Yang jadi TKI itu kebanyakan orang bermasalah

Prioritas pembenahan masalah TKI adalah sumber daya manusia dan sistem.

Presiden Joko Widodo akhir bulan lalu melantik politikus Partai Golongan Karya Nusron Wahid menjadi Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Nusron diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 194/M/2014 tanggal 27 November 2014.

Saat pemilihan presiden Juli lalu, Nusron merupakan satu dari tiga kader Golkar membelot dengan keputusan partai. Dia mendukung Jokowi maju menjadi presiden. Tentu pengangkatan keponakan mantan presiden keempat Abdurahman Wahid ini menjadi pertanyaan banyak pihak. Apakah pengangkatan Nusron merupakan hadiah karena mendukung?

Nusron menjawab tidak tahu soal apakah pengangkatannya menjadi Kepala BNP2TKI ada hubungannya dengan dukungan dia berikan kepada Jokowi selama pemilihan presiden. Namun dia mengaku menikmati pekerjaan di manapun tempatnya. "Saya menikmati pekerjaan di mana pun," katanya saat ditemui Rabu malam lalu di kantor BNP2TKI, Jalan M.T. Haryono, Jakarta Selatan.

Lalu apa gebrakan Nusron merapihkan lembaga penghasil devisa bagi negara ini. Di waktu sibuknya setelah enam hari menjabat, Nusron mengaku sejak diangkat totalitas waktunya dihabiskan di kantor. Bahkan janji wawancara khusus pukul empat sore diundur lantaran ada rapat. Namun saat merdeka.com datang lagi pukul delapan malam, asisten Nusron mengatakan bosnya sedang bermain bulutangkis.

Nusron hanya memberikan waktu 17 menit buat wawancara. Dengan sedikit nada tinggi dan gaya ogah-ogahan, Nusron menjawab pertanyaan soal gebrakannya menjadi Kepala BNP2TKI. Dia mengatakan akan senang jika TKI sejahtera. "Target saya, saya senang kalau TKI itu sejahtera," ujarnya di awal perbincangan.

Berkemeja putih lengan panjang sambil membawa tentengan plastik hitam berisi makanan, Nusron menjawab pertanyaan terburu-buru karena dia juga memiliki janji dengan beberapa wartawan asing dan media nasional diundang khusus meliput blusukannya ke Jakarta Utara.

Berikut penuturan Nusron Wahid kepada Arbi Sumandoyo, Pramirvan Datu Aprilatu, dan Faisal Assegaf dari merdeka.com.

Apa program satu tahun ke depan untuk merapihkan TKI?

Kan tadi sudah saya jawab. (Merdeka.com disuruh menyalin jawaban Nusron sudah diwawancarai oleh wartawan media lain). "Sudah salin saja, saya izinkan."

Lalu merdeka.com meluruskan pernyataan Nusron, tidak boleh menyalin hasil liputan orang lain.

Apa pertimbangan Jokowi menunjuk Anda sebagai kepala BNP2TKI. Memang Anda dianggap layak?

Tanya pak Jokowi, jangan tanya saya.

Kalau Anda sendiri?

Saya menikmati pekerjaan di mana pun.

Apa penunjukan Anda sebagai kepala BNP2TKI merupakan imbalan karena mendukung Jokowi pada pemilihan presiden?

Nggak tahu, tanya Pak Jokowi. Tapi saya menikmati pekerjaan di manapun. Saya merasa yakin setiap menerima pekerjaan, saya bisa.

Apa target Anda untuk merapihkan persoalan TKI?

Target saya, saya senang kalau TKI itu sejahtera.

Artinya?

Ya, kalau TKI bisa bekerja nyaman, dengan murah mendapatkan hasil sebesar-besarnya pasti saya senang.

Artinya dibayar murah?

TKI itu kan ibarat jualan. Dia jual jasa tenaga kerja. Kalau dalam proses menjual dengan ongkos sangat murah tapi upahnya dibayar mahal, itu menjadi kepuasan buat saya. Jadi tugas saya itu memastikan buruh migran itu berangkat dengan nyaman, biaya murah, dan di sana (negara tujuan) mendapat jaminan sosial kuat dan kontrak kerja pasti. Kemudian dengan upah mahal dan jaminan hukum kuat, perlindungan kuat.

Tentunya saya memastikan uang didapat TKI bisa dikirim ke Indonesia untuk digunakan aktivitas ekonomi di Indonesia.

Permasalahan TKI tidak jauh dari soal keahlian, apa upaya Anda untuk merapihkan persoalan ini?

Sederhana, saya tidak mau mengirim tenaga kerja belum memiliki stadar profesi. Bagi kita lulus uji kompetensi mutlak. Yang menjadi persoalan di sini adalah kadang ujian kompetensi itu dipalsu. Standar kelulusan ujiannya pun sangat rendah dan kita menginginkan standar ujiannya itu tinggi sesuai tingkat kebutuhan.

