Arahan Menko Hadi untuk Intelijen Polri Jelang Pilkada Serentak

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengimbau kepada para jajaran intelijen Polri untuk mewaspadai kemungkinan peningkatan eskalasi selama gelaran Pilkada 2024. 

Arahan itu disampaikan Hadi saat menjadi pembicara dalam agenda Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Intelijen Keamanan Polri 2024, di Hotel Gran Mahakam, Jakarta Selatan, Selasa (28/6).

“Ya mendekati Pilkada serentak, saya sampaikan bahwa perkiraan intelijen kemudian eskalasinya sedang sampai tinggi,” kata Hadi kepada awak media.

Oleh sebab itu, Hadi meminta kepada fungsionaris anggota intelijen Polri untuk memulai pemetaan terhadap seluruh potensi gangguan yang mungkin terjadi selama gelaran Pilkada nanti.

“Aparat intelijen ini harus benar benar fokus dan membuat suatu perencanaan intelijen yang tajam. Apalagi dalam Pilkada serentak nanti yang diikuti oleh 37 Gubernur, 93 Bupati dan 415 Wali Kota di seluruh wilayah aparat keamanan jelas dibagi rata,” ujarnya.

“Sehingga apabila perkiraan intelijennya itu tajam, apabila ada masalah itu bisa langsung tepat menyelesaikannya,” tambah dia.

Merdeka.com

Hadi mencontohkan pengamanan yang harus diperhatikan adalah pengetatan keamanan, semisal di Papua yang memiliki daerah otonomi baru (DOB) dimana baru pertama kali melaksanakan Pilkada.

“Memang kami mengantisipasi Papua karena ada empat penambahan daerah DOB dan belum pernah melaksanakan Pemilu. Ini menjadi antisipasi dan tetap masih menggunakan noken kalau tidak salah. Sehingga aparat intelijen harus benar-benar mengantisipasi itu semua,” tuturnya.