Ada kejanggalan, KY diminta turun tangan soal putusan PN Jaksel
Komisi Yudisial (KY) diminta turun tangan menyikapi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jaksel soal sengketa BUMN panas bumi PT Geo Dipa Energi (Persero) dengan PT Bumigas Energi. Sebabnya, putusan itu dinilai memiliki kejanggalan dan berpotensi merugikan keuangan negara.
Komisi Yudisial (KY) diminta turun tangan menyikapi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jaksel soal sengketa BUMN panas bumi PT Geo Dipa Energi (Persero) dengan PT Bumigas Energi. Sebabnya, putusan itu dinilai memiliki kejanggalan dan berpotensi merugikan keuangan negara.
"Karena itu untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, Komisi Yudisial (KY) diminta untuk menyikapi masalah ini, sesuai koridor hukum dan perundangan yang berlaku," kata Koordinator Forum Peduli (FP) BUMN Romadhon Jasn, Jakarta, Senin (10/9).
-
Bagaimana cara Komisi Yudisial menindaklanjuti isu skenario tunda pemilu? Munculnya isu penundaan pemilu, KY memanggil hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait putusan penundaan Pemilu 2024. Implikasi dari penundaan ini adalah memunculkan ketidakpastian politik, potensi timbulnya konflik, serta meragukan legitimasi pemerintahan berikutnya. Faktor-faktor yang menyebabkan penundaan ini antara lain adalah keputusan dan interpretasi hukum yang diambil oleh hakim PN Jakpus. KY melakukan pendalaman terhadap putusan tersebut dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan keadilan dalam proses hukum, termasuk melakukan komunikasi dengan Mahkamah Agung terkait aspek perilaku hakim yang terkait.
-
Apa yang di Apresiasi Komisi III dari Jaksa Agung? Komisi III mengapresiasi sikap tegas Jaksa Agung dalam menghadapi oknum Kajari yang ditangkap oleh KPK. Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa. Memang harus seperti ini untuk jaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat.
-
Siapa saja komisaris baru Mitratel? Perseroan menyetujui pengangkatan Gunawan Susanto sebagai Komisaris Independen dan Mira Tayyiba sebagai Komisaris, serta menyetujui pengunduran diri Rico Usthavia Frans sebagai Komisaris Utama dan Henry Yosodiningrat sebagai Komisaris.
-
Kapan Mitratel mengangkat komisaris baru? Perseroan menyetujui pengangkatan Gunawan Susanto sebagai Komisaris Independen dan Mira Tayyiba sebagai Komisaris, serta menyetujui pengunduran diri Rico Usthavia Frans sebagai Komisaris Utama dan Henry Yosodiningrat sebagai Komisaris.
-
Mengapa Mitratel mengangkat komisaris baru? Dengan adanya susunan komisaris baru, kita bisa extend lebih dari yang ada sekarang, dan kerja sama BOD (Board Of Director) dan BOC (Board Of Commissioners) akan jauh lebih lancar,” ujar Hendra dikutip dari Antara di Jakarta, Jumat (1/12).
-
Apa tugas Arsul Sani di Komisi II? Tugas Arsul di Komisi II untuk memperkuat suara dan sudut pandang PPP terkait agenda revisi undang-undang dan pemilu.
Majelis Hakim PN Jaksel yang dipimpin Florensani Susana sebagai hakim ketua, Mery Taat Anggarasih sebagai hakim anggota 1 dan Krisnugroho sebagai hakim anggota 2 menyatakan, mengabulkan permintaan Bumigas untuk membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No 922 Tahun 2017 tanggal 30 Mei 2018, Selasa (4/9).
Putusan BANI tersebut mengenai perjanjian pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng dan Patuha tertanggal 1 Februari 2005.
Menurutnya, sejumlah kejanggalan dalam persidangan dan keputusannya itu dipandang perlu dipersoalkan oleh KY. Jika perlu Majelis Hakim PN Jaksel yang terlibat dalam persoalan ini bisa dipanggil untuk melakukan klarifikasi.
"KY dapat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, serta dapat menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, serta hal-hal lainnya yang terkait hakim," jelasnya.
Romadhon mencatat, setidaknya ada tiga kejanggalan yang bisa dipersoalkan oleh KY dalam persidangan dan Putusan Sidang PN Jaksel tersebut. Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri memeriksa kembali perkara yang sudah diperiksa di BANI. Seolah-olah upaya pembatalan Putusan BANI ke Pengadilan Negeri adalah upaya Banding.
"Yang kedua, fakta persidangan menunjukkan 2 orang saksi fakta yang diajukan Bumigas tidak disumpah, namun kemudian keterangan 2 saksi Bumigas ini menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim PN Jaksel dalam memutus perkara ini," ujarnya.
Yang terakhir, pertimbangan Majelis Hakim memutus perkara ini berdasarkan alasan Nebis In Idem, padahal secara jelas alasan pembatalan Putusan Arbitrase menurut UU Arbitrase hanyalah terbatas pada pasal 70, dan alasan Bumigas menurut pasal 70 ini adalah adanya tipu muslihat dalam persidangan BANI.
"Tapi justru mengenai tipu muslihat ini tidak pernah dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim. Ini kan janggal," katanya.
Baca juga:
Tak puas pada putusan PN Jaksel, BANI ajukan banding ke MA
Putusan BANI soal Bumigas-Geo Dipa sudah bulat karena tak ada dissenting opinion
Kubu Hary Tanoe klaim badan arbitrase sahkan TPI milik MNC
ESDM: Kalau Newmont nakal lagi, kita jewer
Chairul Tanjung 'paksa' bos Newmont menunggu satu jam
Di balik langkah Newmont cabut gugatan arbitrase