpin rapat tadi.


Standarisasi e-goverment seperti apa?

Kalau bicara e-goverment, itu dipakai oleh pemerintah sebagai alat di birokrasi. Oleh karena itu Kominfo selalu bareng dengan Kemenpan, Kemenpan dari segi prosesnya, kita dari segi teknologinya. Kita harap pertengahan tahun bisa increase, bareng sama Kemenpan. Karena e-goverment kaitannya pelayanan, harusnya diberikan dari lahir, misal akte sampai meninggal, itu semua harus diberikan pelayanan publik oleh pemerintah, baik pusat atau pun daerah. Pemerintah pusat selama ini masih sedikit, tidak banyak langsung kaitannya dengan masyarakat, contohnya imigrasi, tapi kalau KTP, akte, dll itu pemerintah daerah.

E-blusukan, dulu presiden sering, kok sekarang jarang?

E-blusukan itu menggantikan proses blusukan oleh presiden. Kalau waktunya sempit, ya pakai E lah. Kalau masih ada waktu lebih baik ketemu langsung. Beliau kemana-mana blusukan, berinteraksi ke masyarakat, dalam kunjungan formal, sekalipun selalu menyempatkan diri. Malah yang keteter Paspampres, protokol, tapi ya memang begitu. Kalau mau dekat sama rakyat kan harus gitu.

Dulu kan e-blusukan jadi prioritas presiden?

Itu tergangung kebutuhan presiden, berinteraksi langsung ke masyarakat. Kalau harus setiap bulan ya tiap bulan. Beliau 6 kali e-blusukan kalau gak salah, Sinabung, apa apa. Tapi bagaimana ketemu masyarakat langsung pun berinteraksi langsung beda rasanya dibanding elektronik, atau video.

Selama ini pernah dapat teguran, atau masukan dari presiden?

Awal-awal saya bicara persiden bicara e-commerce, presiden bilang e-commerce harus kita besarkan, benefitnya harus untuk Indonesia ya saya harus terjemahkan. Walau ini antar kementerian, menteri A, B, walaupupun saya ke e-commerce fokus ke infrastruktur. Contoh masalah payment gateway, saya telepon BI ini harus kita beresin, masalah logistik, saya ke Pak Jonan. Seneng, yang penting jadi buat negara.

Perusahaan e-commerce belakangan banyak yang diakuisisi asing?

Kita bicara, saya intens dengan temen-temen ya apakah per individu e-commerce, atau asosiasi, IDEA, kita bicara dengan mereka. Messege-nya (dari presiden) sangat jelas: besarkan e-commerce. Kita transaksi e-commerce 2013 mencapat 8 miliar dolar, 2014 12 miliar dolar. Di China 2013 saja mencapai 300 miliar dolar, 2014 tiga kali APBN kita. Kita harus kejar, jumlah penduduk kita tidak sebanyak China, tapi masak sih, 100 kalinya kita 250 juta, china berapa, 1 koma sekian.

Selain e-commerce, yang ditekankan presiden?

Itu, fokusnya itu saja. semua ada digital, industri digital, games, itu masalah infrastrukturnya. Tapi kreativitasnya saya bicara dengan Mas Triawan Munaf, karena Badan Ekonomi Kreatif kan ada di sana.

Baca juga:
Menkominfo bicara soal situs porno, internet lelet hingga penyadapan
Tingkat kandungan dalam negeri harga mati
Menkominfo dorong percepatan 4G, agar internet tak lelet lagi
Dorong percepatan 4G, agar internet tak lelet lagi