Anggaran Honor Petugas KPU Tangsel Diperkirakan Lebih dari Rp8 Miliar
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan, menunggu penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) baru, yang memuat penambahan anggaran honor petugas KPU Tangsel. Total anggaran untuk Pilkada lebih dari Rp68 miliar.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan, menunggu penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) baru, yang memuat penambahan anggaran honor petugas KPU Tangsel. Total anggaran untuk Pilkada lebih dari Rp68 miliar.
"Enggak ada penambahan untuk Covid-19 yang kita usulkan. Memang kalau di Tangsel, anggaran resminya Rp60,5 miliar, kemudian ada penambahan sebelum Covid-19 di bulan Januari atau Februari awal untuk penyesuaian honor Ad Hoc ; PPK, PPS, PPDP dan KPPS sebesar Rp8 miliar sekian," kata Ketua KPU Tangsel Bambang Dwitoro dikonfirmasi, Kamis (18/6).
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Mengapa Pemilu 2019 di sebut Pemilu Serentak? Pemilu Serentak Pertama di Indonesia Dengan adanya pemilu serentak, diharapkan agar proses pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Kenapa Pilkada tahun 2020 menarik perhatian? Pilkada 2020 menarik perhatian karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Pilkada di tahun tersebut dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan ketat untuk menjaga keselamatan peserta dan pemilih.
-
Apa saja yang dipilih rakyat Indonesia pada Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
Berita lengkap mengenai KPU bisa dibaca di Liputan6.com
Penambahan anggaran sebesar Rp8 miliar lebih untuk honor petugas ad hoc itu, lanjut Bambang, karena pada penandatanganan NPHD pertama satuan honor masih menggunakan perhitungan lama.
"Kalau Rp60,5 miliar waktu itu, satuannya masih satuan lama, berbeda dengan Bawaslu Tangsel, yang mengajukan sudah standar Kementerian Keuangan yang baru. Kondisinya waktu penandatanganan NPHD waktu itu, belum ada rujukan surat KPU RI untuk menyamakan satuan Kemenkeu, karena NPHD sudah ditandatangani, akhir Januari atau awal Februari kita ajukan kembali penambahan Rp8 sekian miliar itu murni untuk honor," jelas dia.
Karena ada penundaan tahapan Pilkada akibat Covid-19, NPHD sesuai usulan baru diperkirakan baru akan ditandatangani dalam waktu dekat ini.
"Paling lambat minggu depan (penandatanganan NPHD), sampai hari ini baru sekali pencairan, sekitar 6 miliar. Kalau penambahan untuk Covid-19, kita menunggu pencairannya saja, karena tahapan kan sudah dimulai kembali," ucapnya.
Baca juga:
Cegah Penularan Covid-19, KPU akan Tambah 384 TPS di Pilkada Tangsel
Draf PKPU Larang Kampanye Terbuka dan Tatap Muka di Tangsel Diuji Publik
Anggaran Dipangkas, Bawaslu Tangsel akan Awasi Pilkada Secara Daring
DPC Gerindra Pertimbangkan Usung Rahayu Saraswati di Pilkada Tangsel
PKS Merapat, Koalisi Demokrat di Pilkada Tangsel Tambah Gemuk
Polemik Video ASN Pemkot Tangsel Bagikan Sembako Bersama Bakal Calon Wali Kota