ASN Wajib Jaga Netralitas di Ruang Digital, Medsos Jangan Dipakai Kampanye

Direktur Pemberdayaan Informatika Kemenkominfo Boni Pudjianto mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) untuk menjaga netralitasnya di mana saja, termasuk di ruang digital. 

Menjelang Pemilu 2024, ASN harus hati-hati mengunggah konten di media sosial.

"Menyongsong Pemilu 2024, netralitas ASN harus dijaga. Bapak Ibu sekalian tidak boleh menggunakan media sosial untuk keperluan yang sifatnya kampanye," kata Boni pada kegiatan Literasi Digital Pemerintahan kepada ASN dan SDM Pemerintah Provinsi Bali di Hotel Mercure Kuta.

Jejak Digital

Terlebih lagi sekarang ini, jejak digital menjadi hal yang patut diwaspadai oleh para pengguna media sosial, termasuk ASN. Satu langkah yang salah dalam dunia digital, akan merekam jejak tersebut dan berakibat fatal bagi karier ASN.

@merdeka.com

"Hal-hal yang mengacu kepada kampanye di media sosial atau keberpihakan pada kubu tertentu akan dikenakan hukuman yang berimplikasi bagi ASN. Oleh karena itu, kita wajib menjaga netralitas aparatur pemerintah,"

Direktur Pemberdayaan Informatika Kemenkominfo Boni Pudjianto

Dalam acara yang sama, Widyaiswara Ahli Madya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mahmudan Sidik mengajak para ASN memahami cara menggunakan teknologi dengan baik.

 Sebagai salah satu pelaku birokrasi, Aparatur Sipil Negara (ASN) juga wajib memanfaatkan kemudahan teknologi untuk kepentingan bekerja.

"Salah satu kunci yang harus dimiliki oleh ASN adalah lifelong learning atau keinginan untuk selalu belajar, salah satunya adalah belajar memanfaatkan teknologi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kemkominfo melalui Direktorat Pemberdayaan Informatika Ditjen Aplikasi Informatika yang telah menyelenggarakan kegiatan literasi digital kepada para ASN di Bali.

"Saya pikir ini adalah kolaborasi yang baik dan luar biasa. Apapun yang menjadi kebijakan nasional jika dikolaborasikan kepada daerah akan menjadi prohram yang efektif dan berjalan baik," pungkasnya.