4 Pejabat di Aceh Tenggara terjerat kasus ilegal logging
4 pejabat di jajaran Pemda Kabupaten Aceh Tenggara terjerat praktik membekingi perambahan hutan pada tahun 2013 lalu
Sebanyak 4 pejabat di jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Aceh Tenggara terjerat praktik membekingi perambahan hutan pada tahun 2013. Adapun pejabat yang terjerat itu melibatkan dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dan selebihnya dari jajaran eksekutif Aceh Tenggara.
"Perambahan itu juga tidak hanya melibatkan pejabat dalam tanda kutip, tapi juga melibatkan masyarakat serta masyarakat yang berpendidikan secara sistematis," kata Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, Ali Akbar, Kamis (17/4) dalam workshop Penegakan Hukum dalam Kasus-kasus Keanekaragaman Hayati yang diselenggarakan oleh Society of Indonesia Environmental Journalis (SIEJ) di Banda Aceh.
Dikatakannya, Jaksa menuntut keempat pejabat itu untuk efek jera agar tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam melakukan praktik perambahan hutan. Dan keempat pejabat tersebut sedang bergulir di pengadilan di Kuta Cane, Kabupaten Aceh Tenggara. Namun Ali Akbar menolak menyebutkan nama-nama pejabat tersebut.
Kejahatan lingkungan menurut Ali Akbar sudah sangat sistemik, pasalnya saat ini sudah melibatkan kapital yang besar hingga sangat merusak lingkungan di Aceh. "Jadi ini butuh kerjasama semua pihak untuk memberantas perusakan lingkungan, kalau Jaksa itu ibarat pemadam kebakaran, setelah terjadi baru bertindak," ujarnya.
Agar tidak seperti pemadam kebakaran, kata Ali Akbar, butuh semua stakeholder terlibat untuk mendorong pencegahan. Baik itu dari elemen masyarakat sipil, kemudian juga para jurnalis yang juga bisa mencegah kerusakan lingkungan dari laporan-laporan pemberitaannya.
Sementara itu salah seorang hakim tinggi di Aceh, Wahidin mengkritisi Pemda harus terlibat aktif untuk mencegah kerusakan lingkungan. "Daerah juga memiliki andil besar untuk selamatkan lingkungan, daerah bisa saja menuntut yang merusak lingkungan tanpa harus menunggu dari pemerintah pusat," ujar Wahidin.
Dia menambahkan, regulasi tindak pidana khusus lingkungan itu pelaku dihukum tidak hanya pelaku perambahan, akan tetapi juga bisa dihukum sampai pejabat pemberi izin dan juga pejabat yang lalai melakukan pengawasan. "Jadi semua bisa dijerat meskipun tidak melakukan perusakan secara langsung," tutupnya.
Baca juga:
Pelaksanaan UN di Aceh masih bermasalah
Polisi tangkap enam tersangka pembunuh gajah di Aceh
Tak gunakan jilbab, wanita asal Medan ditahan di Aceh
Di Aceh, perempuan pakai celana pendek dan ketat bisa ditahan
Ormas Islam di Aceh desak partai Islam berkoalisi
-
Apa yang dilakukan di Aceh saat Meugang? Mereka pastinya tidak ketinggalan untuk melaksanakan Meugang bersama keluarga, kerabat, bahkan yatim piatu. Tak hanya itu, hampir seluruh daerah Aceh menggelar tradisi tersebut sehingga sudah mengakar dalam masyarakatnya.
-
Di mana pengungsi Rohingya di Aceh berlabuh? Pantai di Pidie, Bireuen, Aceh Timur, dan Sabang yang menjadi tempat mereka bersandar.
-
Siapa Abu Bakar Aceh? Abu Bakar Aceh, seorang tokoh intelektual tersohor asal Aceh yang telah melahirkan banyak karya di bidang keagamaan, filsafat, dan kebudayaan.
-
Apa yang menjadi beban kerja para buruh di perkebunan karet Aceh Timur? Mereka bisa bekerja lebih dari 12 jam dan sangat memberatkan fisik para buruh. Mereka biasanya menyadap getah selama 5 jam, mengurus pohon karet muda selama 3 jam, dan mengolah lateks menjadi bahan karet yang memakan waktu 5 jam.
-
Di mana letak Pulau Banyak, gugusan pulau yang mempesona di Aceh? Di ujung barat Indonesia tepatnya di Provinsi Aceh, banyak dijumpai gugusan-gugusan pulau kecil yang indah dengan hamparan pasir putih dibalut dengan deru ombak yang begitu memanjakan mata. Salah satu gugusan pulau itu bernama Pulau Banyak yang berada di Kabupaten Aceh Singkil.
-
Mengapa warga Aceh terlibat dalam penyelundupan Rohingya? Mereka diminta mengerjakan pekerjaan ilegal itu oleh seorang agen penyelundup di Malaysia.