Alasan Hakim Vonis Crazy Rich Helena Lim ‘Cuma’ 5 Tahun Penjara: Sopan dan Tulang Punggung Keluarga
Putusan tersebut lebih ringan daripada tuntutan jaksa yakni delapan tahun penjara.
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis lima tahun penjara terhadap terdakwa Helena Lim di kasus korupsi komoditas timah. Putusan tersebut lebih ringan daripada tuntutan jaksa yakni delapan tahun penjara.
"Terdakwa Helena terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer dan kedua primer penuntut umum," kata hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (30/12).
- Hakim Minta Aset Crazy Rich PIK Helena Lim Dikembalikan, Ini Reaksi MA
- Kongkalikong Korupsi Timah Bareng Harvey Moeis, Crazy Rich PIK Helena Lim Divonis Lima Tahun Penjara
- Sidang Perdana Kasus Timah Crazy Rich PIK Helena Lim Bakal Digelar Rabu 21 Agustus 2024
- Diam dan Tertunduk, Begini Tampang Crazy Rich Helena Lim Tersangka Korupsi Komoditas Timah
Helena juga didenda Rp750 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Helena Lim juga dihukum membayar Rp900 juta, paling lama dalam waktu satu bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
"Jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi mak dipidana dengan pidana penjara selama satu tahun," ujar hakim.
Hal yang Memberatkan dan Meringankan
Sejumlah hal menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis pada Helana. Perbuatan Helena yang dianggap memberatkan yakni tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelengaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme
Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, berlaku sopan selama di persidangan
"erdakwa masing-masing merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa menyesali akan perbuatannya,” ujar hakim.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan amar tuntutan terhadap terdakwa Helena Lim tekait kasus korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) komoditas timah.
Majelis hakim diminta menjatuhkan putusan 8 tahun penjara terhadap Helena Lim.
JPU sendiri menyatakan terdakwa Helena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah membantu melakukan tindak pidana korupsi dan TPPU, sebagaimana dalam dakwaan ke satu primer.
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Helena dengan pidana penjara selama 8 tahun, dikurangi lamanya terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan," tutur JPU di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (5/12).
Dituntut 8 Tahun Bui
JPU juga menuntut terdakwa Helena Lim untuk membayar denda sebesar Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan penjara. Termasuk juga meminta adanya uang pengganti atas kasus tersebut.
"Membebankan terdakwa Helena membayar uang pengganti sebesar Rp210 miliar dengan memperhitungkan aset, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut," jelas dia.
"Dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun," sambungnya.
JPU juga membeberkan hal yang memberatkan dan meringankan untuk Helena Lim.
Untuk yang memberatkan, bahwa perbuatan terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelengaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan dianggap turut mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sangat besar, termasuk kerugian keuangan negara dalam bentuk kerusakan lingkungan yang sangat masif.
Tidak ketinggalan, dia juga dinilai telah menikmati hasil tindak pidana, dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.
"Hal yang meringankan Helena belum pernah dihukum," kata JPU.
Helena Lim dikenakan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 56 ke-2 KUHP dan Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto Pasal 56 ke-1 KUHP.