8 Juta Hektare Lahan Perhutanan Sosial Disiapkan Pasok Bahan Makan Bergizi Gratis, Ini Daerahnya
Saat ini sudah ada beberapa wilayah perhutanan sosial yang produktif yang akan didukung Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kemenhut melalui satuan pelayanan.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menggelar pertemuan bersama Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni membahas terkait realisasi swasembada pangan dan program makan gratis di gedung Kementerian Pertanian (Kementan), Selasa (26/11).
Dadan menjelaskan, realisasi swasembada pangan dan program makan gratis dilakukan melalui pemanfaatan lahan darat Kementerian Kehutanan menjadi Perhutanan Sosial untuk memproduksi pangan.
- Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran Habiskan Anggaran Rp800 M Per Hari
- Badan Gizi Nasional Tegaskan Pemberian 'Makan Bergizi Gratis' 1 Kali Sehari, Ini Jadwal dari PAUD hingga SMA
- Menteri Anas dan Badan Gizi Siapkan Skema Program Makan Bergizi Gratis
- Zulhas soal Anggaran Makan Bergizi Gratis: Ditentukan Ahli, Tiap Daerah Beda
"Jadi Kementerian Kehutanan ini kan memiliki lahan yang sangat luas dan sebetulnya kan 2,3 lahan darat kita dimiliki oleh kehutanan dan di situ banyak tersimpan potensi untuk memproduksi pangan di mana nanti hutan itu menjadi perhutanan sosial dan dibuka untuk meningkatkan produktivitas optimalisasi," kata Dadan kepada wartawan setelah pertemuan dengan Raja Juli, Selasa (26/11).
Dadan mengatakan, hasil produksi di Perhutanan Sosial nantinya akan diolah menjadi makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah mulai dari PAUD hingga SMA.
Dadan menyebut bahwa saat ini sudah ada beberapa wilayah perhutanan sosial yang produktif yang akan didukung Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kemenhut melalui satuan pelayanan.
"Contohnya yang sudah bagus itu ada di Lumajang, Cikajang, kemudian di Lembang. Nanti kita akan lihat hasil program yang dikembangkan oleh Kementerian Kehutanan dan Badan Gizi akan melihat untuk menghadirkan satuan pelayanan di daerah-daerah tersebut agar sinergi," kata Dadan.
Sementara itu, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menambahkan saat ini sudah ada 8 juta hektar yang lahan yang diredistribusi kepada masyarakat dan masih ada 7 juta lahan yang akan dimanfaatkan.
Raja Juli menjelaskan 8 juta hektar tanah tersebut akan digunakan menjadi area kerja Badan Pangan Nasional.
"Jadi tadi luasannya ada 8 juta yang sudah kita intensifikasi, dan ada 7 juta potensi lain yang bisa kita maksimalkan," ujar dia.
Menurut dia, langkah tersebut akan sukses, di mana tidak hanya membantu ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak program ini juga membantu perekonomian para petani dan masyarakat kecil.
"Pada saat bersamaan ini menjadi salah satu tujuan besar Pak Prabowo, membuat ekonomi di petani, di masyarakat bawah, di ujung-ujung pulau-pulau di Indonesia menggeliat. Karena ada aktivitas ekonomi," ujar Raja Juli.
Dia juga menanggapi terkait pernyataan Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo mengenai program penghijauan hutan hijau raksasa seluas 12,7 hektar di kawasan hutan rusak.
"Ya, ada 12,7 juta lahan kritis di Indonesia. Dan kita akan bekerjasama dengan semua pihak untuk melakukan perhutanan kembali, penghijauan kembali di daerah-daerah yang kritis tersebut. Termasuk di antaranya, tadi kita bicarakan ini bisa menjadi agroforestry," kata dia.
Dia mengatakan kawasan hutan rusak akan ditanami berbagai jenis tumbuhan di antaranya durian, mangga, padi gogo, cabai, hingga kayu.
Artikel ini ditulis reporter magang program Kemendikbud: Maria Hermina Kristin