Anita Wahid Nilai Pelemahan KPK Bagian dari Kerusakan Demokrasi di Indonesia
Pelemahan KPK menjadi satu keping tak terpisahkan dari kerusakan demokrasi yang terjadi di Indonesia. Anita Wahid khawatir, kerusakan demokrasi tidak dibenahi. Bahkan berpotensi semakin rusak. Dengan alih-alih perubahan aturan perundang-undangan. Seperti terjadi dalam tubuh KPK.
Kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali disorot. Setelah serangkaian perubahan kebijakan yang dilakukan di era kepemimpinan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK. Perubahan dalam tubuh KPK disinyalir sebagai bagian dari pelemahan terhadap lembaga antirasuah.
Deputi Direktur Public Virtue Research Institute (PVRI) Anita Wahid melihat kondisi KPK hari ini tak lepas dari proses awal pemilihan pimpinan KPK. Harapan warga sipil untuk melihat KPK dipimpin orang berintegritas sirna. Menurutnya, sejak saat itu kondisi KPK semakin jauh dari harapan.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa yang dilakukan ICW untuk mengkritik KPK? Aktivis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar aksi unjuk rasa untuk mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga menangkap Harun Masiku di depan gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/1/2024).
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
"Orang-orang yang kita takutkan karena memang rekam jejaknya sangat buruk itu justru yang terpilih menjadi komisioner, dan sejak saat itu kita melihat rentetan peristiwa-peristiwa yang luar biasa melelahkan dan juga mengkhawatirkan karena memang sangat berdampak pada pelemahan KPK khususnya gerakan pemberantasan korupsi," ujarnya pada saat webinar PVRI, Weekend Talk #9: Kontroversi Firli, Minggu (15/8).
Menurut pandangannya, pelemahan KPK menjadi satu keping tak terpisahkan dari kerusakan demokrasi yang terjadi di Indonesia. Dia khawatir, kerusakan demokrasi tidak dibenahi. Bahkan berpotensi semakin rusak. Dengan alih-alih perubahan aturan perundang-undangan. Seperti terjadi dalam tubuh KPK.
"Hal-hal seperti ini merupakan hal yang masyarakat perlu pahami bahwa puzzlenya belum selesai, masih banyak lagi yang akan terjadi yang akan sangat mungkin membuat kondisi demokrasi akan semakin regresi bahkan hampir hilang. Kondisi demokrasi yang seperti sekarang ini yang perlu diperhatikan," ucapnya.
Dia mengajak masyarakat bersuara keras terhadap kebijakan perubahan aturan perundang-undangan yang berpotensi melemahkan demokrasi.
"Kita benar-benar fokus terhadap apa yang akan datang dan juga tetap mengawal terkait apa yang sedang terjadi dengan berbagai macam undang-undang yang sudah ada dengan kondisi yang sekarang dan kita tidak bisa berhenti di sini saja, serta harus mengkonsolidasikan diri dengan demokrasi," tutupnya.
Reporter Magang: Leony Darmawan
(mdk/noe)