Ada kelemahan di sistem TKI. Kita kadang tidak mengerti yang diinginkan sesungguhnya oleh pengguna. Saya hanya minta tenaga masak, tenaga masak bagaimana? Kemudian itu diturunkan dalam bentuk BLK (Balai Latihan Kerja). Orang BLK kemudian menurunkan kurikulum, kadang kurikulumnya tidak pas dengan yang diinginkan oleh pengguna dan itu klasik dalam dunia pendidikan di Indonesia.

Memang pendidikan kita itu belum siap masuk ke industri. BLK-BLK ada di sini kurikulumnya tidak cocok dengan yang dibutuhkan di sana. Sehingga yang terjadi adalah problem. Majikan membayar mahal untuk mendatangkan TKI kita. Sudah lama ditunggu tapi seperti itu (kualitas kerjanya). Sampai akhirnya dia tidak tepat. Sudah tidak tepat ternyata komunikasi tidak bisa karena perbedaan bahasa.

Masalah itu muncul karena pelatihan di BLK singkat?

Sebetulnya singkat atau lama tergantung orangnya. Kalau dalam waktu singkat dia bisa memahami kenapa harus lama-lama. Sebaliknya orang itu tidak bisa cepat-cepat kenapa harus ditekan juga. Paling penting bagi saya mempunyai uji sertifikasi. Uji kompetensi dan itu dalam bentuk sertifikat asli.

Satu-satunya indikator menyaring sumber daya manusia adalah dengan uji kompetensi. Belum ada upaya-upaya lain. Sebetulnya paling bagus adalah pemagangan tapi tidak cukup waktu untuk pemagangan. Lagi pula kalau di Indonesia dalam konteks TKI mau dimagangkan di mana? Karena kita belum punya prototipe di sini. Prototipe orang Arab, orang Cina semua mesti disepadankan.

Bagaimana soal pemalsuan data TKI?

Kalau niat mereka memalsukan, susah kita ini. Kita kalau buat peraturan apapun, kalau niatnya jahat ya jahat. Karena itu kata kuncinya adalah menyadarkan orang supaya tidak jahat sambil kita membangun sistem.

Tapi paling penting harus melibatkan semua pihak. Masyarakat, LSM harus terlibat. Karena itu, pemerintah tidak boleh anti terhadap masyarakat. Bahkan sebuah keharusan bekerja sama dengan LSM. Kehadiran pers juga suatu keharusan.

Tapi bukankah kerja sama itu sudah dilakukan pada era Jumhur Hidayat?

Iya, kalau pun ada berarti belum optimal, belum efektif. Buktinya masih ada praktek seperti itu.

Bahkan lebih banyak?

Saya tidak mau mengatakan lebih banyak tapi persoalan tidak kunjung selesai. Yang kita bangun itu adalah sistem dan ini adalah perubahan struktur sistemik. Karena yang kita bangun adalah masalah pola pikir masyarakat, pandangan masyarakat.

Kalau kamu tanya saya kasus demi kasus saya bisa pakai waktu target sekian. Tapi masalah pola pikir masyarakat tidak bisa diukur. Pola pikir masyarakat kita ini sekarang menjadi TKI itu barang lemah, menjadi TKI itu barang hina.

Selama ini hampir dipastikan tidak ada orang bercita-cita jadi TKI. Tidak ada anak kepala desa itu menjadi TKI. Sedikit toh kalau ada. Tidak ada anak juragan sawah menjadi TKI. Tidak ada anak bupati menjadi TKI.

Yang menjadi TKI itu adalah korban perceraian, janda terlilit utang, orang calon kepala desa terus kalah lalu terlilit utang, orang bertikai dengan keluarganya.

Jadi yang menjadi TKI itu memang banyak sudah memiliki masalah. Nah kemudian dia mempunyai obsesi menjadi TKI adalah dapat menyelesaikan masalahnya dan kemudian terjadi jalan pintas di situ.

Artinya problem ekonomi di situ?

Struktural masyarakat bukan hanya ekonomi.

Tapi bukankah ekonomi itu faktor paling dominan orang menjadi TKI?

Struktur masyarakat itu kan macem-macem. Ada ekonomi, antropologi. Orang menjadi miskin bukan semata-mata karena ekonomi, bisa karena kesempatan, bisa karena pandangan masyarakat berbeda-beda.

Target satu tahun Anda dalam waktu singkat akan diselesaikan?

Organsisasi ini sifatnya pelayanan. Pertama akan dibenahi adalah sumber daya manusia dan kedua adalah sistem. Kita tidak akan membangun gedung bagus-bagus, yang kita bangun adalah sumber daya manusia dan sistem atau teknologi informasi.