Takut dicap mubalig pelat merah

Takut dicap mubalig pelat merah. Sekitar Oktober dan November 2017 pihak Kemenag melakukan pertemuan formal dan informal dengan banyak pihak telah disebutkan. Hasil pertemuan tersebut menyimpulkan adanya permintaan masyarakat agar Kemenag dapat menyediakan daftar mubalig mudah diakses.

2018-05-30 07:00:00

Ponsel Dahnil Anzar terus bergetar. Banyak percakapan muncul dari grup WhatsApp miliknya. Ramai membahas tautan berita media daring dikirimkan salah seorang anggota grup. Mengenai daftar 200 mubalig dari Kementerian Agama (Kemenag). Dalam percakapan itu, nama Dahnil kerap disindir. Jadi bulan-bulanan candaan para anggota grup. Ini dikarenakan namanya masuk dalam daftar rekomendasi tersebut.

Respon awal Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah itu terkejut. Heran. Tak mengira namanya masuk sebagai rekomendasi Kemenag. Tak ayal, namanya menjadi bahan bercandaan. Apalagi tidak banyak mubalig dari Muhammadiyah masuk dalam daftar nama tersebut. "Teman-teman itu sambil bercanda, 'wah ini mubalig terekomendasi'," kata Dahnil kepada kami, Sabtu pekan lalu.

Dirinya masih terheran-heran. Alasan pertama, karena tidak ada pemberitahuan. Padahal dia masuk dalam verifikasi data mubalig. Bahkan kriteria khusus pun tak diketahuinya. Tiba-tiba namanya telah tercantum pada urutan ke-59 berdasarkan alfabet. Dalam daftar itu tertulis Dahnil berpendidikan S3 dengan penguasaan bahasa Arab.

Setelah itu, banyak pewarta menghubunginya. Meminta penjelasan mengenai namanya tercantum di daftar Kemenag. Sampai akhirnya Dahnil berpikir. Cukup lama. Hingga dia merasa belum layak masuk dalam daftar rekomendasi 200 mubalig. Dahni menolak dimasukkan pada list tersebut. Apalagi ada 199 nama lainnya dianggap sangat layak. Sebab, dia meyakini terdapat mubalig lainnya lebih memiliki tingkat kepemahaman jauh lebih baik. Mulai dari ilmu agama hingga akhlak perorangannya.

"Sebab itu saya merasa enggak pantas dan enggak layak saja masuk di situ. Ada baiknya saya enggak dimasukkan karena ketidaklayakan itu," ucapnya.

Akibat pernyataannya itu, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin sempat menghubunginya untuk meminta konfirmasi. Lukman juga menanyakan alasan Dahnil menolak namanya dicantumkan. Tidak hanya memberikan alasan saja, namun Dahnil juga menyatakan beberapa saran. Salah satunya yaitu menganulir 200 daftar nama mubalig telah dipublikasikan.

Selain tidak banyak memberikan manfaat, daftar nama itu dapat memicu polemik perpecahan di antara mubalig. Sehingga tidak sehat untuk kehidupan keberagamaan di Indonesia. Dahnil juga tidak menginginkan adanya stigma pro pemerintah dan anti pemerintah di mata masyarakat.

"Coba anda bayangkan yang muncul stigmanya, yang 200 ini adalah dai atau mubalig plat merah, kemudian yang engga masuk itu mubalig anti pemerintah dan sebagainya," kata Dahnil.

dahnil anzar ©2018 Merdeka.com

Kemenag, menurut Dahnil, seharusnya dapat mengadakan dialog bersama bersama tokoh agama. Bila memang adanya kekhawatiran pemerintah adanya mubalig menyampaikan pemahaman keliru. Seperti menjurus dalam ujaran kebencian, anti Pancasila ataupun anti NKRI. Dibandingkan membuat daftar nama mubalig. Dahnil juga menyarankan agar Kemenag dapat memaksimalkan dalam memberikan pelatihan-pelatihan kepada mubalig.

Itu dapat dilaksanakan dengan bekerjasama berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia. Ada Nahdlatul Ulama atau NU, Muhammadiyah dan ormas lainnya. Taknya itu, Dahnil menyebut Kemenag juga dapat memberikan beberapa kriteria-kriteria yang saat dijadikan panduan untuk mubalig di masyarakat.

"Bukan list nama tapi kriteria, seharusnya dai itu seperti apa kepada masyarakat. Jadi kalo kualitas iya dari pelatihan-pelatihan itu," jelasnya.

Humas Kemenag, Mastuki menyebut jauh hari sebelum mempublikasikan daftar 200 nama mubalig. pihaknya telah mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak terkait. Seperti berbagai ormas, organisasi dai hingga pengurus masjid di Jakarta dan sekitarnya. Untuk takmir masjid itu pun khusus masjid besar dan berada di lingkungan kementerian, lembaga dan BUMN.

Sekitar Oktober dan November 2017 pihak Kemenag melakukan pertemuan formal dan informal dengan banyak pihak telah disebutkan. Hasil pertemuan tersebut menyimpulkan adanya permintaan masyarakat agar Kemenag dapat menyediakan daftar mubalig mudah diakses. Tak hanya masyarakat, Mastuki menyebut terdapat dua media yakni TVRI dan RRI meminta kepada Kemenag dapat memberikan rekomendasi mubalig dianggap layak.

Hal tersebut semata-mata untuk mengantisipasi adanya mubalig salah menyampaikan pemahaman kepada masyarakat. Sebab sebelumnya terdapat kasus di salah satu televisi yang menayangkan mubalig muda 'terpleset lidah' dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Padahal untuk media, telah diberikan keleluasaan dapat berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bila ingin menghadirkan sosok mubalig di layar kaca televisi. "Karena ada beberapa kasus seperti itu yang menjadi dasar kami, kalau begitu masyarakat perlu, masyarakat juga membutuhkan, perlu, lalu kami daftar," kata Mastuki.

Masalah kriteria, dia menyebut diputuskan dalam beberapa kali pertemuan. Tidak hanya dalam sekali pertemuan. Sehingga dirumuskan ada tiga kriteria. Pertama yakni mengenai keilmuan dimiliki para mubalig. Disetujui bersama dan ilmu dimiliki harus kompeten. Kedua, yaitu mengenai reputasi dan rekam jejak hingga pengalaman berdakwah.

Kriteria ketiga itu mubalig harus memiliki komitmen berkaitan dengan kebangsaan dan keutuhan NKRI. Tiga hal ini telah disertakan saat publikasi daftar mubalig. Sehingga ini alasan Kemenag tidak mengonfirmasi kepada 200 nama mubalig tersebut.

Mastuki menyebut beberapa nama mubalig bukan menolak. Mereka khawatir. Takut ada stigma negatif. Terutama dicap tawadu atau sombong. Namun, daftar nama mubalig telah ramai dibicarakan masyarakat. "Jadi di kita clear bukan pendataan, bukan seleksi, bukan kami tidak konfirmasi, kami sudah minta usulan. Kami tidak lakukan konfirmasi karena kami percaya apa yang mereka kirimkan sudah memenuhi kriteria yang tadi," ungkapnya.

Untuk mendata nama mubalig, dia menyebut tidak ada panita khusus yang dibentuk. Namun hal tersebut merupakan tugas langsung dari Bimbingan Masyarakat (Bimas) Masyarakat Kemenag. Awalnya, daftar nama mubalig hanya dikhususkan untuk masjid di Jakarta dan sekitarnya. Untuk masjid di daerah itu memiliki mekanisme sendiri, yang biasanya sudah memiliki mubalig sendiri. Sedangkan di Ibu Kota sangatlah dinamis dan tidak memiliki rujukan kecuali ke pemerintah.

Jemaah di Masjid Istiqlal ©2018 Liputan6.com/Immanuel Antonius

Larang keluarkan Sertifikasi

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Imam Addaruqutni, menilai daftar nama 200 mubalig hanyalah bentuk maklumat atau informasi data dai diperoleh Kemenag dari berbagai ormas dan pihak lainnya. Sehingga tidak dapat disebut sebagai hasil produksi Kemenag saja. Data itu akan mempermudah masyarakat bisa berhubungan langsung dengan mubalig.

Pihaknya hanya tidak menyetujui dengan adanya pengeluaran sertifikasi akan diberikan kepada daftar mubalig tersebut. Sebab hal itu dapat berpengaruh dalam kompetisi tarif mubalig. "Itu kan jadinya iklan, ada saja yang begitu, makanya kita melarang untuk jangan sampai begitu. Jangan mengeluarkan sertifikat, untuk itu nantinya jadi jualan," jelas Imam.

Sementara itu, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marsudi Syuhud menginginkan agar Kemenag dapat transparan dan jelas memberikan penjelasan mengenai adanya daftar 200 nama mubalig telah dipublikasikannya. Sehingga dapat diketahui solusi terbaiknya. Dia menyebut bila 200 nama akan dijadikan solusi, jumlah tersebut belum dapat mengimbangi jumlah masjid di seluruh Indonesia.

Marsudi juga menyarankan agar kementerian yang dipimpin Lukman Hakim Saifuddin itu dapat membuat kode etik untuk mubalig. Bila yang dipermasalahkan mengenai konten pembahasan, Kemenag dapat membentuk standarisasi yang sesuai. "Jadi tujuannya apa kemudian nanti treatment nya itu apa. Kalau misalnya tujuannya untuk tidak untuk saling hantam-menghantam umat Islam, iya caranya bikin kode etik begitu, atau biar ada para penceramah itu tidak salah kaprah," jelas Marsudi.

Baca juga:
Di balik 200 nama mubalig
Ketua MPR minta Kemenag urus umroh dan haji daripada bikin daftar mubalig
Fahri Hamzah soal larangan ceramah di UGM: Saya tak masukkan hati
JK sebut pemerintah bersama MUI akan buat kode etik mubalig
Ketua DPR harap Kemenag evaluasi daftar nama 200 mubalig
Wapres JK minta standarisasi mubalig diatur oleh MUI dan Kemenag

(mdk/ang)